zizah
Ambisi Besar di Balik MBG: Ketika Pemerataan dan Prioritas Dipertanyakan
Politik | 2026-06-14 15:00:10Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ilustrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tantangan ketimpangan akses terhadap pemenuhan gizi di Indonesia.
Program ini dirancang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta didik, anak usia dini, ibu hamil, dan ibu menyusui. Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan visi besar menuju Indonesia Emas, yakni menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Berdasarkan pernyataan Kepala BGN, Dadan Hindayana, anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp268 triliun di tahun 2026, dengan sekitar 93% digunakan langsung untuk bantuan kepada masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki orientasi kuat pada manfaat langsung. Namun, besarnya alokasi anggaran tersebut juga memunculkan pertanyaan kritis mengenai prioritas pembangunan nasional, terutama ketika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak di sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Dalam perspektif kebijakan publik, setiap alokasi anggaran besar akan selalu dihadapkan pada konsep trade-off, yaitu adanya pengorbanan pada sektor lain. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah dominasi pembiayaan pada program MBG telah sejalan dengan kondisi riil masyarakat Indonesia yang masih menghadapi berbagai ketimpangan struktural.
Kisah Saminah di Lebak menjadi gambaran nyata kondisi tersebut. Ia hidup dalam keterbatasan ekonomi dengan penghasilan sekitar Rp30 ribu per hari, sambil merawat suami yang lumpuh akibat stroke. Tempat tinggalnya yang tidak layak serta terhentinya bantuan sosial yang sebelumnya diterima menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum tersentuh secara optimal oleh kebijakan negara. Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan ekstrem dan akses terhadap bantuan dasar masih menjadi tantangan serius.
Di sisi lain, ketimpangan dalam sektor kesehatan juga masih sangat nyata. Studi dari Universitas Airlangga menunjukkan bahwa pada tahun 2022 rasio tenaga kesehatan di Indonesia baru mencapai 3,84 per 1.000 penduduk, masih di bawah standar World Health Organization sebesar 4,45 per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan sekitar 166.000 tenaga kesehatan tambahan untuk mencapai cakupan layanan kesehatan yang optimal.
Permasalahan tidak hanya terletak pada jumlah, tetapi juga distribusi yang tidak merata. Tenaga medis, khususnya dokter spesialis, cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Rasio dokter umum di kota mencapai 1,1 per 1.000 penduduk, sedangkan di pedesaan hanya 0,27. Ketimpangan ini diperkuat oleh tingginya Indeks Gini distribusi dokter spesialis yang mencapai 0,53, yang menunjukkan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi. Wilayah seperti Papua menghadapi tantangan ganda berupa kekurangan tenaga kesehatan sekaligus distribusi yang tidak merata.
Masalah ketimpangan juga terlihat jelas dalam sektor pendidikan. Data menunjukkan sekitar 700 ribu anak di Papua mengalami putus sekolah, yang menjadi ancaman serius bagi pembangunan sumber daya manusia nasional. Berdasarkan kajian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan, tetapi juga oleh kemiskinan, kurangnya infrastruktur, serta faktor sosial lainnya.
Ketimpangan pendidikan di Papua tercermin dari rendahnya angka partisipasi sekolah, keterbatasan fasilitas, serta rasio guru yang belum memadai. Hanya sekitar 15% sekolah yang memiliki fasilitas dasar yang layak, dan angka partisipasi pendidikan usia 16–18 tahun masih jauh di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, di mana anak-anak yang putus sekolah cenderung masuk ke sektor informal dengan produktivitas rendah.
Lebih jauh, persoalan kesehatan dan pendidikan saling berkaitan. Tingginya angka stunting di Papua yang mencapai sekitar 35% berdampak pada kemampuan belajar anak dan meningkatkan risiko putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi.
Jika dikaitkan dengan program MBG, muncul pertanyaan mendasar: apakah alokasi anggaran yang sangat besar telah sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan paling mendesak di masyarakat? Di satu sisi, MBG merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas gizi. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar masih belum merata.
Selain itu, pelaksanaan program dalam skala besar juga membawa sejumlah risiko, seperti potensi penyalahgunaan anggaran, tantangan dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan, serta kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam distribusi. Dengan cakupan penerima yang sangat luas, pengawasan dan transparansi menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan program.
Dengan demikian, keberadaan program Makan Bergizi Gratis perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang lebih luas. Kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi dengan penguatan sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang merata.
Sebagai penutup, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan program, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat. Selama ketimpangan masih nyata seperti yang terlihat pada kasus kemiskinan ekstrem, kekurangan tenaga kesehatan, dan tingginya angka putus sekolah maka evaluasi terhadap prioritas pembangunan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya ambisius, tetapi juga adil, merata, dan tepat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
