Muhammadiyah Ogan ilir

Panggung Politik dalam Persepsi Masyarakat Awam Indonesia

Oleh Sudarta

Setiap kali musim pemilihan tiba, panggung politik Indonesia seakan berubah menjadi pasar yang riuh. Di atas panggung itu, para calon pemimpin tampil dengan kostum terbaik, senyum paling menawan, dan janji-janji yang terdengar begitu menyejukkan hati rakyat. Namun ketika panggung ditutup dan sorot lampu bergeser, masyarakat awam sering kali ditinggalkan dalam kebingungan: apa yang sebenarnya terjadi di balik layar?

Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di warung kopi, di lorong-lorong desa, hingga di ruang tamu rumah warga — tentang jabatan yang dibeli dengan uang, janji yang menguap setelah pemilihan, korupsi yang seakan tak pernah tersentuh hukum, hingga pejabat yang datang dengan segala penghormatan namun berakhir di tangan penegak hukum.

Jabatan yang Dibeli vs Pengabdian yang Tulus

Fenomena politik uang di Indonesia bukan lagi rahasia yang tersembunyi di balik pintu tertutup. Bawaslu secara tegas menyebut praktik ini sebagai "racun demokrasi" yang menggeser pilihan pemilih dari pertimbangan visi dan misi menjadi sekadar imbalan materi. Survei pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa calon pemenang menghabiskan rata-rata Rp27,4 miliar untuk kampanye, dan jika ditambah biaya mahar politik dari partai, pengeluaran bisa melonjak hingga Rp36,8 miliar. Angka yang mustahil ditutup kembali dengan gaji pejabat. Maka tak heran, begitu duduk di kursi kekuasaan, prioritas pertama bukanlah melayani rakyat, melainkan mengembalikan "modal politik" yang telah dikeluarkan.

Berbeda dengan mereka yang masuk ke dunia politik karena panggilan hati dan pengabdian. Pemimpin yang benar-benar mengabdi tidak mengukur keberhasilan dari seberapa banyak uang yang dikeluarkan saat kampanye, melainkan dari seberapa banyak beban rakyat yang berhasil diangkat. Mereka tidak membeli suara, melainkan membuktikan kinerja. Mereka tidak memandang jabatan sebagai aset pribadi, melainkan sebagai amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan sejarah. Di sinilah perbedaan yang tajam terlihat: yang membeli jabatan akan berusaha memeras rakyat untuk menutupi biayanya; yang mengabdi akan berjuang melindungi rakyat dari segala bentuk pemerasan.

Ironisnya, di masa kini semakin sulit menemukan pemimpin yang murni mengabdi tanpa terikat kepentingan ekonomi atau kekuasaan. Banyak yang memulai dengan niat baik, namun setelah terjun ke dalam sistem yang korup, perlahan ikut terbawa arus. Pengabdian yang semula diharapkan menjadi pelayanan rakyat, justru berubah menjadi penguasaan atas rakyat. Inilah yang membuat masyarakat semakin skeptis: apakah masih ada kursi kekuasaan yang diduduki karena kepercayaan dan kemampuan, atau semuanya sudah menjadi barang dagangan yang bisa ditawar dengan harga tertentu?

Janji Kampanye yang Menguap vs Kepentingan Hakiki Masyarakat

Pada masa kampanye, setiap calon seakan berlomba-lomba menjadi orang tua yang paling menyayangi rakyat. Kesehatan gratis, pendidikan terjangkau, lapangan kerja melimpah — semua dijanjikan dengan penuh semangat. Namun ketika panggung selesai dan suara sudah di tangan, realitasnya sering kali berubah drastis. Laporan menunjukkan bahwa target 19 juta lapangan kerja baru yang dijanjikan justru semakin jauh dari kenyataan, sementara program-program pencitraan menyedot anggaran jauh lebih besar dibandingkan alokasi untuk kesehatan dan pendidikan yang menjadi hak konstitusional rakyat.

Masyarakat awam tidak membutuhkan pidato yang indah, mereka membutuhkan jalan yang tidak berlubang, puskesmas yang memiliki obat, sekolah yang layak, dan harga kebutuhan pokok yang stabil. Ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah justru lebih menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan rakyat kecil, maka kesenjangan antara janji dan realitas menjadi semakin lebar. Rakyat tidak meminta keajaiban, mereka hanya meminta konsistensi — bahwa apa yang diucapkan di atas panggung kampanye, benar-benar dilaksanakan di atas meja kerja pemerintahan.

