Virgano TS
Pendidikan Kewarganegaraan dan Tantangan Demokrasi Indonesia
Edukasi | 2026-09-16 18:35:14Demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui pemilu, pergantian pemimpin, atau keberadaan lembaga-lembaga negara. Demokrasi membutuhkan warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, mampu menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, serta menghargai perbedaan. Karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik, tetapi juga menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari.
Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun demokrasi yang kuat. Proses demokratisasi yang berlangsung belum sepenuhnya didukung oleh sistem pendidikan yang secara khusus mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang demokratis. Padahal, demokrasi tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Ia perlu dipelajari, dipraktikkan, dan dibiasakan sejak seseorang berada di lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat.
Sekolah menjadi salah satu ruang penting untuk membangun kebiasaan tersebut. John J. Patrick, seorang pakar *civic education* dari Amerika Serikat, menekankan bahwa untuk mempertahankan demokrasi, sekolah perlu mendidik generasi muda agar memahami sekaligus mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi.
Di sinilah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis. Pendidikan Kewarganegaraan tidak seharusnya dipahami sebatas pelajaran tentang negara, konstitusi, atau hafalan mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari itu, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses untuk membentuk manusia yang sadar akan kedudukannya sebagai warga negara dan mampu menjalankan perannya dalam kehidupan bersama.
Dalam konteks tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipandang sebagai pendidikan demokrasi. Peserta didik tidak hanya diajak mengetahui apa itu demokrasi, tetapi juga belajar bagaimana berpikir kritis, menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan secara bersama, serta menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.
Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Namun, makna demokrasi tidak berhenti pada persoalan siapa yang memegang kekuasaan. Demokrasi juga menyangkut bagaimana masyarakat menggunakan kebebasan dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
Seorang warga negara demokratis, misalnya, tidak hanya menuntut hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga harus mampu menghormati pendapat orang lain. Ia tidak hanya bebas memilih, tetapi juga bertanggung jawab atas pilihannya. Dengan demikian, demokrasi membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak semata-mata berkaitan dengan status seseorang sebagai anggota sebuah negara. Kewarganegaraan juga berkaitan dengan partisipasi dan kepedulian terhadap kehidupan bersama. Masyarakat demokratis membutuhkan warga yang tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap persoalan di sekitarnya.
Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan harus mampu membawa peserta didik keluar dari pembelajaran yang hanya berorientasi pada hafalan. Persoalan-persoalan nyata di masyarakat perlu dibawa ke ruang kelas agar peserta didik terbiasa menganalisis masalah, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi.
Pembelajaran demokrasi juga tidak harus selalu dilakukan melalui teori. Kelas itu sendiri dapat menjadi ruang untuk mempraktikkan demokrasi. Guru dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, berdiskusi secara terbuka, serta mengambil keputusan bersama. Dengan cara tersebut, demokrasi tidak hanya dipelajari sebagai konsep, tetapi dialami sebagai kebiasaan.
Pendekatan semacam ini juga penting untuk menghindari Pendidikan Kewarganegaraan berubah menjadi indoktrinasi. Materi kewarganegaraan perlu disampaikan melalui pendekatan historis, ilmiah, dan berdasarkan fakta. Peserta didik perlu diberikan ruang untuk bertanya, berpikir kritis, bahkan menguji berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada akhirnya, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik lembaga negara bekerja, tetapi juga oleh kualitas warga negaranya. Lembaga demokrasi yang baik akan sulit berjalan apabila masyarakatnya tidak memiliki budaya demokratis.
Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi yang jauh lebih besar daripada sekadar menyampaikan pengetahuan tentang negara. Pendidikan ini perlu membentuk tiga hal sekaligus: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan dalam menjalankan peran sebagai warga negara, dan karakter yang mendukung kehidupan demokratis.
Demokrasi membutuhkan warga negara yang tahu, mampu, dan mau berpartisipasi. Tahu mengenai hak dan kewajibannya, mampu menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab, dan mau terlibat dalam menyelesaikan persoalan bersama.
Dengan demikian, membangun demokrasi pada dasarnya juga berarti membangun manusia yang demokratis. Dan proses itu dapat dimulai dari ruang yang paling dekat dengan generasi muda: sekolah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
