rafysya.me
Istana, Pagar, dan Bayang-Bayang Malin Kundang
Politik | 2026-10-22 14:42:23
Dalam keyakinan sebagian kita, bisa jadi Malin Kundang bukan cuma bercerita tentang seorang anak yang durhaka. Malin Kundang juga bercerita tentang orang maupun orang-orang yang tumbuh karena sebuah kapal, lalu ketika mulai merasa cukup kuat, ia lupa siapa yang membawanya berlayar. Politik punya banyak kapal seperti itu. Ada partai, modal, akses ordal, jabatan, jaringan, dan mereka yang ikut mengantar seseorang sampai ke Istana. Pertanyaan setelah kemenangan biasanya lebih kompleks: ketika kapal mulai dihantam ombak, siapa yang masih menjaga nahkoda, dan siapa yang sebenarnya sedang menjaga muatannya sendiri?
Prabowo Subianto terlihat ingin meninggalkan jejak sebagai Presiden yang mengganggu kenyamanan lama. Pada 13 Mei 2026, pemerintah menyerahkan kepada negara Rp. 10,27 triliun denda administratif dan menguasai kembali 2,37 juta hektare kawasan hutan. September berikutnya, ketika menerima laporan dugaan keterlibatan hingga 95 korporasi dalam kebakaran (baca : pembakaran) hutan, Prabowo meminta pelanggaran diverifikasi, izin dicabut jika terbukti, dan unsur pidananya ditindak.
Angka 2,37 juta hektare itu besar sekali. Nah, karena besar, pertanyaannya pun ikut membesar: kalau hari ini negara bisa mengambil kembali lahan sebanyak itu, selama bertahun-tahun sebelumnya negara sedang apa? Pertanyaan itu tidak berhenti pada Jokowi. Ia berjalan mundur melewati rezim-rezim sebelumnya, termasuk masa SBY. Ini bukanlah tuduhan bahwa Presiden terdahulu melindungi pelanggaran, namun ukuran tentang betapa panjangnya pekerjaan rumah yang diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Di sinilah Prabowo sedang dan masih akan terus diuji. Presiden punya visi, kemauan, bahkan keberanian untuk mengganggu rente. Namun negara tidak dijalankan sendirian oleh satu kepala dan dua tangan. Di sekeliling Presiden ada partai, birokrasi, aparat, menteri, kepala daerah, pengusaha, pendukung, mantan rival, orang yang membawa suara, dan juga orang yang membawa uang. Mungkin, Kita sering sibuk memberikan penilaian apakah Presiden kita serius. Namun, kita juga perlu menghadirkan pertanyaan yang lebih kejam : apakah orang-orang yang hidup dari kekuasaan di sekelilingnya, juga berkepentingan agar agenda Presiden benar-benar berhasil?
Biaya politik membuat pertanyaan itu sah-sah saja kita lontarkan. International IDEA, organisasi antarpemerintah yang bekerja pada isu demokrasi dan pemilu, merilis suatu statement bahwa pendanaan publik partai di Indonesia tidaklah memadai, sehingga partai bergantung pada donor swasta. Lembaga tersebut juga menyoroti risiko pengaruh elite bisnis terhadap keputusan politik serta lemahnya pengawasan pembiayaan politik. Hal ini tidaklah untuk memvonis donor tertentu membeli kebijakan tertentu, namun menunjukkan bahwa pertemuan antara modal dan kekuasaan memang nyata dan sistemik adanya.
Kita biasa menyebut mereka yang berkantong tebal dan besar di belakang peristiwa politik sebagai "bohir". Bohir tak perlu menjadi menteri untuk berkepentingan pada keputusan menteri, dan mafia tak harus punya kartu akses masuk Istana untuk mengenal orang yang punya kartu itu. Di sinilah perang terhadap rente menjadi jauh lebih mahal daripada pidato antikorupsi: mudah menindak orang yang tak kita kenal, jauh lebih sulit ketika keputusan mulai menyentuh orang yang pernah berjasa membantu, jaringan yang menopang, atau kelompok yang dianggap terlalu penting untuk dibuat tidak nyaman.
