Ketika Kritik Dibungkam oleh Narasi Kericuhan
Lainnnya | 2026-09-13 14:29:52
Pada awal September 2026, gabungan aliansi mahasiswa dari berbagai kampus melaksanakan unjuk rasa di Simpang Gramedia. Mereka membawa satu tuntutan utama dari ratusan persoalan yang tengah dihadapi Indonesia, yakni pergantian rezim. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah kritik terhadap proyek populis Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), manajemen bencana kebakaran hutan dan gempa bumi di Flores, serta menuntut penyelidikan terhadap kerusuhan dalam aksi 27 Agustus 2026.
Aksi berlangsung cukup lama, dari sore hingga malam hari, dan sempat diwarnai kericuhan serta dugaan pembiaran oleh aparat. Kondisi tersebut kemudian memicu perdebatan di tengah masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan aksi hingga malam hari dan keputusan mahasiswa melakukan pemblokiran jalan.
Narasi mengenai kericuhan yang muncul selama aksi turut menggeser perhatian media dan masyarakat dari alasan utama mahasiswa melakukan demonstrasi menjadi persoalan mengenai bagaimana demonstrasi tersebut berlangsung. Pergeseran fokus ini membuat energi mahasiswa terserap untuk melakukan berbagai klarifikasi, salah satunya terkait tuduhan bahwa mahasiswa membawa cairan merica dalam aksi. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih banyak memperdebatkan kericuhan yang terjadi di permukaan daripada memahami substansi kritik dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Padahal, esensi sebuah aksi massa semestinya terletak pada pesan, kritik, dan perjuangan yang hendak disampaikan. Ketika perhatian publik justru tersedot pada kericuhan, pemblokiran jalan, atau tuduhan terhadap peserta aksi, persoalan yang menjadi latar belakang gerakan dapat kehilangan ruang untuk dibahas secara serius.
Pola pergeseran perhatian semacam ini kerap muncul ketika gerakan massa menyuarakan kritik yang berpotensi mengancam atau menggoyahkan kekuasaan. Dalam pandangan yang kritis terhadap demokrasi, kondisi tersebut tidak terlepas dari karakter sistem yang memberikan ruang besar bagi kepentingan penguasa dan oligarki dalam mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, kebebasan menyampaikan kritik yang secara teori dijamin dapat berhadapan dengan berbagai kepentingan politik dalam praktiknya.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan tidak boleh dijalankan dengan menghalalkan segala cara demi mempertahankan kekuasaan. Islam melarang terbentuknya daulah bulisiyah (negara polisi), yaitu kondisi ketika penguasa menggunakan aparat keamanan negara (syurthah) untuk melindungi kepentingan kekuasaan, membungkam suara rakyat, atau mengintimidasi pihak-pihak yang menyampaikan kritik.
Islam justru mewajibkan adanya muhasabah terhadap penguasa, terlebih ketika penguasa melakukan penyimpangan. Pentingnya muhasabah kepada penguasa bahkan tercermin dalam hadis yang menjelaskan keutamaan menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Karena itu, menyampaikan kritik terhadap penguasa bukanlah tindakan yang semestinya dianggap sebagai ancaman, melainkan bagian dari upaya menjaga agar kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariat.
Selain dilakukan secara langsung, Islam juga menjamin fungsi muhasabah dan akuntabilitas pemerintahan melalui mekanisme yang sah menurut syariat. Negara berkewajiban menjamin agar fungsi kontrol terhadap penguasa dapat berjalan dan tidak dihambat oleh kekuasaan itu sendiri.
Hal ini berbeda dengan demokrasi yang menjadikan kehendak manusia sebagai salah satu dasar dalam menentukan aturan dan standar kehidupan, sehingga standar benar dan salah dapat berubah sesuai dengan kesepakatan dan kepentingan politik yang berkembang. Dalam Islam, standar tersebut bersifat baku karena dikembalikan kepada syariat, yakni ketentuan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, baik atau tidaknya tindakan seorang penguasa tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan politik ataupun kehendak penguasa, tetapi dikembalikan kepada standar yang telah ditetapkan oleh syariat.
Pada akhirnya, persoalan aksi mahasiswa tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai kericuhan yang terjadi di lapangan. Di balik setiap aksi terdapat persoalan dan tuntutan yang perlu dikaji secara serius. Kritik terhadap penguasa merupakan bagian penting dari kehidupan politik yang sehat, dan dalam Islam, aktivitas tersebut memiliki kedudukan sebagai muhasabah yang harus dijamin keberlangsungannya. Karena itu, perhatian publik perlu dikembalikan pada substansi persoalan: apa yang sebenarnya dikritik, mengapa kritik tersebut muncul, dan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
