Tonny Rivani
Putih dan Hitam sebagai Metafora Kehidupan Politik dalam Demokrasi Indonesia
Politik | 2026-08-03 21:47:12
Opini - Ada kalimat yang sederhana, tetapi memiliki kedalaman filosofis: “Yang putih akan tetap bertahan, dan yang hitam akan sirna.” Putih dan hitam dalam konteks ini bukan sekadar warna. Keduanya adalah metafora tentang pertarungan abadi antara kebenaran dan kebatilan, antara integritas dan penyimpangan, antara kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan rakyat dan kekuasaan yang disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri.
Ketika ungkapan itu diletakkan dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto, ia dapat dibaca sebagai sebuah pesan moral bahwa kekuasaan pada akhirnya bukan hanya diuji oleh keberhasilan politik, tetapi oleh jejak sejarah dan pertanggungjawaban moral.
Sejak dahulu manusia menggunakan simbol putih dan hitam untuk membedakan dua kutub moral. Putih identik dengan kesucian, kejujuran dan keterbukaan; hitam sering diasosiasikan dengan kegelapan, kebohongan dan penyimpangan.
Namun politik tidak selalu sesederhana dua warna tersebut.
Dalam kehidupan bernegara, seseorang dapat menghadapi situasi abu-abu: kepentingan nasional berhadapan dengan kepentingan kelompok, idealisme bertemu pragmatisme, sementara keputusan politik sering kali harus dibuat dalam situasi yang tidak sempurna.
Karena itu, “putih” dalam politik seharusnya tidak dimaknai sebagai klaim bahwa seorang pemimpin selalu benar, melainkan sebagai komitmen untuk terus kembali kepada prinsip kebenaran, hukum, konstitusi dan kepentingan rakyat ketika menghadapi berbagai godaan kekuasaan.
Di sinilah filosofi tersebut menjadi penting bagi kepemimpinan Prabowo.
Kekuasaan bukan Tujuan Akhir: Niccolò Machiavelli dalam The Prince mengajarkan bahwa politik memiliki logika kekuasaan yang berbeda dari kehidupan moral individual. Seorang pemimpin harus memahami realitas politik, ancaman, kepentingan dan keseimbangan kekuatan.
Tetapi politik yang hanya berhenti pada perebutan dan pemeliharaan kekuasaan akan kehilangan dimensi etiknya.
Max Weber kemudian memberikan perspektif penting melalui konsep etika tanggung jawab (ethic of responsibility). Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki niat baik; ia harus mempertimbangkan konsekuensi nyata dari keputusan yang diambil.
Dengan demikian, kepemimpinan Prabowo dapat dibaca melalui dua pertanyaan fundamental:
Untuk apa kekuasaan digunakan?
Dan yang lebih penting: Warisan apa yang akan ditinggalkan setelah kekuasaan itu berakhir?
Di sinilah “putih” memperoleh makna yang lebih dalam. Putih bukan sekadar citra politik. Putih adalah rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan sejarah.
Politik akan diuji oleh Waktu: Kekuasaan mempunyai satu kelemahan mendasar: ia bersifat sementara.
Jabatan dapat berakhir. Popularitas dapat menurun. Pendukung dapat berpindah. Bahkan orang yang hari ini dipuji dapat suatu hari dikritik sejarah.
Tetapi kebijakan dan akibatnya dapat bertahan jauh lebih lama.
Karena itu, ukuran seorang pemimpin tidak hanya terletak pada seberapa kuat ia ketika berkuasa, tetapi pada bagaimana masyarakat mengingatnya setelah kekuasaan tersebut selesai.
Dalam perspektif filosofis, waktu adalah hakim yang relatif independen terhadap kekuasaan.
Apa yang hari ini dianggap benar belum tentu dibenarkan sejarah. Sebaliknya, sesuatu yang hari ini dipandang kecil dapat menjadi bagian penting dari penilaian sejarah di masa depan.
Maka kalimat “yang putih akan tetap bertahan, yang hitam akan sirna” sebenarnya merupakan sebuah tesis tentang seleksi moral sejarah.
