Tonny Rivani
Kartu Anggota NU untuk Prabowo: Modal Sosial atau Jalan Lapang Menuju 2 Periode
Politik | 2026-09-01 11:37:45
Opini – Sebuah gebrakan politik yang dimainkan Prabowo yang begitu jenius dan cantik dalam percaturan peta politik Indonesia. Yaitu berupa sebuah kartu yang secara fisik mungkin tidak lebih besar dari kartu identitas biasa, tetapi secara politik dapat memiliki makna jauh lebih besar.
Pada 31 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama atau Kartanu dengan status anggota seumur hidup dalam penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Kartanu tersebut diserahkan dalam forum yang sekaligus menandai lahirnya kepemimpinan baru PBNU periode 2026–2031: KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum.
Prabowo mengatakan penerimaan Kartanu merupakan sebuah kehormatan dan bentuk pemenuhan janji. Ia juga menegaskan pentingnya gotong royong bersama NU dan seluruh rakyat Indonesia.
Secara formal, ini adalah penerimaan keanggotaan sebuah organisasi sosial-keagamaan.
Tetapi dalam politik, simbol tidak pernah berhenti sebagai simbol.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah Kartanu seumur hidup tersebut dapat menjadi salah satu modal sosial dan politik Prabowo menuju Pilpres 2029?
Jawabannya: bisa, tetapi tidak otomatis.
Lebih jauh lagi, kartu tersebut dapat menjadi aset politik sekaligus liability politik. Ia dapat memperkuat posisi Prabowo, tetapi jika dikelola secara keliru, justru dapat memunculkan persepsi politisasi NU dan membuka ruang konflik dengan kelompok-kelompok politik lain.
Kartanu bukan tiket dukungan NU
Hal pertama yang harus ditegaskan adalah perbedaan antara keanggotaan pribadi Prabowo dengan dukungan politik institusional NU.
Prabowo sekarang memang secara resmi menerima Kartanu seumur hidup. Namun fakta tersebut tidak dapat diterjemahkan menjadi kesimpulan bahwa NU telah memberikan dukungan kepada Prabowo untuk Pilpres 2029.
NU adalah organisasi besar dengan struktur dan basis sosial yang sangat luas. Warga NU juga memiliki pilihan politik yang beragam.
Karena itu, Kartanu lebih tepat dipahami sebagai simbol kedekatan sosial dan kultural, bukan surat mandat politik.
Justru di sinilah nilai politiknya.
Politik Indonesia tidak hanya dibangun melalui partai politik dan angka elektabilitas. Ada modal sosial yang berasal dari hubungan dengan ulama, pesantren, organisasi kemasyarakatan, tokoh lokal, dan jaringan komunitas.
Kartanu memberi Prabowo sebuah simbol baru dalam hubungan tersebut.
Namun simbol tersebut baru menjadi modal politik apabila diterjemahkan menjadi kepercayaan, jaringan dan kerja nyata.
Mengapa Kartanu penting bagi Prabowo
Prabowo memasuki periode pemerintahan yang sangat menentukan.
Pilpres 2029 memang masih jauh, tetapi fondasi kompetisi politik biasanya dibangun jauh sebelum kampanye resmi dimulai.
Seorang kandidat petahana tidak hanya harus mempertahankan popularitas. Ia harus mempertahankan koalisi, memperluas basis sosial, mengelola hubungan dengan kelompok masyarakat, dan memastikan bahwa kinerja pemerintahannya menghasilkan kepuasan publik.
Dalam konteks tersebut, kedekatan dengan NU memiliki arti strategis.
NU mempunyai jaringan pesantren, ulama, lembaga pendidikan, badan otonom, serta basis masyarakat yang tersebar luas. Karena itu, hubungan baik dengan NU dapat memberikan Prabowo tambahan modal sosial.
Tetapi ada perbedaan besar antara:
“Prabowo dekat dengan NU” dan “Prabowo telah mengamankan suara NU.”
Yang pertama mungkin semakin terlihat. ; Yang kedua belum dapat disimpulkan.
