Shanti Rahmawati
Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo
Politik | 2026-09-16 12:08:33APBN 2026: Anggaran Pertama yang Disusun Penuh oleh Pemerintahan Prabowo
APBN 2026 menjadi anggaran negara pertama yang seluruh proses penyusunannya berada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Postur besarnya: belanja negara direncanakan sekitar Rp3.786,5 triliun, pendapatan negara sekitar Rp3.147,7 triliun, dengan defisit anggaran sebesar 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) — masih di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur undang-undang. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dengan asumsi nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500 per dolar AS, inflasi terkendali di 2,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,44–4,96 persen.
Presiden Prabowo bahkan menyampaikan target lebih ambisius: pertumbuhan ekonomi optimistis hingga 6 persen, dan cita-cita menghapus defisit anggaran sama sekali pada 2027 atau 2028.
Empat Pilar Ketahanan: Pangan, Energi, Ekonomi, Pertahanan
Arsitektur kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat empat sektor: ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan, dengan tujuan besar mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah menegaskan sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan rakyat secara luas, bukan kelompok tertentu, melalui perluasan hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Peran APBN sendiri didorong lebih proporsional — diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik, sementara aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dan berorientasi komersial diarahkan melalui BPI Danantara Indonesia, dengan melibatkan sektor swasta nasional maupun global.
Program Unggulan yang Menyerap Anggaran Besar
Beberapa program menjadi andalan pemerataan kesejahteraan pada 2026:
- Makan Bergizi Gratis (MBG) — telah menjangkau sekitar 20 juta penerima manfaat.
- Cek Kesehatan Gratis (CKG) — telah menjangkau lebih dari 17 juta penerima.
- Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih — pembentukan sekitar 80 ribu unit sebagai instrumen pemerataan ekonomi di tingkat akar rumput
Realisasi di Lapangan: Pertumbuhan yang Melampaui Ekspektasi Awal
Pada semester pertama 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,45 persen — tertinggi untuk periode yang sama dalam 13 tahun terakhir. Investasi naik 7,2 persen menjadi sekitar Rp1.010 triliun dan disebut turut menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru. Pemerintah juga mengklaim tingkat pengangguran turun ke 4,76 persen dan kemiskinan mencapai titik terendah dalam sejarah pencatatan, yaitu 8,47 persen, dengan inflasi terjaga di kisaran 2,4 persen.
Kedaulatan Sumber Daya Alam: BUMN sebagai Eksekutor Tunggal Ekspor
Salah satu kebijakan struktural yang cukup mencolok adalah aturan baru yang mewajibkan penjualan ekspor komoditas strategis — seperti sawit, batu bara, dan paduan besi — dilakukan sepenuhnya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksekutor tunggal. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali negara atas rantai nilai ekspor sumber daya alam, sekaligus memastikan hasil penjualan diteruskan secara terkoordinasi kepada pelaku usaha pengelola.
Efisiensi Belanja dan Disiplin Fiskal
Pemerintah menekankan agenda efisiensi belanja operasional yang dinilai kurang berdampak langsung, sembari memprioritaskan belanja yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan layanan publik. Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui reformasi perpajakan yang lebih adil dan pengelolaan aset negara secara lebih produktif, sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas fiskal jangka panjang.
Tantangan yang Masih Dihadapi
Di balik capaian dan target ambisius tersebut, pemerintah tetap menghadapi sejumlah tantangan nyata:
- Tekanan nilai tukar rupiah yang beberapa kali terjadi sepanjang 2026 turut memicu spekulasi pasar mengenai kemungkinan pergantian pejabat di kabinet ekonomi, termasuk isu yang sempat menyoroti posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
- Persepsi publik terhadap kondisi ekonomi yang masih cenderung negatif — salah satu survei nasional mencatat mayoritas responden menilai kondisi ekonomi domestik sedang buruk atau memburuk, meski data pertumbuhan resmi menunjukkan tren positif.
Kesenjangan antara data makro yang relatif positif dan persepsi publik yang masih berhati-hati ini menjadi salah satu dinamika penting yang terus dipantau dalam perjalanan kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
