Muhammad Solihin Sahal
Maluku tidak Membutuhkan Belas Kasihan, Melainkan Keadilan Pembangunan
Politik | 2026-08-04 00:18:12
Indonesia dibangun di atas ribuan pulau, tetapi kebijakan pembangunan masih sering menggunakan cara pandang daratan. Akibatnya, daerah kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, dan menggerakkan ekonomi. Persoalannya bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan belum sepenuhnya hadirnya kebijakan yang mengakomodasi karakter geografis wilayah kepulauan.
Maluku merupakan provinsi dengan bentang wilayah laut yang jauh lebih luas dibandingkan daratan. Kondisi tersebut menyebabkan biaya transportasi, distribusi logistik, pembangunan jalan, pelabuhan, pendidikan, dan layanan kesehatan menjadi lebih mahal dibandingkan daerah yang terhubung oleh jaringan darat. Namun, dalam praktiknya, banyak skema pendanaan pembangunan masih menggunakan pendekatan yang belum sepenuhnya memperhitungkan kompleksitas wilayah kepulauan. Hal ini membuat kesenjangan pembangunan sulit dipersempit.
Padahal, Maluku menyimpan potensi yang sangat besar. Perikanan, kelautan, pariwisata bahari, rempah-rempah, hingga ekonomi biru merupakan sektor yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan nasional apabila didukung oleh infrastruktur dan kebijakan yang tepat. Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan kesejahteraan karena konektivitas antarpulau, rantai pasok, dan akses investasi masih menghadapi berbagai kendala.
Momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Kepulauan seharusnya menjadi titik balik. Kehadiran regulasi tersebut bukan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada daerah kepulauan, melainkan menghadirkan keadilan. Daerah dengan karakter geografis yang berbeda memerlukan pendekatan kebijakan yang berbeda pula. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah Dana Khusus Kepulauan yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi kelautan, konektivitas laut, udara, dan darat, serta meningkatkan pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Keadilan pembangunan juga berarti mengubah cara pandang terhadap Maluku. Selama ini Maluku sering diposisikan sebagai wilayah pinggiran, padahal secara geopolitik dan geoekonomi posisinya sangat strategis di kawasan timur Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya kelautan yang dimiliki, Maluku dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi biru nasional apabila didukung oleh investasi, pelabuhan yang modern, industri pengolahan hasil laut, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pembangunan Maluku tidak boleh hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah gedung yang berdiri. Keberhasilannya harus tercermin dari semakin mudahnya masyarakat antarpulau memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan akses pasar. Ketika biaya hidup menurun, distribusi barang semakin lancar, dan nelayan memperoleh nilai tambah dari hasil tangkapannya, saat itulah pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sudah saatnya Indonesia memandang Maluku bukan sebagai daerah yang selalu membutuhkan bantuan, melainkan sebagai wilayah strategis yang layak memperoleh afirmasi kebijakan. Negara kepulauan tidak akan pernah menjadi kuat apabila provinsi-provinsi kepulauannya masih menghadapi ketimpangan pembangunan. Mewujudkan keadilan bagi Maluku pada akhirnya bukan hanya tentang membangun satu provinsi, tetapi tentang meneguhkan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