Sering kali kita mendengar janji-janji yang begitu muluk-muluk: "Kita akan menjadikan Indonesia negara maju," atau "Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama." Namun ketika ditanya tentang kesejahteraan petani yang harga jual hasil panennya terus jatuh, atau tentang pekerja yang upahnya sulit dinaikkan, jawabannya selalu berputar pada alasan-alasan yang rumit.

Padahal kepentingan hakiki masyarakat itu sederhana: setiap orang berhak hidup layak, bekerja dengan tenang, dan membesarkan anak tanpa rasa takut akan masa depan yang tidak pasti. Ketika janji-janji manis tidak pernah berubah menjadi kenyataan, maka yang tumbuh di hati rakyat bukan lagi harapan, melainkan kekecewaan yang menumpuk menjadi keputusasaan.

Mega Korupsi yang Tak Terkendali Hukum

Salah satu luka paling dalam yang dirasakan masyarakat Indonesia adalah ketika melihat para koruptor besar seakan bergerak di atas hukum yang berbeda. Berita tentang korupsi triliunan rupiah yang melibatkan pejabat tinggi, menteri, hingga kepala daerah seakan menjadi menu harian yang membosankan.

Kasus korupsi tata kelola Pertamina yang melibatkan sembilan orang dengan kerugian negara miliaran rupiah, kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melibatkan lelang jabatan dan pengadaan barang, hingga kasus Jaksa Agung Muda yang justru menjadi tersangka korupsi — semuanya menggambarkan betapa sistemiknya penyakit ini.

Namun yang menyakitkan hati masyarakat bukan hanya karena korupsinya terjadi, melainkan karena seakan ada pembagian hukum. Hukum yang satu berlaku untuk rakyat kecil, dan hukum yang lain tampaknya dibuat untuk melindungi mereka yang berkuasa. Ketika kasus korupsi besar berakhir dengan vonis yang ringan, bahkan banyak yang belum tersentuh hukum sama sekali, maka kepercayaan masyarakat terhadap keadilan semakin runtuh.

Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa penegakan hukum korupsi tidak menunjukkan perbaikan yang berarti, sementara praktik politik transaksional dan patronase justru semakin menguat. Rakyat bertanya-tanya: apakah hukum itu benar-benar tajam untuk semua, atau hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?

Kita sering melihat orang biasa yang mencuri beras untuk makan langsung ditangkap dan dijerat hukum dengan berat, sementara pejabat yang mencuri uang negara triliunan rupiah bisa berjalan bebas, bahkan masih mendapat perlindungan dari berbagai pihak. Perbedaan perlakuan inilah yang paling merusak kepercayaan bangsa. Ketika rakyat merasa bahwa hukum tidak lagi melindungi mereka, melainkan melindungi kekuasaan, maka hilanglah rasa hormat terhadap aturan. Dan ketika rasa hormat terhadap hukum hilang, maka fondasi negara pun mulai rapuh. Korupsi bukan sekadar merugikan keuangan negara ia merusak kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal paling mahal dalam kehidupan berbangsa.

Pejabat yang Diberi Penghormatan vs yang Kena OTT KPK

Ada fenomena yang menarik sekaligus menyedihkan: banyak pejabat yang diangkat dengan segala upacara dan penghormatan militer, seakan mereka adalah pelindung dan panutan bangsa. Namun belum lama berselang, mereka justru ditangkap tangan oleh KPK. Kasus Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi yang diangkat dengan segala kehormatan militer, namun tertangkap tangan menerima suap Rp88,3 miliar. Atau Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang juga mendapat penghormatan tinggi sebagai kepala daerah, namun akhirnya kena OTT bersama 15 orang lainnya karena kasus jual beli jabatan dan proyek pengadaan.

Fakta-fakta ini mengajarkan kita satu pelajaran penting: gelar, pangkat, dan upacara pengangkatan tidak menjamin integritas seseorang. Penghormatan yang diberikan negara seakan menjadi topeng yang menyembunyikan niat korup. Ketika masyarakat melihat orang yang kemarin duduk di atas panggung dengan seragam rapi dan dihormati banyak orang, hari ini diborgol dan dibawa ke penjara, rasa kepercayaan itu hancur berkeping-keping.

