Banyak Utang, Kok Minta Pujian?
Bisnis | 2026-05-27 09:02:32Pujian terkait kebaikan seseorang dan keunggulan sesuatu memang ungkapan hadiah yang sangat membanggakan. Apabila hal itu diberikan, maka motivasi dan kepercayaan diri si penerima akan meningkat menjadi lebih baik. Bukan sekedar menyulut kesombongan diri.
Ibaratnya, ketika kita melihat seorang anak tetangga yang berhasil memenangkan lomba cerdas cermat. Kita layak mengucapkan, “MasyaAllah. Selamat, ya, Nak! Semoga ilmu kamu bermanfaat.” Dengan begitu, ia akan bersemangat mewujudkan penghargaan itu secara nyata.
Kemudian, andaikan kita berjumpa dengan seorang ilmuwan yang sudah mampu menciptakan suatu teknologi canggih baru, maka kita juga pantas untuk berterima kasih padanya sebagai suatu pujian. Harapannya, agar ia menjadi tidak putus asa meskipun sering menghadapi kegagalan dalam masa percobaan.
Jika demikian, apakah kita patut menyematkan pujian bagi pejabat pemerintahan saat ini? Sesuai permintaan Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa yang diliput berita detik.com bahwa masyarakat tetap perlu memuji pejabat walaupun kondisi utang negara sudah mendekati 10.000 triliun rupiah di bulan Maret 2026? Sebab menurutnya, pembekakan utang tersebut masih aman karena skalanya masih 40% dibandingkan nilai PDB(Produk Domestik Bruto). (11-05-2026)
Niscaya, hal itu sangat bertolak belakang dengan fungsi dan makna pujian. Oleh sebab itu, masyarakat harus segera meneliti: mengapa hal itu bisa terjadi? apa alasan pejabat minta dipuji? Apakah utang sudah pantas diminati? Jika penelitian itu terbukti, langkah strategis apa yang sebaiknya dilakukan?
*Penelitian Rakyat*
Pada dasarnya, masalah ingin dipuji-puji yang tidak sesuai dengan kualitas perekonomian bukan karena faktor karakteristik individu pengelolanya saja. Sebab, setiap manusia memang selalu ingin dihargai tindakannya. Meskipun tindakannya itu tidak berhasil, segala bentuk usahanya ingin dihormati. Bahkan seandainya berhasil, manusia makin berharap untuk dikagumi. Semua itu wajar karena manusia memiliki naluri mempertahankan diri.
Namun demikian, proporsionalitas naluri tersebut tergantung dari sulutan sistem kehidupan. Bukan murni dari dalam dirinya sendiri. Perkara tersebut sesuai salah satu teori psikologi yang menyatakan bahwa perilaku manusia berada di bawah kendali tatanan sosial yang diberlakukan.
Artinya, minat pejabat meraih pujian sangat dipengaruhi oleh sistem kehidupan kapitalisme yang diterapkan saat ini. Ketika sistem tersebut mengajarkan bahwa tujuan utama kehidupan adalah demi mencari keuntungan materialistik, maka pejabat menjadi mementing diri sendiri. Lihat saja, dalam inti catatan APBN, gaji mereka sudah selalu direncanakan matang. Namun, skala gaji masyarakat di tengah kendali pabrik industri dibiarkan, tanpa dimasak mantap agar para pengusaha tidak sewenang-wenang. Sekalipun, masyarakat sering maju untuk protes, mereka hanya sekedar berkomentar tanpa menindaklanjuti dengan benar.
Contoh lainnya, dalam skandal kasus korupsi yang sudah jelas berjalan timpang. Para pejabat terpidana korupsi hanya diberi hukuman maksimal berupa isolasi penjara yang berfasilitas gratis dan dapat dikurangi batasan waktunya. Sementara jatah rakyat yang ditelan tidak benar-benar dikembalikan. Hasilnya, bukan cuma kelaparan dan penindasan, tetapi sudah mencakup pembantaian massal.
Selanjutnya, akibat dari sistem kapitalisme yang mengarahkan pejabat pemerintahan untuk menggunakan pajak dan utang sebagai teknik pemasukan. Andaikan makin besar kuota yang didapatkan, mereka menjadi merasa berjasa dan bangga.