Plato dan Pertarungan antara kebaikan dan kekuasaan
Plato dalam filsafat politiknya menempatkan kebaikan (the Good) sebagai sesuatu yang lebih tinggi daripada kepentingan material dan kekuasaan.
Negara yang baik membutuhkan pemimpin yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan pribadi, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai kehidupan bersama yang lebih baik.
Gagasan tersebut relevan untuk membaca kepemimpinan modern.
Presiden bukan pemilik negara. Presiden adalah pemegang mandat konstitusional.
Kekuasaan negara bukan milik pribadi, partai, kelompok ekonomi, maupun lingkaran tertentu. Kekuasaan pada hakikatnya harus dikembalikan kepada sumber legitimasi tertingginya: rakyat dan konstitusi.
Karena itu, semakin besar kekuasaan seorang pemimpin, semakin besar pula tuntutan moral yang melekat padanya.
Perspektif Islam : al-haqq dan al-batil.
Dalam perspektif Islam, metafora putih dan hitam dapat dibaca melalui konsep al-haqq dan al-batil.
Al-Qur'an menggambarkan kebenaran dan kebatilan sebagai dua kekuatan yang tidak memiliki kedudukan sama. Dalam QS Al-Isra' ayat 81 terdapat prinsip:
“Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.”
Ayat tersebut memberikan sebuah pesan filosofis bahwa kebatilan pada akhirnya memiliki kelemahan fundamental: ia tidak memiliki fondasi kebenaran.
Namun kemenangan kebenaran tidak berarti manusia boleh pasif.
Kebenaran membutuhkan keberanian untuk ditegakkan.
Dalam kehidupan bernegara, prinsip tersebut dapat diterjemahkan menjadi komitmen terhadap keadilan, pemberantasan korupsi, transparansi, supremasi hukum dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.
Jika nilai-nilai tersebut menjadi fondasi kekuasaan, maka “putih” bukan lagi sekadar simbol, melainkan praktik pemerintahan.
Prabowo dan ujian moral kekuasaan
Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang tidak kecil. Pemerintahan modern bekerja dalam lingkungan yang kompleks: ekonomi global, geopolitik, ketimpangan sosial, birokrasi, korupsi, transformasi digital, hingga tuntutan generasi muda.
Dalam kondisi seperti itu, seorang presiden tidak hanya membutuhkan kekuatan politik.
Ia membutuhkan legitimasi moral.
Legitimasi moral tidak dapat dibangun hanya melalui pidato. Ia lahir dari konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Jika pemerintah berbicara tentang pemberantasan korupsi, maka praktik pemerintahan harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada integritas.
Jika berbicara tentang keadilan sosial, maka kebijakan harus dapat dirasakan kelompok masyarakat yang paling lemah.
Jika berbicara tentang kepentingan nasional, maka keputusan politik harus mampu menjelaskan kepada publik mengapa suatu kebijakan memang diperlukan bagi kepentingan Indonesia.
Di sinilah warna “putih” diuji.
Yang Hitam tidak selalu datang dari luar
Ada satu hal yang penting untuk direnungkan.
Dalam politik, “hitam” tidak selalu berbentuk oposisi. Ia juga dapat muncul dari dalam kekuasaan itu sendiri.
Korupsi dapat tumbuh dalam birokrasi.
Nepotisme dapat muncul dalam lingkaran kekuasaan.
Konflik kepentingan dapat bersembunyi di balik kebijakan.
Manipulasi informasi dapat dilakukan melalui teknologi digital.
Dan kultus terhadap pemimpin dapat membuat kritik dianggap sebagai permusuhan.
Karena itu, pemimpin yang benar-benar ingin mempertahankan “putih” justru harus membuka ruang kritik.
Kekuasaan yang sehat tidak takut kepada kritik. Kekuasaan yang sehat membutuhkan kritik agar tidak kehilangan arah.
Dalam konteks ini, pers, akademisi, masyarakat sipil dan oposisi memiliki fungsi penting sebagai mekanisme kontrol demokratis.
