Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Alfa Reza

Kader Dipaksa Muda, Sistem Dibiarkan Tua

Kisah | 2026-11-18 09:12:40

Beberapa hari lagi kita menuju agenda besar organisasi kita ya itu kongres XXI IPNU dibuka di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, Jawa Tengah, pada 26–30 November 2026. Seperti kongres-kongres sebelumnya, ada satu pertanyaan yang hampir pasti memanaskan ruang sidang: berapa usia maksimal kader IPNU?

Saya ingin menawarkan cara pandang yang agak berbeda. Angkanya memang penting, tetapi bukan itu yang membuat kader kita menunggu bertahun-tahun di tangga yang tak pernah bergerak. Biang masalahnya ada di tempat lain: konferensi yang molor, masa khidmat yang diperpanjang, dan jabatan yang tak kunjung berpindah tangan.

Aturan induknya sudah jelas: 27 tahun

Mari mulai dari dasar hukumnya, supaya diskusi kita tidak berputar-putar. AD/ART NU hasil Muktamar ke-34 di Lampung menyebut IPNU sebagai badan otonom untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang berusia maksimal 27 tahun. Rumusan serupa berlaku untuk IPPNU. Ketentuan itu berada di bagian yang mengatur badan otonom, yakni Pasal 18 ART NU.

Bukan kali ini saja angka 27 ditegaskan. Pada Kongres XVIII di Boyolali tahun 2015, peserta sepakat memakai 27 tahun sebagai batas usia pengurus pusat dan mengikuti putusan Muktamar ke-33. Sekretaris Jenderal PBNU saat itu, Helmy Faishal Zaini, bahkan mengingatkan bahwa PBNU siap membentuk kepengurusan transisi jika batas usia 27 tahun dilanggar.

Jadi 27 bukan angka karangan satu-dua orang. Ia lahir dari keputusan tertinggi organisasi, dan sudah beberapa kali dijadikan pegangan saat kongres panas.

Lalu bagaimana dengan angka 24?

Ini bagian yang sering bikin bingung kader di bawah. Pada Kongres XX Agustus 2022, IPNU mengesahkan usia anggota 13 sampai 24 tahun lewat Peraturan Rumah Tangga (PRT), tepatnya Bab II Pasal 4 ayat (1). Batas usia pengurus diatur di Bab IX Pasal 20: pimpinan pusat, wilayah, dan cabang maksimal 24 tahun, anak cabang 22 tahun, dan ranting 18 tahun. Aturan itu berlaku setahun setelah kongres.

Di forum itu, Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz mengakui bahwa ART tetap menyebut 27 tahun. Ia mendorong jalan tengah: usia pengurus dibatasi 24 tahun, dan usia 27 menjadi garis akhir keanggotaan. Ia juga menyebut usulan menurunkan usia ke 24 sebenarnya pernah direkomendasikan lewat Munas-Konbes 2019, tetapi tidak disetujui di Muktamar ke-34.

Di sinilah letak ganjalannya. Angka 24 hidup di aturan turunan, sementara angka 27 hidup di aturan induk. Menurut saya, aturan turunan semestinya tidak berjalan sendiri melampaui induknya. Kalau organisasi ingin 24 menjadi norma permanen, jalurnya adalah memperjuangkan perubahan di tingkat AD/ART, bukan membiarkan dua angka berjalan berdampingan dan membuat kader bertanya-tanya mana yang sebenarnya dipakai.

Menurunkan angka tidak otomatis membuka kesempatan

Banyak yang mengira organisasi akan otomatis lebih segar kalau batas usia diperkecil. Logikanya terdengar masuk akal, tetapi di lapangan sering tidak begitu.

Bayangkan dua kader, sebut saja Rizal dan Salma. Keduanya masuk IPNU di usia sekolah, ikut MAKESTA, aktif di ranting. Rizal berada di cabang yang rajin menggelar konferensi tepat waktu, sehingga ia naik jenjang dengan jadwal yang jelas dan memimpin saat masih punya waktu untuk belajar dari kesalahan. Salma berada di cabang yang konfercabnya diundur berkali-kali. Ketika akhirnya digelar, usianya sudah mepet batas.

Kualitas keduanya sama. Yang membedakan hanya sistem tempat mereka berproses. Kalau batas usia dipangkas, Salma justru tersingkir lebih cepat, bukan karena kurang mampu, tetapi karena waktunya habis di ruang tunggu. Semakin sempit jendela usia, semakin mahal harga setiap keterlambatan konferensi.

Akar masalahnya: periodisasi yang macet

Setiap kali kongres mendekat, perdebatan usia selalu jadi bintangnya. Alasannya sederhana: ia terasa aman. Tidak ada pengurus yang merasa dikritik ketika kita membahas angka. Sebaliknya, pertanyaan seperti "kenapa konferensi telat?" atau "kenapa masa khidmat molor?" menyentuh kepentingan orang yang sedang duduk di dalam sistem.

