Sabar Nuddin
Kepala Daerah, Antara Popularitas dan Janji Kampanye
Politik | 2026-08-24 13:01:14Pemilu yang digelar tiap lima tahun sekali untuk memilih kepala daerah apakah sudah menjadikan rakyat Indonesia sejahtera? Mengapa penulis to the point pada inti permasalahan. Sebab, yang memiliki kuasa ruang gerak yang luas dalam arena daerah adalah kepala daerah.
Bagaimana mungkin daerah tidak mampu menghadirkan ruang kesejahteraan yang luas dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kepala daerah yang dipilih oleh rakyat tiap lima tahun, esensinya harapan rakyat untuk meminta keadilan dan kesejahteraan.
Mengapa tidak pada pucuk pimpinan tertinggi negara?bisa dikatakan hal mustahil untuk mengadukan masalah langsung kepada kepala negara. lalu apakah bisa segala hal diselesaikan oleh kepala daerah? Jawabannya, bisa. Jika tidak dengan kewenangannya maka ia menjadi perantara untuk menjangkau kewenangan yang lebih tinggi darinya.
Realita yang dihadapi oleh masyarakat hari ini yang merupakan produk kebijakan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah bisa menjadi perantara untuk menyampaikan jeritan dari daerah. Realita yang dirasakan masyarakat menjadi parameter betapa kebijakan pemerintah pusat tidak memihak rakyat kecil. Jika dianalogikan bak hutan belantara yang penuh dengan binatang bermacam bentuknya, Mereka dipimpin oleh sang raja hutan harimau.
Terjadi kekeringan berbulan-bulan lamanya dan para hewan pemakan buah dan tumbuhan mengeluh kepada sang raja hutan karena makanan mereka berkurang. Penguasa hutan ini tak menanggapi keluhan dari rakyat yang dipimpinnya karena ia bukan pemakan buah dan tumbuhan. Hingga suatu saat, seluruh penghuni hutan demo dengan meninggalkan hutan dan mencari hutan lain. Harimau yang merasa berkuasa tak mampu menahan mereka dan dia tidak lagi menjadi raja hutan yang punya rakyat banyak.
Analogi yang sekiranya dapat ditafsirkan, betapa seorang pemimpin mempunyai kendali atau setidaknya memberikan jawaban atas segala permasalahan diadukan kepadanya. Jika hari ini mahasiswa berdemo kepada pemerintah pusat sebagai representasi “wakil rakyat” yang mau bicara dengan lantang, seharusnya perlu dipertanyakan peran wakil rakyat yang sebenarnya dan para kepala daerah.
Wakil rakyat dipilih untuk mewakili secara legal dan sah secara hukum untuk memperjuangkan hak rakyat dalam forum parlemen bahkan bisa lang mengajukan protes pada presiden. Namun apa yang terjadi hari ini, forum parlemen tidak selantang mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang menjerit atas keadaan yang terjadi.
Lalu kepala daerah, apa yang membuat kepala daerah seolah raja kecil di banyak tempat namun tak terlihat kinerjanya. Berbulan-bulan kampanye dengan jargon menyejahterakan rakyat, akan banting tulang demi rakyat. benarkah semuanya itu? Jika dikalkulasikan kepala daerah yang hari ini terlihat bekerja dengan yang benar-benar bekerja bisa dihitung jari.
Mengapa penulis mengatakan demikian. Sebab, jika kepala daerah benar-benar bekerja sesuai janji kampanye yang ia gembor-gemborkan dahulu. Maka bisa dipastikan, ia akan menjadi role model pemimpin terbaik dan tanpa dibuat-buat media akan menyorotnya. Bukan justru sebaliknya, bak artis yang kesana-kemari mengisi acara satu dan yang lainnya.
Menggunakan media untuk mengangkat namanya agar populer. Padahal substansi kinerjanya tak tentu arahnya. Maka perlu didudukkan perkara ini, mengingat betapa krusial peran kepala daerah sebagai garda terdepan dalam memajukan daerahnya.
Perlukah Media Bagi Kepala Daerah?
Dalam menyampaikan program kerja dan capaian program tersebut, kepala daerah wajib melaporkan itu pada masyarakat yang ia pimpin. Bila menafikan media tidak penting, ini bagian dari penyesatan. Media yang dimaksud ialah segala bentuk media yang mudah dijangkau masyarakat. Hari ini masyarakat mudah menjangkau media sosial dan media cetak. Namun, lebih khusus media sosial yang menjadi wadah untuk melaporkan program dan capaian kinerja.
Jika hari ini semua kepala daerah telah memiliki media sosial, pertanyaan lanjutannya. Apakah efektif media sosial yang ia gunakan dalam menampung aspirasi masyarakatnya. Dalam beberapa kasus, media sosial kepala daerah hanya untuk konten yang ia bagikan tidak untuk menampung aduan masyarakat. Esensinya, hanya media sosial itu yang bisa digunakan masyarakat untuk mengadu, namun tidak pernah terbalas oleh akun kepala daerah hingga ia menjerit memohon bantuan.