Bukan berarti latar belakang militer atau jabatan tinggi menjamin kejujuran, dan bukan pula berarti mereka semua korup. Namun kenyataan bahwa banyak yang jatuh ke dalam lubang yang sama menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan seleksi kita masih memiliki celah yang sangat lebar.

Masyarakat mulai belajar untuk tidak lagi terpesona oleh penampilan atau upacara yang megah. Mereka mulai memahami bahwa kehormatan seseorang bukanlah diukur dari seberapa tinggi pangkatnya atau seberapa megah upacara pengangkatannya, melainkan dari seberapa jujur ia menjalankan amanahnya. Sayangnya, sering kali kita baru mengetahui kebenaran seseorang setelah ia tertangkap. Seakan-akan kejujuran itu hanya bisa terungkap ketika sudah terlambat — ketika uang rakyat sudah terambil, dan kerugian sudah terjadi. Inilah yang membuat masyarakat semakin waspada dan skeptis terhadap setiap pejabat baru yang diangkat.

Harapan Rakyat vs Kebijakan yang Tidak Memihak

Apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat awam? Jawabannya sederhana: ketentraman dan kesejahteraan. Mereka tidak meminta keajaiban ekonomi yang rumit, mereka hanya ingin bisa bekerja dengan tenang, makan dengan layak, menyekolahkan anak tanpa beban yang tak tertanggungkan, dan berobat tanpa takut bangkrut. Namun kenyataannya, banyak kebijakan pemerintah justru terasa membebani rakyat kecil. Harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya pendidikan yang semakin mahal, akses kesehatan yang masih sulit — sementara di sisi lain, anggaran negara justru banyak tersedot untuk program-program yang lebih tampak megah namun belum tentu dirasakan manfaatnya oleh rakyat terbawah.

Masyarakat mulai mempertanyakan: apakah kebijakan yang dibuat benar-benar lahir dari keprihatinan atas kesulitan rakyat, atau justru lahir dari kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa? Ketika kebijakan lebih banyak menguntungkan pengusaha besar dan pejabat, sementara rakyat kecil semakin terdesak, maka jurang pemisah antara penguasa dan yang dikuasai akan semakin lebar. Rakyat tidak menuntut kemewahan, mereka hanya menuntut keadilan — bahwa beban negara dipikul secara berimbang, bukan hanya ditanggung oleh mereka yang sudah lemah.

Kita melihat bagaimana kebijakan sering kali berubah arah tergantung siapa yang berkuasa. Program yang baik untuk rakyat bisa dihentikan begitu saja ketika pergantian pemimpin terjadi, bukan karena tidak efektif, melainkan karena bukan "programnya". Akibatnya, rakyat menjadi korban dari tarik-ulur kepentingan politik. Yang mereka butuhkan adalah kebijakan yang berkelanjutan — program yang benar-benar menyentuh kehidupan mereka, tidak berubah-ubah setiap kali pemimpin berganti. Ketika kebijakan tidak lagi memihak rakyat, maka rakyat pun akan kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah.

APBN 2027: Antara Pencitraan dan Kepentingan Hakiki

Baru saja disampaikan RAPBN 2027 dengan nilai belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun, difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional, mulai dari kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga penurunan kemiskinan. Angka yang sangat besar dan terdengar sangat menjanjikan. Namun di tengah harapan itu, masyarakat juga menyimpan kekhawatiran. Apakah anggaran raksasa ini benar-benar akan mengalir untuk kepentingan rakyat, atau justru kembali menjadi sarana pencitraan bagi para pejabat?

Kita telah melihat bagaimana siklus anggaran politik bekerja: menjelang pemilu, anggaran dibelanjakan untuk proyek-proyek yang tampak megah di media, namun substansinya belum tentu menyentuh kehidupan rakyat terbawah. Maka APBN 2027 ini menjadi ujian kejujuran bagi pemerintah. Janganlah anggaran yang begitu besar itu hanya menghasilkan panggung-panggung pertunjukan yang megah namun kosong di dalamnya. Janganlah dana rakyat diubah menjadi alat pencitraan untuk memperkuat kekuasaan, padahal rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat berharap, setiap rupiah yang keluar dari kas negara benar-benar bisa dipertanggungjawabkan — ada jalan yang dibangun, ada anak yang disekolahkan, ada orang sakit yang diobati, dan ada petani yang dibantu. Bukan sekadar foto-foto pejabat di berita.