Padahal dampak penundaan itu nyata dan berantai:

• Ruang bagi kader baru tertutup. Jabatan yang tidak berpindah berarti kursi yang tidak tersedia.

• Kualitas kepemimpinan menurun. Program berjalan karena kebiasaan, bukan kebutuhan, dan jarak antara pimpinan dan akar rumput melebar.

• Organisasi bergantung pada figur. Ketika satu orang terlalu lama memegang jabatan, kader lain terbiasa menunggu arahan.

• Wibawa aturan runtuh. Anggota yang melihat masa khidmat dilanggar tanpa konsekuensi akan belajar bahwa aturan boleh ditawar.

Kemacetan ini juga menular antartingkatan. Jika cabang menunda konferensi, anak cabang sulit menyelaraskan jadwal. Jika wilayah tidak tertib, cabang merasa tidak perlu tertib. Teladan dari atas menentukan perilaku di bawah.

Mengapa 27 tahun masuk akal

Saya berpandangan batas 27 tahun lebih rasional, dan ini bukan upaya mengamankan kursi bagi kader yang lebih tua. Ada empat alasan.

Pertama, jenjangnya butuh waktu. Seorang kader yang mulai dari ranting atau komisariat perlu belajar mengelola kegiatan kecil sebelum memimpin yang besar. Jalur MAKESTA, LAKMUD, hingga LAKUT tidak bisa dipadatkan jadi hitungan bulan tanpa mengorbankan mutu.

Kedua, kader matang tidak boleh terbuang. Organisasi sudah menanam investasi lewat pelatihan, pendampingan, dan waktu. Memaksa kader terbaik pensiun terlalu dini sama saja dengan membuang hasil panen sebelum sempat dipetik.

Ketiga, semangat perlu bertemu kebijaksanaan. Energi anak muda penting, tetapi organisasi juga butuh orang yang cukup dewasa menjaga arah dan keberlanjutan program.

Keempat, kemandirian melahirkan independensi. Di usia 27, kader umumnya sudah menuntaskan studi dan mulai mandiri secara ekonomi. Kader yang mapan lebih kecil kemungkinannya tergoda kepentingan jangka pendek dalam proses suksesi.

Angka 27 bukan angka keramat. Tetapi selama alasan-alasan itu masih berlaku, ia layak dipertahankan, dengan satu syarat: sistemnya ikut dibenahi.

Yang perlu dibenahi sebelum bicara angka

Jika kongres kali ini ingin menghasilkan sesuatu yang lebih dari sekadar tarik-menarik angka, ada beberapa hal konkret yang bisa didorong:

• Tegakkan masa khidmat. Konferensi harus digelar tepat waktu, kalendernya diumumkan jauh hari, dan penundaan tanpa alasan sah perlu ada konsekuensinya.

• Batasi periode jabatan. Dengan begitu usia tidak lagi jadi celah untuk bertahan, dan organisasi terpaksa menyiapkan pengganti sejak awal.

• Jadikan jenjang kaderisasi syarat nyata. MAKESTA, LAKMUD, LAKUT bahkan LATINAS Dan laknas tidak boleh berhenti sebagai formalitas administrasi.

• Bangun pendataan dan pengawasan. Setiap tingkatan perlu data kader yang mutakhir, dan pimpinan di atasnya perlu memantau jadwal konferensi tingkat di bawahnya.

• Rapikan masa transisi. Serah terima lengkap dengan laporan program dan keuangan, plus pendampingan dari pengurus lama.

Senior pun punya peran. Pengurus yang baik menyiapkan penerus, bukan mempertahankan kursi. Kesiapan penerus adalah ukuran keberhasilan seorang pemimpin yang sebenarnya.

Pandangan yang berbeda

Agar adil, perlu dicatat bahwa pendukung penurunan usia punya argumen yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka menilai usia 27 sudah setara mahasiswa pascasarjana, sehingga IPNU dinilai kurang efektif menggarap basis pelajar. PBNU sendiri menyebut perlunya mendekatkan IPNU dan IPPNU ke basisnya, serta mengurangi tumpang tindih dengan badan otonom berbasis usia lain. Sebagian pendukung 24 tahun juga menekankan bahwa kaderisasi pelajar butuh figur yang lebih dekat usianya.

Argumen-argumen itu patut didengar. Namun pertanyaan saya tetap sama: apakah penghambatnya benar angka usia, atau sistem yang tidak bergerak? Jika jawabannya yang kedua, menurunkan angka hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Penutup

Regenerasi bukan soal menaikkan atau menurunkan angka. Ia soal keberanian mengakhiri masa khidmat tepat waktu, memberi ruang kepada yang lebih muda, dan menyiapkan penerus tanpa takut kehilangan posisi.

Jika kader dipaksa muda sementara sistem dibiarkan tua, yang kita wariskan bukan regenerasi, melainkan kelelahan. Menjelang Kendal, semoga yang kita bawa pulang bukan hanya keputusan tentang angka, tetapi juga komitmen membenahi cara kita bergantian memimpin.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Berita Terkait

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image