Dr. H. Dana, M.E., M.I.Kom
Membaca Perubahan di Balik Angka Capaian Ekonomi Jawa Barat
Edukasi | 2026-08-28 15:06:54
Kang Dedi Mulyadi, atau yang lebih akrab dikenal sebagai “Bapak Aing”, barangkali merupakan salah satu gubernur yang paling banyak mendapatkan perhatian publik. Hampir setiap kebijakan, program, pernyataan, gaya komunikasi, hingga aktivitasnya di ruang publik selalu memperoleh respons masyarakat. Sebagian mengapresiasi, sebagian lainnya mengkritisi. Bahkan, Tere Liye pun turut menyoroti kinerja Gubernur Jawa Barat dengan menyajikan sejumlah indikator kinerja ekonomi dan pembangunan. Data yang disajikan tersebut tentu menarik untuk diperhatikan, tetapi menurut saya masih perlu dibaca secara lebih lengkap dan proporsional.
Persoalannya bukan pada data yang digunakan, melainkan pada cara data tersebut ditampilkan dan kemudian dinarasikan. Ketika provinsi lain menunjukkan perubahan tertinggi dalam suatu kategori, angka tersebut ditonjolkan dan diberi warna kuning sebagai penanda capaian terbaik. Namun, ketika Jawa Barat mencatat perubahan IPM sebesar 0,98 poin, yang menurut BPS merupakan kenaikan IPM tertinggi secara nasional pada 2025, capaian tersebut tidak memperoleh penekanan yang sama. Bahkan, setelah menyebut kenaikan 0,98 poin, perhatian pembaca justru diarahkan kembali pada angka IPM beberapa provinsi lain yang secara level memang lebih tinggi daripada Jawa Barat. Akibatnya, fakta bahwa Jawa Barat mencatat perubahan IPM tertinggi secara nasional menjadi kurang terlihat dalam keseluruhan narasi.
Di sinilah menurut saya data perlu dibaca secara lebih proporsional. Betul, level IPM Jawa Barat masih berada di bawah sejumlah provinsi lain. Itu fakta dan tidak perlu ditutupi. Namun, fakta lainnya juga sama pentingnya, dari 74,92 pada 2024 menjadi 75,90 pada 2025, IPM Jawa Barat meningkat 0,98 poin, dan peningkatan tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia. Dengan demikian, jika yang sedang dinilai adalah perkembangan atau perubahan selama periode pemerintahan, maka bukan posisi akhirnya yang perlu diperhatikan, tetapi arah dan besarnya perubahan yang terjadi.
Saya sendiri percaya bahwa Tere Liye tidak bermaksud mendiskreditkan Jawa Barat ataupun kinerja Gubernur Jawa Barat. Sebagai seorang penulis yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan publik, saya kira tujuan beliau adalah mengajak masyarakat melihat kinerja pemerintah melalui data, bukan semata-mata melalui persepsi. Namun, dalam kasus ini, cara penyajian dan penekanan terhadap data Jawa Barat menurut saya menghasilkan gambaran yang belum sepenuhnya utuh. Karena itu, tulisan ini mencoba membaca kembali data tersebut dengan menempatkan angka awal, angka terbaru, dan perubahan masing-masing indikator secara lebih proporsional.
Perbandingan Perubahan Indikator Jawa Barat dengan Provinsi yang Disorot dalam Analisis Tere Liye;
Membaca kinerja seorang gubernur melalui perkembangan indikator ekonomi selama masa kepemimpinannya pada dasarnya bukanlah cara yang keliru. Namun, yang sering menjadi persoalan adalah cara membaca angka-angka ekonomi tersebut. Angka sering kali dibaca secara terpisah tanpa dihubungkan dengan angka dari indikator lain. Jika tabel tersebut dibaca secara keseluruhan, Jawa Barat sebenarnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kemiskinan turun 0,48 poin, Tingkat Pengangguran Terbuka turun 0,13 poin, pertumbuhan ekonomi meningkat 0,37 poin, dan PDRB per kapita meningkat sekitar Rp3,78 juta. Memang, perubahan pada beberapa indikator tersebut belum merupakan yang terbesar dibandingkan provinsi lain yang disorot Tere Liye. Fakta tersebut harus diakui secara objektif.
Namun, ada satu indikator yang memberikan gambaran berbeda dan justru sangat penting dalam membaca perkembangan Jawa Barat, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator penting untuk melihat capaian pembangunan manusia karena mengukur tiga dimensi dasar kehidupan masyarakat, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dengan demikian, IPM tidak sekadar menggambarkan kondisi ekonomi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kualitas hidup manusia.
Pada 2024, IPM Jawa Barat berada pada angka 74,92. Pada 2025 angka tersebut meningkat menjadi 75,90, atau naik 0,98 poin. Berdasarkan data BPS, kenaikan sebesar 0,98 poin tersebut merupakan peningkatan IPM tertinggi secara nasional pada 2025. Fakta ini penting karena periode tersebut beririsan dengan masa kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, yang mulai menjabat pada Februari 2025. Karena itu, dalam membaca perkembangan Jawa Barat selama periode awal pemerintahannya, kenaikan IPM sebesar 0,98 poin merupakan capaian yang patut dicatat secara serius.
Tentu kenaikan IPM tidak dapat secara metodologis seluruhnya diklaim sebagai hasil kerja seorang gubernur. Pembangunan manusia merupakan hasil interaksi berbagai kebijakan dan faktor, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta perkembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. Namun, prinsip yang sama seharusnya berlaku ketika menilai kinerja pemerintahan, jika perubahan indikator yang negatif atau lebih rendah digunakan sebagai dasar untuk memberikan penilaian terhadap pemerintah daerah, maka perubahan positif yang paling tinggi secara nasional juga harus ditempatkan dalam penilaian yang sama.
Di sinilah data memberikan gambaran yang lebih berimbang tentang Jawa Barat, Jawa Barat memang belum memiliki level IPM tertinggi di Indonesia. Tetapi selama periode awal kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi, IPM Jawa Barat mengalami kenaikan tertinggi secara nasional.
Setelah melihat dan membaca data secara lebih utuh, tidak ada alasan untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi Jawa Barat. Namun, data juga menunjukkan adanya perubahan positif selama periode awal kepemimpinan Kang Dedi Mulyadi, salah satunya tercermin pada kenaikan IPM yang merupakan tertinggi secara nasional. Karena itu, menilai kinerja seorang gubernur tidak harus berakhir pada pujian ataupun celaan. Kritik tetap diperlukan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik akan jauh lebih bernilai apabila dibangun di atas pembacaan data yang utuh dan proporsional, daripada penilaian yang hanya bertumpu pada angka level.
Wallahu a’lam bish-shawab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