Tantangan terbesar APBN 2027 adalah bagaimana memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sampai ke sasaran. Banyak program yang terlihat besar di atas kertas, namun di lapangan pelaksanaannya lemah dan dana yang diserap tidak sesuai dengan rencana. Masyarakat berharap, pengawasan terhadap penggunaan anggaran tahun ini akan lebih ketat dari sebelumnya. Jangan sampai triliunan rupiah itu habis tanpa jejak yang jelas, dan pada akhirnya rakyat kembali bertanya: "Ke mana perginya uang kita?" APBN 2027 harus menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar memihak rakyat, bukan sekadar ucapan manis di atas kertas.

Penanganan Serius Terhadap Para Koruptor

Di akhir tulisan ini, suara rakyat yang paling lantang bergema adalah tuntutan agar penegakan hukum dilakukan secara serius, tegas, dan terukur. Tidak boleh ada lagi "hukum yang lunak untuk yang berkuasa dan hukum yang keras untuk yang lemah". KPK harus diberi kekuatan penuh tanpa campur tangan kekuasaan politik. Kasus korupsi besar harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya, tidak boleh ada yang dilindungi karena jabatan atau kedudukannya. Aset para koruptor harus disita dan dikembalikan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang tidak kalah penting, pencegahan korupsi harus dimulai sejak proses pencalonan pemimpin — politik uang harus diberantas sampai ke akar-akarnya, sehingga kursi kekuasaan tidak bisa lagi dibeli dengan uang.

Penanganan terhadap koruptor tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan sesekali yang tampak di berita, lalu kemudian dilupakan. Harus ada keberlanjutan, konsistensi, dan keberanian untuk menindak siapapun tanpa pandang bulu. Jika perlu, peraturan yang masih melindungi pejabat harus diubah. Hukuman bagi koruptor harus memberi efek jera yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas. Rakyat sudah terlalu lama menunggu. Mereka sudah terlalu sering melihat janji-janji pemberantasan korupsi yang akhirnya berakhir dengan ketidakjelasan. Kali ini, rakyat menuntut bukti nyata. Bukan pidato, bukan janji — melainkan tindakan.

Panggung politik Indonesia tidak boleh terus menjadi tempat pertunjukan yang penuh kepura-puraan. Rakyat sudah semakin cerdas, mereka bisa membedakan mana janji dan mana kenyataan, mana pengabdian dan mana pencitraan. Yang mereka butuhkan bukan pidato yang indah, melainkan tindakan yang nyata. Bukan pejabat yang pandai berbicara, tetapi pemimpin yang berani bekerja jujur dan berkorban untuk rakyat. Semoga ke depan, panggung politik Indonesia tidak lagi diisi oleh mereka yang mengejar kekuasaan demi keuntungan sendiri, melainkan oleh mereka yang datang karena panggilan hati untuk mengabdi pada negeri.

Karena pada akhirnya, panggung politik itu akan runtuh dan berganti. Pemimpin akan datang dan pergi. Namun yang abadi adalah rakyat. Dan sejarah akan mencatat, siapa saja yang pernah datang dan benar-benar meninggalkan jejak kebaikan bagi mereka yang diperintah. Semoga kita tidak hanya menjadi penonton yang terus mengeluh, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan yang menuntut agar panggung politik ini kembali diisi oleh orang-orang yang jujur, berintegritas, dan benar-benar mengabdi untuk kepentingan rakyat.

Sudarta

Akademisi Universitas Muhammadiyah Palembang

Terpopuler di

Dari Ngopi, Disertasi hingga Impian Kampung Jepang

Malaysia Perkuat Layanan Kesehatan di Kuching untuk Tarik Wisatawan Medis RI

Gifted Bukan Tren: Ketika Kita Mulai Belajar Membaca Potensi Anak

Ketika Ketelitian Berubah Menjadi Penjara Mental: Meluruskan Stigma OCD

Terapi Jiwa Ibnu Qayyim: Bekalnya Ahli Sabar, Simpanannya Ahli Syukur

Mengapa Orang yang Hijrah Sering Menghadapi Banyak Ujian?