Hanin N Purwanti
Rupiah Melemah, Rakyat Butuh Junnah dan Berubah
Info Terkini | 2026-05-21 19:54:35
Rupiah kian kehilangan daya tahannya terhadap dolar. Bagi sebagian elite, ini mungkin sekadar angka di layar atau laporan mereka. Tapi bagi rakyat banyak, hidup yang semakin mahal merupakan realita yang harus dimakan mentah tiap harinya. Harga bahan baku naik, energi ikut terdorong, dan efek berantainya menjalar ke hampir seluruh kebutuhan hidup. Dari beras hingga transportasi, dari listrik hingga biaya produksi UMKM—semuanya menghimpit.
Di saat yang sama, penghasilan tidak bergerak secepat itu. Bahkan bagi sebagian besar masyarakat, pendapatan justru stagnan atau tidak layak sejak awal. Maka tak heran jika semakin banyak rakyat yang terhimpit. Kebutuhan hidup tak terpenuhi, tabungan tak ada, dan jalan pintas yang tersisa hanyalah utang—yang mana tak gampang bahkan mencekik. Ironisnya, di tengah tekanan ini, pemerintah masih menganggap kondisi “relatif aman”.
Pelemahan rupiah sering dijelaskan dengan satu narasi: faktor global. Ketegangan geopolitik seperti konflik antara Amerika Serikat dan Iran disebut sebagai pemicu ketidakstabilan pasar. Memang benar, konstelasi politik internasional memengaruhi arus modal, harga energi, dan sentimen pasar global. Namun menjadikan faktor global sebagai penjelasan utama sering kali berujung pada satu hal: pengalihan tanggung jawab.
Masalahnya bukan sekadar bahwa dunia sedang tidak stabil. Akar masalah lain, dan sejatinya itu bisa segera ditangani, ialah seberapa siap negara menghadapi ketidakstabilan itu. Jika setiap gejolak global selalu berujung pada penderitaan rakyat domestik, maka yang patut diperbaiki adalah ketahanan sistem ekonomi dalam negeri itu sendiri.
Ada jurang yang semakin lebar antara narasi pemerintah dan realitas masyarakat. Ketika rakyat bicara soal harga yang melonjak dan hidup yang makin sulit, respons yang muncul justru cenderung normatif—bahkan defensif. Ketidakpekaan ini melahirkan kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah. Alih-alih memperkuat daya tahan ekonomi rakyat, solusi yang diambil seringkali malah memperdalam masalah. Utang negara terus bertambah, subsidi dipangkas, dan beban ekonomi pada akhirnya dialihkan kembali ke masyarakat—baik melalui pajak maupun kenaikan harga layanan publik.
Yang terjadi hari ini bukan sekadar salah “orang”, tetapi konsekuensi dari sistem ekonomi yang digunakan. Dalam sistem kapitalistik, stabilitas nilai uang sangat bergantung pada mekanisme pasar global dan kebijakan moneter yang fluktuatif. Uang kertas yang tidak ditopang nilai intrinsik membuatnya rentan terhadap spekulasi, tekanan eksternal, dan permainan pasar. Akibatnya, setiap krisis global dengan mudah menjalar menjadi krisis domestik.
Di sisi lain, para pemangku kebijakan yang bergerak sesuai kepentingan diri mereka saja, memperparah keadaan domestik. Kebutuhan dasar rakyat—pangan, energi, pendidikan, kesehatan—diletakkan dalam kerangka komoditas ekonomi. Ketika harga naik, negara tidak sepenuhnya hadir untuk melindungi, karena perannya telah bergeser: dari pengurus menjadi regulator pasar (yang pasar itu sendiri dalam kuasa para pemilik modal).
Dalam Islam, pemimpin bukan sekadar administrator kebijakan, melainkan ra’in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung). Artinya, kesejahteraan rakyat bukan pilihan kebijakan, tetapi kewajiban yang harus ditunaikan. Negara tidak boleh membiarkan rakyat terhimpit oleh kenaikan harga, terjerat utang, atau kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Jika rakyat kesulitan makan, itu bukan sekadar “tantangan ekonomi”—itu kegagalan kepemimpinan.
Sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda secara mendasar. Alat tukar dalam kerangka ini haruslah memiliki nilai intrinsik—yakni emas dan perak. Sistem ini menciptakan stabilitas karena tidak mudah tergerus inflasi atau manipulasi moneter. Lebih penting lagi, Islam menetapkan mekanisme “non ribawi” untuk menjaga kestabilan harga dan distribusi. Kepemilikan diatur secara agar kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu saja. Negara, sebagai operator, berkewajiban memastikan distribusi berjalan adil sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dalam kerangka Islam, ekonomi tidak dibiarkan liar mengikuti pasar, tetapi diatur agar tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Rupiah terus melemah, harga bahan pokok kerap naik, dan rakyat semakin terhimpit. Di sisi lain, pemerintah bilang aman. Tidak aneh memang selama mereka jauh dan tak menyentuh rumput alias akar masalahnya. Krisis demi krisis hanya akan berulang dengan wajah yang berbeda selama sistem yang tidak pernah benar-benar berpihak pada rakyat terus langgeng dan berjaya.
Rakyat tidak lagi butuh diajari sabar dalam sistem yang terus menekan. Yang sama-sama dibutuhkan adalah keberanian untuk tidak diam pada penindasan. Amar ma’ruf nahi munkar kepada penguasa yang menyimpang adalah kewajiban, sebab diam justru memperpanjang kezaliman. Kesadaran itu harus dibangun, mulai dari diri kita sendiri, hingga sampai pada dialog dengan mereka yang mengurusi kehendak banyak umat. Wallahu a’lamu bish-shawwab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