Lalu bagaimana efektifnya media sosial digunakan kepala daerah? Ialah yang mampu menampung aspirasi 24 jam dan menjawabnya 24 jam pula. Tertinggal kita oleh negara-negara nun jauh di beberapa negara Eropa dan daratan Amerika. Berbagai permasalahan rakyat bisa segera ditangani dengan sigap oleh tim yang ditugaskan di wilayah tersebut. Jika kita tidak mampu meniru mereka, setidaknya jangan sampai jauh berbeda perlakuan terhadap rakyat terutama mereka yang kesusahan dan butuh pertolongan.
Esensinya tak menjadi masalah kepala daerah menggunakan fasilitas media sosial untuk memberikan gambaran kinerjanya, bukan untuk mencari atensi publik seolah bekerja namun hanya baik di depan kamera. Hari ini rakyat selain harus melihat media sosial, juga cerdas Dalam menilai kepala daerah bekerja utuh dan benar.
Substansi Kinerja yang Sesuai Kebutuhan dan Keberlanjutan
Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, tentu memiliki program yang akan dijalankan dalam waktu satu periode kepemimpinannya. Program yang dijalankan haruslah berpijak pada realita dan berdampak untuk jangka panjang bagi masyarakatnya. Tidak semua program bagus dan populer di daerah lain baik diterapkan di wilayahnya. Gaya merakyat yang seolah turun ke bawah hari ini sudah tidak laku.
Perlu tindak lanjut dan konsistensi sejauh mana kebijakan dijalankan dan bagaimana respon masyarakat sebagai pengawas atau pemerhati langsung di lapangan. Setidaknya ada dua hal yang perlu menjadi fokus kepala daerah yang hendak berhasil menerapkan kebijakan; 1) Mengkaji secara akademis dan langsung menyerap aspirasi, 2) melihat dampak langsung dan menginovasikan dengan kondisi lapangan.
Bukan hal mustahil perencanaan tidak berjalan dengan baik, mengingat situasi kondisi lapangan di Indonesia sangat dinamis. Oleh karena itu, kebijakan yang baik tentu harus pula dikomunikasikan secara baik di masyarakat.
Kebijakan yang dilandasi dengan kajian yang matang, pengawasan yang ketat, lalu melihat dampak dari kebijakan- inilah yang dinamakan kerja cerdas. Kepala daerah jangan hanya mengandalkan program populer yang cepat pula dirinya naik popularitasnya. Lebih dari itu, ada amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya untuk keuntungan dirinya semata.
Menjawab dan Mengawal Permasalahan Masyarakat
Seperti yang telah dibahas di awal tadi, bahwa kepala daerah harus menjadi pemecah masalah masyarakat. Jika dia tidak mampu menyelesaikan, dengan segera ia harus kawal penyelesaiannya hingga masalahnya tuntas. Hari ini banyak kebijakan yang timbul akibat ulah pemerintah pusat, maka harus bergerak bersama kepala daerah menyampaikan kebenaran dari daerah kondisi lapangan. Jangan mau kalah oleh mahasiswa yang hanya bermodal almamater mampu dengan lantang meneriakkan kebijakan-kebijakan yang semakin membebani rakyat.
Mengapa hari ini hampir jarang ditemui kepala daerah yang lantang untuk membela hak-hak rakyat kecil, jika pun ada maka hampir bisa dipastikan yang bersangkutan sudah menjadi target pemerintah pusat untuk dicari kesalahannya. Itulah konsekuensi yang harus dihadapi, sebagai seorang kepala daerah- harus mampu membela rakyat kecil walaupun harus mengorbankan jabatannya.
Jika hal ini dilakukan, tanpa perlu banyak kamera dengan sendirinya kepala daerah yang mempertaruhkan jabatannya untuk membela hak-hak rakyat kecil, memperjuangan rakyat yang terzalimi, serta mengatakan kebenaran pada pemerintah pusat. Dimanapun daerah yang dialiri oleh jaringan internet akan turut mengapresiasi apa yang dilakukannya. Maka hari ini, perlu para pemimpin kepala daerah melihat kondisi rakyat di bawah, apakah kebijakan yang dibuat telah mereka para rakyat kecil nikmati atau justru mereka hanya dipampang saat musim kampanye sebagai citra merakyat.
Evaluasi kepala daerah perlu dilakukan bukan hanya di meja rapat kantor nan megah, namun perlu mengevaluasi diri dengan turun langsung melihat kondisi rakyatnya. Hadir tanpa membawa pengawalan dan mendengar apa kata mereka tentang kepemimpinan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
