ELSA WARDAH SALSABILA
Epistemologi Klik: Menantang Kedangkalan Berpikir di Ruang Publik Digital
Eduaksi | 2026-06-23 02:24:26
Hari-hari ini, kita hidup dalam sebuah lanskap komunikasi yang barangkali tak pernah dibayangkan oleh para filsuf era Pencerahan. Ruang publik yang dahulu digagas oleh Jürgen Habermas sebagai arena deliberatif yang rasional, sehat, dan inklusif, kini telah bermutasi menjadi sebuah rimba digital yang riuh rendah. Setiap hari, miliaran manusia mengeklik, menyukai, membagikan, dan mengomentari jutaan potongan informasi yang berseliweran di layar gawai mereka. Namun, di balik kemudahan akses pengetahuan yang nyaris tanpa batas ini, tersimpan sebuah paradoks kultural yang mencemaskan: kelimpahan informasi justru melahirkan kelangkaan perhatian, dan lebih jauh lagi, kedangkalan berpikir.
Kita menyaksikan sebuah fenomena di mana kecepatan mengalahkan ketepatan, dan viralitas menggantikan validitas. Di titik krusial inilah, urgensi logika dan pemikiran kritis diuji sebagai benteng terakhir rasionalitas publik.Jika kita menengok kembali memori kolektif bangsa, tradisi intelektual kita sebetulnya berakar pada kedalaman literasi, dialektika, dan kontemplasi. Para pendiri bangsa ini adalah para pembaca buku yang tekun dan pemikir yang kritis. Mereka berdebat selama berhari-hari di ruang-ruang sidang yang gerah, merumuskan gagasan besar kenegaraan dengan fondasi argumen yang kokoh dan bebas dari sesat pikir.
Hari ini, suasana intelektual yang khidmat itu seolah menguap dari ruang publik kita, digantikan oleh budaya instan yang serbapendek. Kita beralih dari era teks yang panjang dan mendalam menuju era "epistemologi klik" sebuah kondisi di mana kebenaran suatu informasi sering kali diukur hanya dari seberapa banyak ia disukai (likes), dikomentari, atau dibagikan (shares). Fenomena ini menciptakan lompatan logika (logical leap) yang berbahaya dalam diskursus sosial-politik kita sehari-hari.
Secara logis, apa yang terjadi di media sosial kita saat ini adalah hasil dari manipulasi algoritma yang mengeksploitasi bias kognitif manusia. Algoritma media sosial tidak dirancang untuk mencari kebenaran objektif, melainkan untuk mempertahankan durasi perhatian pengguna demi keuntungan ekonomi semata (attention economy). Akibatnya, konten-konten yang memicu emosi ekstrem seperti kemarahan, kebencian, kecurigaan, atau polarisasi kelompok cenderung lebih cepat viral dibandingkan artikel analitis yang bernuansa dan membutuhkan waktu untuk dicerna. Dalam kacamata logika formal, realitas digital ini menyuburkan salah satu sesat pikir yang paling akut dalam masyarakat modern: argumentum ad populum. Sesuatu dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak semata-mata karena mayoritas netizen mempercayainya, atau hanya karena topik tersebut sedang berada di puncak tren (trending topic).
Selain argumentum ad populum, ruang publik digital kita juga menjelma menjadi ladang subur bagi berkembangnya straw man fallacy (argumen orang-orangan sawah) dan argumentum ad hominem. Dalam perdebatan politik atau isu sosial-budaya di platform digital, jarang sekali kita melihat adanya upaya tulus untuk menelaah substansi argumen lawan bicara. Yang sering terjadi adalah simplifikasi berlebihan dan distorsi sengaja terhadap argumen lawan agar lebih mudah diserang dan dipermalukan di depan publik. Ketika hal itu dirasa belum cukup, netizen sering kali beralih melakukan penyerangan terhadap karakter pribadi, latar belakang, atau fisik sang pembawa argumen, alih-alih meruntuhkan kesahihan argumennya. Ketika logika sehat telah sepenuhnya digantikan oleh sentimen kelompok, maka ruang publik tidak lagi berfungsi melahirkan solusi, melainkan hanya memproduksi kebisingan yang memecah belah tatanan sosial.