Kartanu sebagai modal sosial menuju 2029
Jika dikelola dengan tepat, Kartanu dapat memberikan sedikitnya tiga keuntungan bagi Prabowo.
Pertama, legitimasi sosial: Prabowo dapat menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dengan organisasi Islam besar tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki dimensi personal dan kultural.
Status anggota seumur hidup membuat simbol kedekatan tersebut lebih kuat dibanding sekadar kunjungan seorang presiden ke sebuah acara organisasi.
Kedua, akses jaringan: Hubungan yang baik dengan NU dapat mempermudah komunikasi dengan jaringan pesantren, ulama, dan komunitas masyarakat yang selama ini memiliki pengaruh kuat di banyak daerah.
Tetapi sekali lagi, akses bukan berarti kepemilikan.
Jaringan NU tidak dapat diperlakukan sebagai mesin politik yang secara otomatis bekerja untuk kandidat tertentu.
Ketiga, narasi rekonsiliasi : Prabowo dapat menggunakan kedekatan tersebut untuk membangun citra sebagai presiden yang merangkul berbagai kekuatan sosial.
Ini penting karena Prabowo tidak hanya membutuhkan dukungan kelompok politik, tetapi juga membutuhkan legitimasi sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia.
Namun, kartu yang sama membawa risiko
Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik.
Semakin dekat Prabowo dengan NU, semakin besar pula ekspektasi publik terhadap hubungan tersebut.
Masyarakat dapat mulai bertanya:
Apa yang sebenarnya diperoleh NU dari kedekatan tersebut?
Dan sebaliknya: Apa yang sebenarnya diperoleh pemerintah dari hubungan dengan NU?
Jika tidak ada kerja nyata, hubungan tersebut mudah ditafsirkan sebagai transaksi politik.
Terlebih jika Kartanu mulai digunakan dalam komunikasi menuju 2029.
Narasi seperti: “Prabowo sudah menjadi anggota NU seumur hidup.”
secara faktual benar.
Tetapi jika berkembang menjadi:
“Prabowo sudah mendapatkan NU untuk 2029.”
maka persoalannya menjadi berbeda.
Narasi kedua dapat memancing reaksi dari internal NU sendiri.
Risiko pertama : persepsi publik tentang politisasi NU
Ini mungkin risiko komunikasi politik terbesar Prabowo.
Masyarakat dapat melihat Kartanu dalam dua cara.
Pertama, sebagai bentuk penghormatan dan kedekatan seorang presiden dengan NU.
Kedua, sebagai bagian dari konsolidasi politik menuju 2029.
Kedua tafsir tersebut dapat hidup bersamaan.
Masalahnya muncul ketika tafsir kedua menjadi dominan.
Jika publik melihat bahwa kedekatan tersebut digunakan untuk membangun kendaraan elektoral, maka lawan politik akan memperoleh amunisi untuk mengatakan bahwa pemerintah sedang mencoba membawa NU masuk terlalu jauh ke arena politik praktis.
Padahal kekuatan NU justru salah satunya terletak pada kemampuan organisasi tersebut menjaga posisi sosial-keagamaannya di tengah kontestasi politik.
Karena itu, semakin sering Kartanu dipakai sebagai simbol politik, semakin besar risiko munculnya pertanyaan mengenai independensi NU.
Risiko kedua: ekspektasi warga NU
Kartanu juga dapat meningkatkan ekspektasi.
Begitu Prabowo menjadi anggota NU seumur hidup, sebagian warga NU dapat merasa bahwa hubungan dengan pemerintah seharusnya menghasilkan perhatian lebih besar terhadap persoalan pesantren, pendidikan, ekonomi umat, kesehatan, kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ini dapat menjadi pedang bermata dua.
Jika pemerintah berhasil menghasilkan kebijakan yang dirasakan masyarakat, kedekatan tersebut menjadi aset.
Tetapi jika harapan tidak terpenuhi, kekecewaan juga dapat diarahkan kepada hubungan tersebut.
Dengan kata lain:
semakin dekat hubungan simboliknya, semakin tinggi pula tuntutan terhadap hasil nyatanya.