Namun, jangan pula membaca Prabowo seperti anak ingusan yang baru masuk gelanggang. Bisa saja sebagian akomodasi politik yang terlihat sangat gemuk hari ini memang sengaja dibuat demikian adanya. Ia punya latar belakang militer, pernah memimpin Kostrad, menjadi Menteri Pertahanan, berkali-kali kalah dalam kontestasi politik nasional sebelum akhirnya menang. Dalam politik, merangkul seseorang tak selalu berarti percaya penuh. Kadang orang justru didekatkan agar tidak semakin kuat jika dibiarkan di luar pagar.
Maka pertanyaannya menjadi lebih menarik: apakah Prabowo sedang dikepung banyak kepentingan? atau bisa jadi Prabowo sedang mencoba mengepung kepentingan-kepentingan itu sendiri? Kekuatan yang berada di dalam setidaknya dapat terlihat wajahnya, diketahui posisinya, dan lebih mudah dibaca gerak-geriknya. Namun strategi seperti ini punya paradoks. Memasukkan sebanyak mungkin kekuatan ke dalam pagar membuat mereka lebih mudah diawasi, namun bukan berarti kepentingan mereka lenyap.
Partai tetap punya agenda dan persiapan masa depannya masing-masing. Pengusaha tetap punya bisnis. Elite pun tetap punya jaringan. Mantan rival tetap punya kalkulator. Presiden punya visi; lingkaran kekuasaan punya agenda masing-masing. Dua hal itu bisa berjalan bersama hari ini, lalu berpisah ketika ongkos kebersamaan mulai terlalu mahal ketika dikalkulasi.
Dan ongkos itu, saat ini mulai dikalkulasi oleh publik. Reuters pada 16 Oktober 2026 melaporkan approval rating Prabowo sebesar 44,5 persen. SMRC mengukur hal berbeda: dalam simulasi pilpres semi-terbuka Oktober 2026, elektabilitas Prabowo "hanya" berada di 9,8 persen! Dibanding 34,9 persen pada November 2025. Poltracking, dengan ukuran yang berbeda, mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran 64,8 persen, sementara kepuasan pada bidang ekonomi 36,8 persen. Angka-angka itu tentu tak bisa dicampur karena instrumennya berbeda, namun semuanya memberi alasan bagi Istana untuk tidak menganggap suhu publik sedang baik-baik saja.
Tanggal 20 Oktober kemarin, Greenpeace membawa keresahan itu ke Bundaran HI lewat spanduk, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” Pada hari yang sama lebih dari 9.000 personel keamanan dikerahkan menghadapi aksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pasar pun saat ini sedang gugup dan karhutla belum benar-benar selesai. Tak semua persoalan itu punya sebab yang sama, namun semuanya tiba di meja yang sama. Presiden membaca laporan, partai membaca survei, pasar membaca kebijakan, dan rakyat membaca dapurnya masing-masing.
Di titik ini, 2029 sebenarnya telah dimulai meski baliho belum ramai. Setiap kegagalan pemerintah mulai sekarang adalah sama dengan bahan baku politik. Lawan akan menggunakannya, kawan akan menghitung dampaknya, partai akan menimbang jarak, dan kelompok bisnis akan membaca ke mana arah angin akan membawa cuan. Tak ada bukti bahwa rival politik menciptakan krisis tertentu, sehingga tuduhan sabotase tanpa bukti hanya akan membuat analisis berubah menjadi gossip atau bahkan fitnah. Namun bahwa krisis akan dimanfaatkan secara politik, itu bagian sangat biasa dari pertarungan demokrasi itu sendiri.
Karena itulah, bahaya terbesar bagi Prabowo bukanlah lawan yang berdiri di luar pagar sambil berteriak. Yang jauh lebih sulit dibaca adalah orang-orang yang masih berdiri di dalam, tersenyum, mengatakan “aman” atau "siap", namun memiliki tujuan akhir yang total berbeda. Loyalitas politik murah ketika grafik sedang naik. Harganya baru akan terlihat jelas ketika angka turun, ekonomi tertekan, dan masing-masing mulai bertanya apa yang masih bisa diselamatkan untuk diri dan kelompoknya sendiri.