Dampak dari runtuhnya tradisi berpikir kritis ini sangat masif, mencakup aspek sosial, budaya, hingga ekonomi-politik. Secara ekonomi, masyarakat yang kehilangan nalar kritis menjadi sasaran empuk bagi maraknya penipuan digital, investasi bodong, hingga manipulasi opini konsumen. Secara politik, ketiadaan logika kritis dalam menilai kebijakan publik atau rekam jejak calon pemimpin membuat proses demokrasi kehilangan substansi esensialnya. Demokrasi pada akhirnya hanya menjadi panggung teater prosedural yang dikendalikan oleh para konsultan politik dan pendengung (buzzers) yang mahir meramu narasi emosional.
Kita kehilangan kemampuan kolektif untuk melakukan proyeksi masa depan yang rasional karena energi publik terkuras habis hanya untuk merespons kegaduhan-kegaduhan harian yang sifatnya artifisial dan diproduksi secara sengaja.Menghadapi situasi yang mencemaskan ini, kita tidak boleh terjebak dalam sikap pesimisme yang pasif. Perlu ada upaya sistematis untuk melakukan restorasi nalar publik yang mengintegrasikan antara kecerdasan intelektual dan kejernihan moral. Dalam tradisi sosial-keagamaan kita yang luhur, kita mengenal konsep tabayyun, sebuah prinsip etis untuk melakukan verifikasi, check and recheck, serta konfirmasi mendalam atas setiap informasi yang kita terima sebelum menyebarluaskannya.
Konsep tabayyun ini pada dasarnya adalah bentuk operasional dari pemikiran kritis yang paling elementer. Jika kita mampu mengawinkan etika tabayyun ini dengan metode logika formal seperti pengujian validitas premis dan penyusunan silogisme yang sahih, maka kita akan melahirkan generasi digital yang kokoh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh badai disinformasi. Pemikiran kritis dengan demikian bukan lagi sekadar alat akademis di dalam kelas, melainkan sebuah tanggung jawab moral kemanusiaan.
Institusi perguruan tinggi, seperti Universitas Airlangga, memegang peran yang sangat krusial dalam mengorkestrasi gerakan kembali ke nalar sehat ini. Mahasiswa, sebagai kaum intelektual organik, harus berada di garda terdepan untuk mempraktikkan "slow thinking" (berpikir mendalam dan reflektif) di tengah arus deras "fast thinking" yang ditawarkan oleh jagat digital. Melalui internalisasi mata kuliah Logika dan Pemikiran Kritis, mahasiswa diajak untuk membongkar asumsi-asumsi yang tersembunyi, menguji bukti-bukti empiris secara objektif, dan merangkai argumen secara koheren serta elegan.
Kebiasaan berpikir tertata ini tidak boleh mandek di dalam ruang kelas saja, melainkan harus diaktualisasikan ke ruang publik yang lebih luas. Mahasiswa harus aktif memproduksi tulisan-tulisan opini yang bernas, berbasis data, dan mencerahkan untuk mengimbangi narasi-narasi dangkal yang berpotensi merusak daya hidup bangsa.
Pada akhirnya, masa depan peradaban bangsa ini akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita mengelola dan merawat isi kepala kita di era digital. Apakah kita akan membiarkan diri kita terus-menerus menjadi konsumen pasif dari algoritma media sosial yang mendangkalkan nalar, ataukah kita akan bangkit berdiri sebagai pemikir kritis yang merdeka secara intelektual? "Epistemologi klik" yang serbainstan harus dilawan secara berani dengan "epistemologi kritik" yang mendalam. Hanya dengan jalan merestorasi logika, menghidupkan kembali tradisi membaca, dan konsisten merawat pemikiran kritis, kita dapat menjembatani pemahaman masa kini menuju masa depan Indonesia yang tercerahkan, adil, berdaulat, dan bermartabat. Ruang digital harus kita rebut kembali sebagai panggung akal sehat, bukan tempat matinya kepakaran dan kebenaran.
Tentang Penulis: Elsa Wardah Salsabila adalah Mahasiswa Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi (FST), yang sedang menempuh mata kuliah Logika Pemikiran Kritis. Tulisan ini disusun sebagai Tugas Akhir Semester dan disesuaikan dengan standar rubrik Opini Harian Republika.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