Risiko ketiga: NU bukan organisasi yang monolitik
Inilah faktor yang tidak boleh dilupakan dalam membaca Kartanu.
NU mempunyai banyak lapisan.
Ada PBNU, PWNU, PCNU, pesantren, kiai, badan otonom, kader, serta warga NU di tingkat akar rumput.
Mereka tidak selalu mempunyai kepentingan dan preferensi politik yang sama.
Karena itu, keputusan atau kedekatan PBNU dengan pemerintah tidak otomatis berarti seluruh warga NU mempunyai sikap politik yang sama.
Malah, setelah Muktamar ke-35, PBNU memasuki periode kepemimpinan baru 2026–2031 di bawah Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Kepemimpinan baru tersebut tentu mempunyai agenda organisasi sendiri.
Karena itu, hubungan dengan Prabowo harus dikelola dengan hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi bahwa PBNU sedang menjadi bagian dari mesin politik pemerintah.
Miftachul Akhyar dan Gus Kikin: faktor penting baru
Perubahan kepemimpinan PBNU membuat kalkulasi ini semakin menarik.
KH Miftachul Akhyar kembali sebagai Rais Aam untuk masa khidmat 2026–2031, sementara Gus Kikin menjadi Ketua Umum. Keduanya dipilih melalui mekanisme yang melibatkan Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA.
Bagi Prabowo, ini berarti hubungan dengan NU memasuki fase baru.
Ia tidak bisa hanya mengandalkan hubungan personal dengan elite NU masa lalu.
Hubungan dengan kepemimpinan baru harus dibangun kembali melalui agenda dan kerja konkret.
Di sisi lain, bagi PBNU, kedekatan dengan presiden juga harus dikelola agar tidak menimbulkan persepsi bahwa NU kehilangan independensinya.
Dengan demikian, hubungan Prabowo–PBNU ke depan akan menjadi sebuah uji keseimbangan:
dekat dengan pemerintah, tetapi tidak kehilangan otonomi organisasi.
Risiko keempat: Prabowo terseret dinamika internal NU
Ini risiko yang lebih halus.
Semakin dekat Prabowo dengan NU, semakin besar pula kemungkinan setiap dinamika internal NU ditafsirkan memiliki hubungan dengan pemerintah.
Jika terjadi perselisihan antar-kelompok di lingkungan NU, misalnya, publik dapat bertanya:
“Pemerintah berpihak kepada siapa?”
Padahal Prabowo mungkin tidak ingin terlibat.
Ini merupakan konsekuensi dari kedekatan.
Ketika seseorang berada semakin dekat dengan sebuah organisasi, ia juga semakin mudah terseret ke dalam persoalan internal organisasi tersebut.
Karena itu, bagi Prabowo, menjaga jarak yang sehat justru sama pentingnya dengan menjaga hubungan yang baik.
Risiko kelima: kecemburuan aktor politik lain
Inilah bagian yang berhubungan langsung dengan persiapan Pilpres 2029.
Prabowo membutuhkan banyak partai dan kelompok politik.
Jika kedekatan dengan NU terlihat terlalu kuat dan kemudian dikombinasikan dengan kekuatan partai pendukung pemerintah, aktor politik lain dapat mulai menghitung ulang posisi mereka.
Pertanyaan yang mungkin muncul:
Jika Prabowo sudah memiliki pemerintah, koalisi partai, dan jaringan sosial-keagamaan yang kuat, lalu apa ruang tawar kami?
Partai politik tidak ingin hanya menjadi pelengkap.
Mereka ingin mempunyai posisi dalam menentukan arah koalisi, kebijakan, pembagian peran, dan—terutama—konfigurasi kandidat menjelang 2029.
Karena itu, semakin kuat posisi Prabowo terlihat, bukan berarti seluruh elite politik otomatis semakin loyal.
Dalam politik, kekuatan yang terlalu terkonsentrasi kadang justru mendorong aktor lain mencari keseimbangan baru.