Di sinilah persoalannya tak lagi hanya tentang Prabowo. Siapa pun Presiden yang kita pilih, sangat mungkin masuk ke jebakan yang sama. Biaya politik tinggi, kampanye membutuhkan mesin, partai membutuhkan ongkos, satu kemenangan melibatkan begitu banyak orang yang berjasan dan merasa ikut berjasa. Setelah kekuasaan didapat, tagihan sosial dan politik itu tidak otomatis menguap. Orang-orang yang ikut berkeringat dalam kemenangan sering kali merasa berhak ikut menentukan arah setelah pesta selesai.
Kita sebagai warga biasa, mungkin juga sering terlalu sederhana membaca politik. Kita berpikir cukup memilih orang yang kita percaya, lalu berharap karakter pribadi pemimpin akan mengalahkan seluruh struktur yang mengitarinya. Padahal seorang Presiden bisa datang dengan niat yang baik, visi yang jelas, dan keberanian besar, lalu tetap berhadapan dengan sistem pembiayaan politik transaksional, partai, birokrasi, jaringan bisnis, kompromi koalisi, serta orang-orang yang merasa punya saham moral dalam kemenangannya.
Maka, pertanyaannya harus kita tarik lebih dekat kepada diri kita sendiri: apakah kita yakin Presiden pilihan kita, siapa pun dia, akan selalu mampu mengatakan tidak kepada orang-orang yang ikut membawanya menang? Apakah kita yakin ia tak akan terjebak oleh utang jasa, biaya politik, kompromi koalisi, atau orang-orang yang merasa berjasa dalam jalan menuju kekuasaan?
Ini bukanlah alasan untuk sinis dan berhenti memilih. Justru sebaliknya. Demokrasi menjadi dewasa ketika masyarakat berhenti memperlakukan Presiden seperti tokoh utama dongeng yang cukup dipercaya karena keberanian atau niatnya, lalu mulai menilai sistem yang mengelilinginya. Dukungan warga seharusnya tak berhenti pada pencoblosan; ia harus berubah menjadi keberanian untuk tetap mengawasi orang yang kita pilih.
Di sinilah Malin Kundang menjadi relevan kembali. Ia tak harus muncul sebagai pengkhianat dramatis yang menantang Presiden dari halaman Istana. Dalam politik, ia bisa saja muncul sebagai izin yang tiba-tiba tak jadi dicabut, pengungkapan kasus yang kehilangan tenaga ketika menyentuh jaringan tertentu, kompromi yang semakin sulit dimengerti, atau seorang kawan yang diam-diam mulai menyiapkan kapal untuk pelayaran berikutnya.
Prabowo bisa jadi sudah memahami permainan ini. Bisa jadi ia justru sedang mengumpulkan sebanyak mungkin kekuatan di dekatnya agar lebih mudah dikendalikan. Namun inilah perjudian sebuah koalisi besar: seberapa jauh seorang Presiden bisa menggunakan kepentingan di sekelilingnya tanpa akhirnya digunakan oleh kepentingan yang sama?
Dan pertanyaan terakhirnya justru bukan untuk Prabowo, melainkan untuk kita. Besok nama Presidennya bisa berbeda, koalisinya bisa berbeda, partainya bisa berbeda, bohirnya bisa berbeda. Perangkapnya belum tentu berubah.
Istana punya pagar, dan pagar selalu punya penjaga. Namun demokrasi yang sehat tak meminta kita percaya begitu saja kepada penjaga. Ia meminta kita memastikan satu hal yang jauh lebih sulit: ketika Presiden yang kita pilih mulai dikelilingi terlalu banyak orang yang berjasa, terlalu banyak uang yang pernah bekerja, dan terlalu banyak kepentingan yang menunggu balasan, apakah kita masih berani mengawasi Istana yang dulu kita bantu bangun?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