Kritik bukan Pengkhianatan
Demokrasi memiliki keunikan: mencintai negara tidak selalu berarti menyetujui pemerintah.
Seseorang dapat mendukung agenda kebangsaan pemerintah sekaligus mengkritik kebijakan tertentu.
Begitu pula sebaliknya, kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti kebencian terhadap negara.
Justru dalam demokrasi konstitusional, kritik adalah salah satu cara masyarakat menjaga agar kekuasaan tidak keluar dari jalurnya.
Karena itu, jika “putih” hendak dipertahankan, maka pemerintahan harus memiliki keberanian untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dan sabotase politik, antara perbedaan pendapat dan tindakan melawan hukum.
Negara hukum tidak boleh dibangun berdasarkan selera politik.
Sejarah akhirnya akan memilih
Ada pemimpin yang sangat kuat ketika berkuasa, tetapi dilupakan setelah turun dari kekuasaan.
Ada pula pemimpin yang mungkin menghadapi banyak kritik ketika memerintah, tetapi kemudian dikenang karena meninggalkan institusi, kebijakan dan gagasan yang bermanfaat bagi bangsanya.
Inilah paradoks kekuasaan: Kekuasaan memberikan seseorang kesempatan menulis sejarah, tetapi tidak memberikan hak untuk menentukan bagaimana sejarah akan menilainya.
Sejarah mempunyai cara sendiri untuk melakukan penilaian.
Karena itu, kalimat “yang putih akan tetap bertahan, yang hitam akan sirna” pada akhirnya bukan hanya pesan kepada lawan politik.
Ia justru merupakan pesan kepada seluruh pemegang kekuasaan.
Termasuk kepada pemerintah sendiri.
Putih sebagai Legacy: Jika Prabowo ingin dikenang sebagai pemimpin yang membawa Indonesia menuju fase baru, maka tantangannya bukan hanya memenangkan pertarungan politik hari ini.
Tantangannya adalah membangun legacy.
Legacy tidak dibangun melalui pencitraan.
Ia dibangun melalui institusi yang kuat, pemerintahan yang efektif, hukum yang adil, ekonomi yang memberikan kesempatan, pendidikan yang bermutu, perlindungan terhadap masyarakat miskin, serta kebijakan luar negeri yang menjaga martabat Indonesia.
Dalam bahasa sederhana: Yang putih adalah apa yang dapat dipertanggungjawabkan ketika lampu kekuasaan telah padam.
Sedangkan yang hitam adalah segala sesuatu yang hanya terlihat kuat selama kekuasaan masih memberikan cahaya.
Penutup : Kekuasaan akan Berakhir, Nilai akan tinggal
Menurut Penulis menggarisbawahi,, Prabowo Subianto adalah seorang manusia yang sedang menjalankan mandat kekuasaan pada zamannya.
Sebagaimana semua pemimpin sebelumnya, suatu saat masa kekuasaan itu akan berakhir.
Yang tersisa adalah pertanyaan sejarah:
Apa yang telah dilakukan?
Siapa yang memperoleh manfaat?
Apa yang diperbaiki?
Apa yang ditinggalkan kepada generasi berikutnya?
Dan pada titik itulah metafora putih dan hitam menemukan maknanya.
Yang putih tidak harus berteriak bahwa dirinya putih. Ia akan terlihat dari tindakan.
Yang hitam tidak selamanya dapat bersembunyi di balik kekuasaan. Ia pada akhirnya akan terlihat oleh waktu.
Maka filosofi “Yang Putih Akan Tetap Bertahan, Yang Hitam Akan Sirna” sesungguhnya bukan sekadar ungkapan politik Prabowo Subianto.
Ia adalah hukum moral yang lebih tua daripada kekuasaan itu sendiri:
bahwa jabatan dapat diwariskan, kekuasaan dapat berganti, tetapi kebenaran akan selalu mencari jalannya untuk bertahan.
Dan ketika sejarah membuka kembali halaman masa kini, bukan siapa yang paling kuat yang akan selalu dikenang.
Melainkan siapa yang tetap memilih kebenaran ketika memiliki kekuasaan untuk memilih sebaliknya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