Risiko keenam: kelompok non NU merasa diabaikan
Prabowo harus menghindari kesan bahwa kedekatan dengan NU berarti pemerintah lebih mengutamakan NU dibanding kelompok masyarakat lain.
Indonesia tidak hanya terdiri dari NU.
Ada Muhammadiyah, organisasi keagamaan lain, komunitas masyarakat sipil, kelompok profesional, kelompok adat, organisasi kepemudaan, dan berbagai jaringan sosial lainnya.
Jika Kartanu dipresentasikan secara berlebihan sebagai simbol basis politik pemerintah, kelompok lain dapat merasa bahwa akses politik mereka menjadi lebih kecil.
Karena itu, pesan politik Prabowo harus jelas:
Saya menjadi anggota NU, tetapi saya adalah Presiden Republik Indonesia untuk seluruh rakyat.
Ini jauh lebih aman daripada membangun kesan bahwa status anggota NU merupakan basis eksklusif pemerintahan.
Risiko ketujuh: “ Overclaim” menjelang 2029
Menurut saya, ini justru dapat menjadi kesalahan strategis terbesar.
Misalnya, muncul narasi dari lingkaran politik tertentu:
“NU sudah bersama Prabowo.”
Kalimat itu mungkin dimaksudkan untuk memperlihatkan kekuatan.
Tetapi secara politik justru dapat memaksa NU melakukan klarifikasi.
NU kemudian bisa mengatakan:
keanggotaan Prabowo merupakan hubungan organisasi, bukan keputusan politik untuk mendukung calon presiden tertentu.
Jika sampai terjadi, efeknya justru berlawanan.
Kartanu yang semula menjadi simbol kedekatan berubah menjadi arena perdebatan mengenai netralitas dan independensi NU.
Karena itu, bagi Prabowo, lebih baik membiarkan simbol tersebut bekerja secara natural daripada menjadikannya klaim politik.
Kartu anggota bukan kartu suara
Ada sebuah perbedaan mendasar yang harus terus dijaga:
Kartanu adalah kartu keanggotaan.
Bukan kartu suara.
Warga NU tetap mempunyai hak politik individual.
Kiai tetap dapat mempunyai preferensi politik.
Pesantren dapat memiliki pilihan politik.
Dan struktur organisasi dapat menentukan sikapnya sesuai kepentingan organisasi.
Jika Prabowo mampu menjaga batas tersebut, Kartanu dapat menjadi aset.
Jika batas tersebut dihapus, Kartanu dapat menjadi sumber masalah.
Tantangan terbesar tetap kinerja pemerintah
Pada akhirnya, semua pembahasan mengenai Kartanu akan kembali kepada satu pertanyaan:
Apakah pemerintahan Prabowo berhasil?
Karena pemilih tidak akan memberikan suara hanya karena seorang kandidat menjadi anggota organisasi tertentu.
Pemilih akan melihat harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendapatan, pendidikan, kesehatan, pembangunan, pemberantasan korupsi, keamanan, dan kualitas pelayanan negara.
Jika kinerja pemerintah baik, Kartanu dapat memperkuat modal sosial yang sudah dimiliki Prabowo.
Jika kinerja pemerintah buruk, Kartanu tidak akan mampu menyelamatkan elektabilitas.
Bahkan dapat muncul sindiran:
“Kedekatan dengan organisasi besar tidak otomatis menyelesaikan persoalan rakyat.”
Karena itu: Kartanu adalah modal sosial.
Kinerja pemerintah adalah modal elektoral.
Dan keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Dari Kartanu menuju 2029: Tiga kemungkinan
Jika melihat perkembangan hari ini, setidaknya terdapat tiga skenario.
Skenario pertama: Kartanu menjadi aset
Prabowo menjaga hubungan baik dengan NU tanpa mengklaim dukungan politik.
Pemerintah menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat pesantren dan kelompok akar rumput.
PBNU tetap independen tetapi memiliki hubungan konstruktif dengan pemerintah.
Dalam skenario ini, Kartanu menjadi simbol kedekatan kebangsaan.
Ini skenario paling menguntungkan bagi Prabowo.
