zayy mufidah
Aksi Greenpeace di Bundaran HI: Krisis Iklim Bukan Urusan Jauh
Kolom | 2026-10-22 09:16:04
Dua spanduk berukuran besar yang membentang di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 20 Oktober 2026, menyampaikan pesan yang sulit diabaikan. Salah satunya berbunyi, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, sementara spanduk lainnya mempertanyakan respons pemerintah terhadap bencana dan kesulitan hidup masyarakat. Aksi yang dilakukan Greenpeace Indonesia tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Enam aktivis, terdiri atas empat laki-laki dan dua perempuan, memanjat monumen untuk menyampaikan tuntutan mereka. Aksi tersebut menarik perhatian publik karena berlangsung di salah satu ruang paling ikonik di ibu kota. Namun, persoalan yang mereka suarakan jauh lebih luas daripada peristiwa demonstrasi itu sendiri: bagaimana krisis lingkungan memengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
Dalam siaran persnya, Greenpeace Indonesia menyampaikan hasil riset mengenai dampak krisis iklim terhadap kehidupan delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi di Pulau Jawa. Sebanyak 41 persen responden merasakan dampak terhadap pola konsumsi dan biaya pangan, sedangkan 39 persen merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan. Sebanyak 20 persen lainnya menyebut tempat tinggal dan biaya transportasi sebagai aspek yang terdampak.
Angka tersebut berasal dari riset Greenpeace, bukan survei nasional yang mewakili seluruh penduduk Indonesia. Meski demikian, temuan itu memberikan gambaran tentang bagaimana persoalan iklim dapat dirasakan melalui pengeluaran rumah tangga, pekerjaan, dan kebutuhan dasar.
Aksi di Bundaran HI membawa satu pesan penting: krisis iklim bukan ancaman yang hanya relevan bagi para ilmuwan atau aktivis lingkungan. Dampaknya hadir dalam kehidupan masyarakat, termasuk ketika harga pangan meningkat, pendapatan terganggu, dan risiko bencana semakin membebani keluarga.
Krisis Iklim Tidak Berhenti di Berita Bencana
Perubahan iklim kerap dibicarakan melalui peristiwa besar, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, atau cuaca ekstrem. Padahal, dampaknya juga muncul secara perlahan melalui perubahan pola hujan, gangguan produksi pangan, penurunan produktivitas pekerja, dan meningkatnya kebutuhan biaya kesehatan.
Ketika kebakaran hutan dan lahan menghasilkan kabut asap, misalnya, persoalannya tidak berhenti pada luas lahan yang terbakar. Masyarakat dapat mengalami gangguan pernapasan, aktivitas sekolah dan pekerjaan terganggu, serta pengeluaran untuk layanan kesehatan meningkat. Pekerja yang menggantungkan pendapatan pada aktivitas di luar ruangan juga dapat kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa perubahan iklim memengaruhi kesehatan melalui gelombang panas, bencana, gangguan ketersediaan pangan, dan berbagai risiko lingkungan lainnya. Dampaknya dapat memperbesar ketimpangan karena masyarakat dengan sumber daya terbatas biasanya memiliki kemampuan adaptasi yang lebih rendah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu rata-rata Indonesia pada 2025 mencapai 27,05 derajat Celsius, atau 0,38 derajat Celsius di atas normal periode 1991–2020. Data ini menggambarkan kondisi suhu rata-rata nasional, bukan bukti bahwa setiap kejadian cuaca ekstrem disebabkan semata-mata oleh perubahan iklim. Namun, pemanasan global meningkatkan risiko berbagai kejadian ekstrem dan memperbesar kerugian ketika sistem perlindungan masyarakat tidak memadai.
Karena itu, kebijakan iklim tidak seharusnya dipandang sebagai agenda yang terpisah dari pembangunan ekonomi. Perlindungan hutan, pengurangan emisi, penguatan sistem peringatan dini, dan pengelolaan wilayah rawan bencana berkaitan langsung dengan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Mengapa Beban Iklim Tidak Ditanggung Secara Merata?
Krisis iklim tidak memberikan dampak yang sama kepada setiap kelompok masyarakat. Petani menghadapi risiko perubahan musim dan gagal panen. Nelayan bergantung pada kondisi cuaca dan laut. Sementara itu, pengemudi ojek daring, kurir, pedagang kaki lima, dan pekerja informal lainnya dapat kehilangan pendapatan ketika cuaca ekstrem membatasi aktivitas mereka.
Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, kenaikan harga pangan dan biaya transportasi juga menjadi tekanan yang lebih berat. Sebagian besar anggaran mereka telah dialokasikan untuk kebutuhan pokok, sehingga kenaikan pengeluaran dapat memaksa keluarga mengurangi konsumsi lain yang sebenarnya penting.
Riset Greenpeace Indonesia yang dipublikasikan pada Oktober 2026 mencatat bahwa 57,34 persen responden mengurangi konsumsi nonesensial untuk menghemat sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Selain itu, 56,79 persen responden memilih mengambil pekerjaan tambahan atau membuka usaha baru untuk memperoleh penghasilan tambahan.
Langkah tersebut memperlihatkan kemampuan masyarakat beradaptasi. Namun, ada persoalan mendasar di baliknya: rumah tangga harus mencari cara sendiri untuk menghadapi risiko yang sebagian penyebab dan solusinya berada di luar kendali mereka.
Dimensi gender juga perlu diperhatikan. Perempuan di banyak keluarga memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur kebutuhan pangan, mengasuh anak, dan merawat anggota keluarga. Ketika bencana terjadi, harga kebutuhan meningkat, atau akses air bersih terganggu, beban pekerjaan domestik dan perawatan dapat bertambah.
Hal ini bukan berarti seluruh perempuan mengalami kerentanan yang sama. Kondisi ekonomi, jenis pekerjaan, lokasi tempat tinggal, dan akses terhadap sumber daya turut menentukan tingkat risiko. Namun, kebijakan yang mengabaikan pembagian kerja perawatan dan pengalaman perempuan berpotensi melewatkan sebagian dampak krisis yang tidak selalu tercatat dalam statistik pendapatan.
Kehadiran dua aktivis perempuan dalam aksi Greenpeace di Bundaran HI dapat dibaca dalam konteks hak masyarakat untuk menyuarakan pengalaman dan tuntutan mereka. Perempuan bukan sekadar pelengkap dalam gerakan lingkungan. Mereka berhak terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi keselamatan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan keluarga.
Dari Spanduk ke Kebijakan yang Bisa Diukur
Aksi di Bundaran HI memunculkan perdebatan mengenai cara menyampaikan protes, penggunaan monumen publik, dan keselamatan para aktivis. Kepolisian kemudian mengevakuasi enam aktivis dari atas monumen. Salah seorang aktivis perempuan dilaporkan mengalami kondisi lemas ketika turun dan mendapatkan penanganan medis.
Aspek keselamatan dan ketertiban tentu perlu diperhatikan. Namun, perdebatan mengenai metode demonstrasi tidak semestinya mengalihkan perhatian dari persoalan yang menjadi inti aksi tersebut. Kritik terhadap pemerintah perlu dijawab melalui kebijakan dan hasil yang dapat diperiksa, bukan hanya melalui perdebatan mengenai cara kritik disampaikan.
Langkah pertama yang perlu diperkuat adalah perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas sistem peringatan dini, memperkuat layanan kesehatan di wilayah rawan, serta memastikan pekerja dan keluarga terdampak memperoleh bantuan yang tepat waktu. Dukungan bagi petani, nelayan, dan pekerja informal juga perlu disesuaikan dengan risiko yang mereka hadapi.
Langkah kedua adalah mengurangi sumber risiko melalui kebijakan lingkungan yang konsisten. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan, perlindungan ekosistem, perbaikan transportasi publik, dan pengembangan energi yang lebih bersih harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Kebijakan tersebut bukan sekadar tambahan biaya, melainkan investasi untuk mengurangi potensi kerugian pada masa mendatang.
Laporan Bank Dunia mengenai iklim dan pembangunan Indonesia menekankan pentingnya menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan ketahanan terhadap perubahan iklim. Pendekatan ini diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan justru menciptakan beban baru bagi masyarakat.
Langkah ketiga adalah memastikan keterbukaan dan akuntabilitas. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana target iklim diterjemahkan menjadi program nyata, berapa anggaran yang digunakan, kelompok mana yang menerima manfaat, dan bagaimana hasilnya diukur. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas lokal, serta kelompok perempuan perlu dilibatkan sejak proses perencanaan, bukan hanya ketika kebijakan hampir selesai.
