Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image prayudisti s pandanwangi

Memasuki Babak Baru: Demokrasi tapi Anti Kritik?

Info Terkini | 2026-11-17 11:59:27

Peringatan Hari Pahlawan semestinya menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan membela kepentingan rakyat. Namun, aksi demonstrasi pada 10 November 2026 di depan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru diwarnai kericuhan dan tindakan represif aparat. Massa aksi membawa sembilan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan nasional dan kebijakan di Yogyakarta. Aksi kemudian meluas hingga Bundaran UGM dan berujung pada penangkapan lebih dari seratus orang.

Menurut laporan kepolisian, sebanyak 154 orang diamankan terkait kericuhan dan dugaan perusakan fasilitas umum. Sebagian besar kemudian dipulangkan setelah pemeriksaan. Peristiwa tersebut juga menyebabkan sejumlah mahasiswa mengalami luka. UGM menyatakan tujuh mahasiswa yang sempat diamankan telah dipulangkan, sementara seorang mahasiswa masih menjalani perawatan medis (UGM, 12/11/2026).

Dekan Fisipol UGM mengecam keras tindakan represif aparat dan menegaskan bahwa kritik mahasiswa terhadap penyelenggaraan negara merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang harus dilindungi. Bahkan, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIY memeriksa 11 personel kepolisian terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik selama pengamanan aksi (Fisipol UGM, 11/11/2026; Harian Jogja, 13/11/2026).

Demokrasi dan Paradoks Kebebasan Berpendapat

Peristiwa ini memperlihatkan paradoks dalam praktik demokrasi. Di satu sisi, kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi dijamin sebagai hak warga negara. Namun, ketika kritik berhadapan dengan kepentingan kekuasaan, kebebasan tersebut tidak selalu mendapatkan perlindungan sebagaimana dijanjikan.

Dalam sistem demokrasi kapitalisme, kedaulatan berada di tangan manusia. Manusia diberi kewenangan membuat hukum dan kebijakan berdasarkan mekanisme politik yang berlaku. Persoalannya, proses politik tidak steril dari kepentingan. Pemilik modal, kelompok oligarki, dan elite politik dapat memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya berpihak pada rakyat berpotensi lebih mengakomodasi kepentingan penguasa dan pemilik modal.

Ketika aspirasi masyarakat tidak sejalan dengan kepentingan tersebut, kritik kerap dipandang sebagai gangguan stabilitas. Padahal, suara kritis merupakan bentuk kontrol terhadap kekuasaan. Represi terhadap demonstran, jika terbukti terjadi, justru memperlihatkan kegagalan negara dalam menjamin hak warga.

Aparat keamanan semestinya hadir untuk melindungi masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan. Memang, tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum tidak dapat dibenarkan. Namun, pelanggaran oleh sebagian peserta aksi juga tidak boleh menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap seluruh massa. Setiap tindakan harus dinilai berdasarkan bukti, prosedur hukum, dan prinsip proporsionalitas.

Islam Menempatkan Penguasa di Bawah Hukum Syara'

Islam bukan demokrasi. Islam juga menawarkan paradigma berbeda dalam mengatur kekuasaan. Kedaulatan berada di tangan syara', sedangkan penguasa bertugas menjalankan hukum Allah, bukan membuat aturan sesuka hati demi kepentingan politik maupun ekonomi. Dengan demikian, kekuasaan bukan hak istimewa untuk bertindak sewenang-wenang, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Islam juga memberikan ruang luas bagi umat untuk mengoreksi penguasa. Bahkan, Rasulullah saw. menyebut menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin zalim sebagai jihad yang utama:

"Jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa kritik terhadap penguasa bukan tindakan permusuhan terhadap negara. Justru, amar makruf nahi mungkar terhadap pemimpin merupakan bagian dari tanggung jawab umat agar kekuasaan tidak menyimpang dari ketentuan Allah.

Dalam sistem Khilafah, khalifah berkedudukan sebagai raa'in atau pengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Karena itu, penguasa wajib mendengar pengaduan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan melindungi hak-hak mereka.

Sejarah Islam memberikan contoh nyata. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, seorang perempuan pernah menyanggah kebijakan pembatasan mahar yang disampaikan Umar di hadapan masyarakat. Umar menerima koreksi tersebut dan mengakui kekeliruannya. Kisah ini masyhur dalam literatur sejarah Islam dan menggambarkan bahwa seorang khalifah bukan sosok yang kebal kritik.

Islam juga memiliki mekanisme peradilan khusus, yakni Mahkamah Mazhalim, yang berwenang menangani kezaliman penguasa atau pejabat terhadap rakyat. Melalui lembaga ini, masyarakat dapat mengadukan tindakan sewenang-wenang aparat maupun penguasa. Jika terbukti melanggar syariat dan melakukan kezaliman, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, aparat keamanan dalam Khilafah bertugas menjaga keamanan dan melindungi rakyat, bukan menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan elite. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, termasuk khalifah dan pejabat negara.

Peristiwa di Yogyakarta seharusnya menjadi bahan refleksi serius tentang makna kebebasan dan keadilan. Kebebasan tidak cukup hanya dijanjikan dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan melalui sistem yang menjamin penguasa tunduk pada hukum dan rakyat memiliki ruang untuk mengoreksi kekuasaan. Islam menawarkan tatanan yang menempatkan syariat sebagai pedoman, penguasa sebagai pelayan umat, dan keadilan sebagai prinsip penyelenggaraan negara. Sebab, kekuasaan sejatinya bukan untuk membungkam suara rakyat, melainkan untuk mengurus dan melindungi mereka.

Kabid Propam Polda DIY, Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi (kiri) dan Anggota Kompolnas, Choirul Anam (tengah) saat memberikan keterangan di Mapolda DIY pada Jumat (13/11/2026). /Harian Jogja-Catur Dwi Janati

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image