Skenario kedua: Kartanu menjadi alat konsolidasi politik
Kelompok pendukung Prabowo mulai menggunakan Kartanu sebagai simbol bahwa NU berada di belakang Prabowo.
Elite NU merasa perlu memberikan klarifikasi.
Lawan politik menyerang isu politisasi NU.
PBNU dipaksa mengambil jarak dari klaim dukungan politik.
Dalam skenario ini, keuntungan simbolik Kartanu justru berkurang.
Ini skenario yang harus dihindari.
Skenario ketiga: Kartanu menjadi beban
Hubungan pemerintah dengan NU terlalu dipolitisasi.
Kemudian muncul ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Sebagian warga NU merasa ekspektasi mereka tidak terpenuhi.
Aktor politik lain menggunakan situasi tersebut untuk membangun narasi bahwa kedekatan Prabowo dengan NU tidak menghasilkan manfaat nyata.
Dalam skenario ini, Kartanu yang semula dimaksudkan sebagai simbol persatuan justru menjadi bagian dari pertarungan politik.
Jadi, apakah Kartanu merupakan Jalan menuju 2 Periode
Belum tentu.
Tetapi jelas merupakan salah satu batu bata dalam proses konsolidasi politik menuju 2029.
Prabowo memperoleh sesuatu yang tidak bisa dibeli hanya dengan iklan politik: simbol kedekatan sosial dengan NU.
Namun ia juga memperoleh tanggung jawab baru: menjaga agar kedekatan tersebut tidak berubah menjadi politisasi organisasi.
Ini penting karena Pilpres 2029 bukan hanya pertarungan Prabowo melawan kandidat lain.
Ia juga akan menjadi pertarungan antar-koalisi, antarpartai, antarkelompok kepentingan, dan antarjaringan sosial.
Semakin dekat 2029, semakin banyak aktor yang akan menghitung:
- siapa yang mendukung Prabowo;
- siapa yang bisa menjadi alternatif;
- partai mana yang mendapatkan keuntungan;
- siapa yang mempunyai basis pesantren;
- siapa yang mampu menarik pemilih muda;
- siapa yang menguasai jaringan daerah;
- dan siapa yang mampu menawarkan keberlanjutan sekaligus perubahan.
Dalam kalkulasi itu, NU tentu merupakan salah satu variabel penting.
Tetapi NU bukan satu-satunya variabel.
Kesimpulan: Kartanu adalah modal, bukan aset
Dengan demikian, Kartanu seumur hidup bukan tiket otomatis menuju dua periode.
Ia adalah modal sosial yang potensial menjadi modal politik.
Nilainya akan sangat tergantung pada cara Prabowo mengelolanya.
Jika ia menjadikan Kartanu sebagai simbol persaudaraan, gotong royong dan hubungan kebangsaan, maka kartu itu dapat memperluas legitimasi sosial pemerintah.
Jika ia menjadikannya sebagai klaim bahwa suara NU sudah aman untuk 2029, justru muncul risiko politisasi dan resistensi.
Jika pemerintah mampu menunjukkan kinerja yang baik, kedekatan dengan NU akan semakin bernilai.
Tetapi jika kinerja menurun, kartu tersebut tidak akan mampu menggantikan kepercayaan rakyat.
Maka rumus politiknya sebenarnya sederhana:
Kartanu memberi Prabowo kedekatan.
Kinerja memberi Prabowo kepercayaan.
Koalisi memberi Prabowo kendaraan.
Elektabilitas memberi Prabowo peluang.
Dan oleh kaena itu: rakyat yang menentukan kemenangan.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan:
“Apakah Kartanu membawa Prabowo menuju dua periode?”
Melainkan:
“Apakah Prabowo mampu mengubah kedekatan dengan NU menjadi modal sosial yang memperkuat kepercayaan publik tanpa menjadikan NU sebagai alat politik menuju 2029?”
Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah Kartanu seumur hidup menjadi aset politik jangka panjang atau justru beban politik yang muncul terlalu dini sebelum pertarungan Pilpres 2029 dimulai.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