Pertumbuhan ekonomi tetap penting. Namun, angka pertumbuhan saja tidak cukup untuk menggambarkan kesejahteraan apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar atau terus menanggung kerugian akibat bencana. Kebijakan yang baik harus mampu menghubungkan kemajuan ekonomi dengan kualitas hidup dan perlindungan lingkungan.
Penutup: Ukuran Kepemimpinan adalah Perlindungan Warga
Dua spanduk yang dibentangkan Greenpeace di Bundaran HI tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan iklim. Namun, aksi tersebut mengangkat pertanyaan mendasar tentang tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi risiko lingkungan dan tekanan ekonomi yang saling berkaitan.
Krisis iklim menjadi persoalan nyata ketika bencana merusak rumah, asap mengganggu kesehatan, cuaca ekstrem menghambat pekerjaan, dan kenaikan harga pangan menekan anggaran keluarga. Dampak tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan meminta masyarakat beradaptasi secara mandiri. Dibutuhkan kebijakan yang mengurangi risiko sekaligus melindungi kelompok yang paling rentan.
Perempuan yang terlibat dalam aksi tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang berhak menyampaikan aspirasi. Suara mereka perlu dipandang sebagai bagian dari diskusi publik tentang lingkungan dan masa depan, bukan semata-mata sebagai gambaran dramatis sebuah demonstrasi.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan iklim perlu dinilai melalui hasil yang dirasakan masyarakat: berkurangnya risiko bencana, terlindunginya kesehatan, terjaganya sumber penghidupan, dan meningkatnya kemampuan keluarga menghadapi perubahan lingkungan.
Krisis iklim bukan urusan yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ia berkaitan dengan apa yang tersedia di meja makan, bagaimana seseorang memperoleh penghasilan, dan seberapa aman lingkungan tempat keluarganya tinggal. Melindungi lingkungan berarti turut melindungi kualitas hidup. Karena itu, tuntutan yang bergema dari Bundaran HI layak dijawab dengan kebijakan nyata, transparansi, dan tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Referensi
- Greenpeace Indonesia. (2026, 20 Oktober). Hidup Rakyat Makin Sesak, Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah untuk Serius Tangani Krisis Iklim. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/68080/hidup-rakyat-makin-sesak-greenpeace-indonesia-desak-pemerintah-untuk-serius-tangani-krisis-iklim/
- Greenpeace Southeast Asia. (2026, 20 Oktober). From Haze to Hardship: Greenpeace Indonesia Calls on Prabowo-Gibran to Take Climate Action. https://www.greenpeace.org/southeastasia/press/69301/from-haze-to-hardship-greenpeace-indonesia-calls-on-prabowo-gibran-to-take-climate-action/
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). Anomali Suhu Udara Rata-Rata Tahun 2025. https://www.bmkg.go.id/iklim/anomali-suhu-udara/anomali-suhu-udara-rata-rata-tahun-2025
- World Health Organization. (2023). Climate Change and Health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
- World Health Organization. (2024). Ambient (Outdoor) Air Pollution and Health. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
- World Bank. (2023). Indonesia Country Climate and Development Report. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-country-climate-and-development-report
- UN Women. (2026). The Gender Equality and Climate Policy Scorecard: From Monitoring to Action. https://data.unwomen.org/features/gender-equality-and-climate-policy-scorecard
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2026). Informasi Iklim Indonesia. https://www.bmkg.go.id/iklim/
- ANTARA News. (2026, 20 Oktober). Butuh Penanganan Medis, Polisi Evakuasi Enam Aktivis Greenpeace di Bundaran HI. https://www.antaranews.com/berita/5798865/butuh-penanganan-medis-polisi-evakuasi-enam-aktivis-greenpeace-di-bundaran-hi
- detikNews. (2026, 20 Oktober). Bentangkan Spanduk, Greenpeace Bertahan di Patung Bundaran HI. https://news.detik.com/berita/d-8715113/bentangkan-spanduk-greenpeace-bertahan-di-patung-bundaran-hi
- Bisnis.com. (2026, 20 Oktober). Greenpeace Gelar Aksi di Bundaran HI, Desak Pemerintah Serius Tangani Krisis Iklim. https://foto.bisnis.com/view/20261020/2014103/greenpeace-gelar-aksi-di-bundaran-hi-desak-pemerintah-serius-tangani-krisis-iklim
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
