Ummu Tsabitah Nurbayah
Kecanggihan AI, Antara Harapan dan Kekhawatiran
Agama | 2026-10-06 21:25:07Kecanggihan AI, Antara Harapan dan Kekhawatiran
Nurbayah Ummu Tsabitah, A.Md
(Pemerhati sosial dan generasi)
Para peneliti kecerdasan buatan (AI), termasuk "Bapak AI" dunia, menerbitkan penelitian yang kembali mewanti-wanti pemerintah untuk bersiap menghadapi "ledakan kecerdasan" AI.
Meskipun dapat menimbulkan dampak positif misalnya di bidang medis dan teknologi lainnya, ledakan kecerdasan membawa tiga risiko termasuk ancaman biologis dan siber, hilangnya kendali dan keterlibatan manusia, serta ancaman perang antarnegara.
Adanya AI selain memberikan kemudahan juga memiliki tantangan baru. Di satu sisi dapat membantu seseorang dalam proses belajar. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan kemalasan berpikir karena rentan dijadikan sumber utama atau referensi akhir. Ketika AI dengan mudah memberikan jawaban, kemampuam berpikir manusia akan jarang terpilih. Sebenarnya AI dapat menjadi alat bantu untuk memperkaya ide dan hanya menjadi booster ide bukan sumber utama. Persoalan yang muncul muncul ketika seseorang dengan cepat mendapatkan jawaban dan AI dijadikan jalan pintas untuk jawaban tanpa melalui proses memahami, menelaah, dan menyusun rangka pemahamannya sendiri. Jawaban yang diberikan AI terbaca sangat sempurna sehingga proses berpikir dianggap tidak penting lagi. Jika ini dilakukan secara terus menerus, seseorang bisa mempunyai banyak jawaban namun tidak mampu menjelaskan alasan dibalik jawaban tersebut.
Dalam krisis berpikir perlu dipikirkan secara serius. Apalagi didunia Pendidikan seharusnya mampu membentuk individu membaca persoalan, mengekstraksi sumber informasi, menguji kebenaran, menyusun argumentasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman.
Ketergantungan terhadap penggunaan AI dapat menggeser tujuan tersebut ketika ukuran keberhasilan belajar hanya dilihat dari tugas yang selesai dikerjakan. Kecanggihan teknologi menjadi ironi ketika manusia yang memanfaatkannya justru kehilangan daya kritis dalam berpikir.
Oleh karena itu, mengedukasi masyarakat tentang AI hendaknya dilakukan dengan membangun kemampuan berpikir kritis, bukan sekedar mengajarkan cara pemakaiannya saja. Seseong perlu dibekali kemampuan memilah informasi, memverifikasi jawaban, mengkritisi hasil AI, dan tetap membangun gagasan melalui proses berpikirnya sendiri.
AI seharusnya ditempatkan sebagai alat bantu manusia untuk berpikir, bukan sebagai mesin yang menggantikan proses berpikir. Sebab masa depan generasi tidak ditentukan oleh seberapa banyak penguasaan teknologi canggih, tetapi juga ditentukan oleh seberapa tajam akal yang mereka gunakan untuk berpikir.
Kekacauan literasi ini membuktikan kegagalan sistem pendidikan sekuler yang sengaja memisahkan ilmu agama dari ilmu umum. Sistem saat ini berhasil mencetak dokter yang jago bedah, tetapi buta fikih muamalah, atau insinyur yang pandai membangun gedung megah, tetapi tidak tahu kaidah usul fikih. Ketika mereka bingung soal agama, mereka akhirnya lari ke ”Ustaz AI”. Umat Islam tidak akan bisa bangkit dari kekalahan intelektual ini jika standar benar-salahnya masih menggunakan neraca berpikir dari luar Islam.
Jika dirunut kembali, seluruh masalah ini dihilangkan dari ketidakberdayaan umat Islam dalam mengontrol teknologi yang mereka konsumsi. Algoritma bias Melawan Silicon Valley tidak akan cukup jika hanya mengandalkan imbauan moral individu agar bijak internet, atau fatwa-fatwa sebagian yang agamanya bertanya pada AI. Masalahnya bukan lagi sekedar personal, melainkan struktural. Korporasi raksasa Big Tech yang mendorong pemikiran masyarakat melalui AI hari ini disokong penuh oleh kebijakan politik dan ekonomi negara-negara adidaya Barat.