Dalam masalah defisit APBN dan kebutuhan belanja pembangunan yang besar, misalnya. Ketika masyarakat masih kesulitan menyetorkan uang pajak, maka pengambilan utang luar negeri dipandang sebagai cara cepat dan efektif untuk segera mendapatkan pemasukan.
Padahal, utang sudah tampak bukanlah langkah yang menguntungkan. Apalagi jika utang mengandung suku bunga riba. Kuantitas nilai pengembalian utang yang tidak sesuai dengan pokok pinjaman uang lebih layak dipandang sebagai pengeluaran, bukan pemasukan.
Selain itu, karena kapitalisme memandang stabilitas ekonomi hanya dari sudut pandang fluktuasi finansial, maka utang kembali salah dipahami. Seolah utang dapat membuka peluang yang menggiurkan, sejatinya malah mematikan.
Buktinya, saat PDB digunakan sebagai standar keberanian utang. Data ekonomi tentang peningkatan produksi barang dan jasa dalam negeri tersebut ternyata hanya berlaku 1 tahun, sedangkan utang dan dendanya bisa memanjang bertahun-tahun.
*Aksi Menyelamatkan Ekonomi*
Dari berbagai fakta penelitian diatas, dapat diketahui bahwa sistem kapitalisme adalah akar masalahnya. Akibat penerapan sistem tersebut, pola pikir pejabat menjadi tersesat, tindakannya banyak berkhianat, namun mereka masih percaya diri minta dipuji.
Oleh karena itu, untuk melawan sebuah sistem yang kejam tersebut dibutuhkan pula suatu tandingan sistem yang kuat berupa Khilafah. Sebab dengan sistem Khilafah, aturan kehidupan baru yang sempurna akan dibentuk. Diantaranya seperti aturan memandang kehidupan, semua pejabat wajib berseragam pemikiran bahwa tujuan utamanya demi meraih ridha Allah Yang Maha Kuasa. Bukan demi penambahan lemak harta. Dengan begitu, para pejabat akan cenderung mengoreksi diri, tidak langsung minta dipuji. Bahkan, mereka akan lebih serius menyembunyikan amal baiknya agar tidak sombong.
Andaikan keberhasilan kerjanya tercapai, mereka akan tetap sadar bahwa posisinya hanyalah mediator penerapan kecemerlangan syariat Islam di tengah kehidupan. Akibatnya, masyarakat akan senantiasa diarahkan memuji Allah SWT semata. Sebab Dia yang telah menciptakan petunjuk kebenaran dan memberi pertolongan dari segala hal yang mengancam.
Sebut saja dalam masalah krisis global zaman sekarang, Allah SWT telah memberi petunjuk ketahanan ekonomi mandiri pada sistem Khilafah. Misalnya, melalui dalil kewajiban berzakat yang berbunyi:
خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةࣰ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنࣱ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103)
Dengan tagihan berzakat yang hanya berlaku bagi golongan elite, pendapatan negara akan mudah didapatkan tanpa utang. Metode zakat yang tidak sama dengan pajak pun tidak akan membuat rakyat kewalahan, terutama golongan miskin tak beruang.
Kemudian, dalam petunjuk mengelola kekayaan dalam negeri, sistem Khilafah juga diisi Allah petunjuk agar pejabat bisa kuat tanpa ikatan investasi yang merugikan. Sebab melalui dalilNya:
"....supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."(QS. Al Hasyr: 7)
Pejabat akan teguh mengelola sendiri harta milik umum semacam lahan pertambangan. Pihak swasta dilarang ikut campur agar 100% hasil yang diperoleh masuk kas negara sehingga mereka tidak perlu merasa kurang dana dan buru-buru berutang riba.
Akhirnya, dengan sistem Khilafah para pejabat akan berubah menjadi golongan yang pantas dipuji dan dipercaya. Sebab mereka akan mampu menyusun kebijakan bijaksana tanpa mengandung unsur utang yang mencemaskan. Walaupun berbagai macam serangan ekonomi datang, kesejahteraan hidup masyarakat tidak akan tergoyahkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
