Inka Wulandari Elwi
Mengapa Anggaran Pendidikan Belum Mampu Mengatasi Kesenjangan
Pendidikan dan Literasi | 2026-04-29 17:32:42Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara (APBN) sudah menyumbangkan 20% pada anggaran pendidikan. Seluruh masyarakat Indonesia sudah merasakan dampak dari adanya pendidikan. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang kurang mampu tidak dapat sekolah, inilah yang membuat anggaran pendidikan tidak tepat sasaran.
Pendidikan sering disebut sebagai kunci utama untuk memutus kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, realitanya yang terjadi bahwa kesenjangan pendidikan masih tetap tinggi, baik di kota maupun di desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan "Mengapa anggaran pendidikan yang besar belum mampu mengatasi kemiskinan?"
Penyebabnya ini terdapat masalah distribusi anggaran yang belum merata, sebab banyak sekolah di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang layak, hingga tenaga pengajar yang memadai. Sementara itu, di sekolah perkotaan justru memiliki memiliki fasilitas yang cukup lengkap. adanya ketimpangan ini membuat anggaran belum tentu menjamin pemerataan jika distribusi nya saja tidak tidak merata. Dan anggaran pendidikan lebih banyak terserap untuk administrasi, seperti gaji dan tunjangan. Padahal, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan investasi pada pelatihan guru, serta penyediaan sarana belajar yang relevan pada perkembangan zaman.Pemerintah juga perlu mengetahui proses alokasi dana 20% itu agar tepat sasaran.
Pemerintah juga harus mengatur anggaran tersebut apakah sudah bisa berkolaborasi secara positif dengan peningkatan partisipasi anak sekolah, dengan memastikan peningkatan untuk pendidikan secara keseluruhan.Pada akhirnya, besar kecilnya anggaran pendidikan memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Tanpa distribusi yang merata, pengelolaan yang efektif, serta pengawasan yang kuat, anggaran tersebut tidak akan mampu mengurangi kesenjangan secara signifikan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