Oleh karena itu, untuk menghadapi hegemoni sistem ini, umat Islam membutuhkan tandingan yang setara—sebuah institusi global yang tidak hanya memiliki otoritas keagamaan, tetapi juga kedaulatan politik dan kekuatan finansial untuk membangun ekosistem teknologi mandiri. Wadah pelindung tersebut mewujud dalam institusi politik global,
Sebagai sebuah institusi ideologi, Islam tidak akan menghadapi teknologi dengan ketakutan atau antipati. Sebaliknya, Islam akan mengonstruksikan tiga pilar utama dalam menyikapi sains dan teknologi guna menyelamatkan akidah dan pemikiran umat.
Pertama, otoritas keilmuan yang sah. Islam akan mengembalikan otoritas fatwa dan ijtihad secara mutlak kepada para ulama mujtahid yang nyata, yang memiliki kualifikasi ketakwaan dan keilmuan mutawatir. Negara akan melarang keras penyematan status “rujukan hukum” kepada entitas mati seperti AI guna menjaga kemurnian hukum syarak.
Kedua, revolusi sistem pendidikan. Negara akan menghapuskan dikotomi pendidikan sekuler. Kurikulum Islam akan mengintegrasikan sains modern dengan pemahaman tsaqafah Islam yang kuat. Targetnya adalah melahirkan ilmuwan umum (dokter, insinyur, pakar IT, dll.) yang sekaligus menguasai dasar-dasar ilmu alat agama sehingga mereka memiliki kapasitas berpikir yang matang dan tidak mudah terkecoh oleh jawaban instan teknologi asing.
Ketiga, kemandirian kebijakan teknologi. Negara tidak akan membiarkan umat Islam menjadi konsumen pasif yang bergantung pada raksasa Big Tech asing. Syekh An-Nabhani dalam Kaifa Hudimat al-Khilafah mengingatkan bahwa ketergantungan teknologi adalah pintu masuk invasi budaya Barat.
Kebijakan teknologi Islam akan menjadikan AI secara tegas berdasarkan kaidah usul fikih. Islam membedakan dengan jelas antara hadharah (ikatan pemikiran yang mempengaruhi pandangan hidup) dan madaniyah (bentuk fisik dari kemajuan ilmu pengetahuan/alat). Teknologi AI pada dasarnya adalah madaniyah umum yang bersifat mubah (boleh) untuk dimanfaatkan.
Oleh karena itu, Islam akan mengambil peran sebagai pemimpin dalam pengembangan penelitian AI, tetapi dengan posisi yang sahih. Pertama, AI sebagai alat bantu (khidmat). AI akan dioptimalkan secara masif sebagai alat bantu administrasi negara, penelitian ilmiah, penerjemahan kitab-kitab secara cepat, digitalisasi manuskrip kuno, hingga alat bantu bagi para ulama untuk melacak referensi teks hadis atau ayat secara instan. Kedua, AI bukan subjek hukum. AI mutlak diposisikan sebagai mesin pembawa data (mukhbir), bukan sebagai sumber hukum (mashdar al-ahkam) atau penentu fatwa. Ketiga, pemahaman algoritma Islami. Sistem Islam akan membangun infrastruktur superkomputer dan model bahasa besar (Large Language Model) mandiri. Database dan data latih (data pelatihan) AI tersebut akan dikurasi secara ketat oleh lembaga keulamaan negara berdasarkan kitab-kitab muktabar, murni bebas dari infiltrasi kebijakan konten liberal Barat.
Dengan konstruksi sistemis ini, teknologi AI tidak lagi menjadi alat sekuler untuk menghancurkan Islam, melainkan berubah menjadi alat perjuangan yang tunduk di bawah syariat Islam untuk menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, solusi hakiki fenomena IA ini adalah membangun kembali sistem kehidupan Islam kafah dan menjadikan wahyu sebagai sumber hukum, sehingga lahirlah umat yang melek dalil dan ulama yang memiliki otoritas penuh. Tanpa itu, semua solusi parsial hanya akan melahirkan masalah baru. Wallahualam bissawab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
