Septa Yunis
SOS Nasib Buruh, Akibat Kapitalisme
Politik | 2026-05-19 17:28:46
Oleh: Dhevi Firdausi, ST.
Tanggal 1 Mei ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Buruh Nasional. Pada hari tersebut, selalu diliputi dengan adanya demontrasi besar-besaran para buruh yang menuntut agar kesejahteraan mereka lebih terjamin. Poin dalam tuntutan banyak sekali, diantaranya adalah mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan yang baru, menolak sistem outsourcing dan kebijakan upah murah, serta perlindungan terhadap ancaman PHK (CNBC Indonesia, 01/05/2026).
Ternyata, demontrasi buruh tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Unjuk rasa secara besar-besaran juga dilakukan di berbagai belahan dunia lainnya. Tuntutan yang disuarakan oleh para buruh sama, yaitu adanya perbaikan nasib mereka.
Dalam Sistem Kapitalisme, Buruh Menderita
Hari buruh seharusnya diisi dengan perayakan penuh sukacita, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Namun, yang terjadi setiap tahun justru sebaliknya, demontrasi buruh ada dimana-mana. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa nasib buruh masih sangat jauh dari kata sejahtera.
Daruratnya kondisi buruh sekarang ini merupakan akibat dari penerapan sistem kapitalisme. Prinsip ekonomi kapitalis adalah pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Para kapital hanya fokus untuk memperoleh keuntungan materi, tidak akan pernah mengutamakan kesejahteraan buruh.
Sistem kapitalisme yang berasal dari barat ini, hanya berpihak pada para kapital atau pemilik modal. Terjadinya kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dengan buruh merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem ekonomi tersebut. Kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin ini menjadi penyebab terjadinya kemiskinan struktural di masyarakat.
Semua bentuk perbaikan dalam sistem kapitalisme ini, hanya bersifat tambal sulam saja, bukan solusi yang solutif. Misalnya, adanya kebijakan UU PPRT untuk perbaikan nasib Pekerja Rumah Tangga. UU tersebut ditengarai hanya untuk meredam potensi gejolak masyarakat, dan menjaga citra populis para penguasa.
Oligarki, yang di dalamnya terdiri dari penguasa dan pengusaha, berwenang menetapkan peraturan di masyarakat. Tentu ketika memutuskan kebijakan, mereka memprioritaskan pada kepentingan atau keuntungan pribadi. Para oligarki tersebut tidak menjadikan syariat IsIam sebagai landasannya.
Dalam Sistem IsIam, Buruh Sejahtera
Islam merupakan agama yang sempurna, tidak hanya mengatur tentang ibadah ritual semata, tapi juga mengatur kehidupan sosial masyarakat. Berbeda dengan kapitalisme, sistem IsIam menjadikan solusi kehidupan berdasarkan pada aqidah. Kepentingan atau manfaat materi tidak dijadikan standar kebijakan dalam agama ini.
Sebagai sebuah agama yang sempurna, IsIam memberikan solusi bersifat solutif, tidak tambal sulam. Solusi dari Al-qur'an tersebut memandang permasalahan kehidupan sebagai masalah manusia secara utuh, dengan semua potensi hidupnya. Problem yang terjadi, tidak dipandang sebagai masalah parsial pada buruh atau pengusaha saja, sehingga berhasil ditemukan solusi yang sesuai dengan fitrah manusia.
Dalam Islam, terdapat beberapa ketentuan terkait urusan pekerja. Diantaranya adalah:
1. Ijarah (upah dan mengupah) adalah transaksi atas manfaat jasa.
2. Jenis pekerjaan, waktu, dan upah harus jelas.
3. Majikan haram mendzalimi pekerja
4. Upah ditentukan berdasarkan nilai manfaat jasa yang diberikan, sehingga besarannya bisa berbeda.
5. Kesepakatan upah harus dilakukan dengan jujur dan adil.
Sistem politik dan ekonomi IsIam meniadakan terjadinya dikotomi antara buruh dengan para pemilik modal. Dalam IsIam, kesejahteraan semua warga negara terjamin, termasuk kesejahteraan pengusaha dan buruh. Semua rakyat berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Keadilan dan kesejahteraan hanya bisa terwujud secara nyata, jika aturan kehidupan dikembalikan pada syariat Allah SWT. Kebijakan yang tidak hanya bersifat tambal sulam, tapi menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, perubahan sistem dari kapitalisme menuju pada penerapan IsIam secara kaffah harus terus diaruskan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
