Afifah Huwaida Khansa
Bising Narasi, Sunyi Data: Membaca Polemik Pengadaan Secara Jernih
Kebijakan | 2026-04-15 07:30:39
Di tengah derasnya arus informasi digital, publik kerap dihadapkan pada situasi yang membingungkan: mana fakta, mana opini. Polemik pengadaan alat makan, laptop, dan perlengkapan dapur oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi contoh nyata bagaimana informasi yang tidak utuh dapat membentuk persepsi yang keliru.
Isu yang beredar menyebutkan bahwa pengadaan tersebut menelan anggaran hingga triliunan rupiah. Narasi ini dengan cepat menyebar dan memantik reaksi publik. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, data yang ditampilkan justru menunjukkan angka yang berbeda. Pengadaan alat makan, misalnya, hanya ditujukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pagu sekitar Rp89,32 miliar dan realisasi sebesar Rp68,94 miliar. Sementara itu, pengadaan alat dapur memiliki pagu Rp252,42 miliar dengan realisasi sekitar Rp245,81 miliar.
Perbedaan antara narasi dan data inilah yang menjadi akar persoalan. Dalam konteks ini, angka bukan sekadar deretan nominal, melainkan representasi kebijakan yang harus dipahami secara menyeluruh. Ketika angka dipotong dari konteksnya, makna yang muncul pun dapat berubah drastis.
Di sisi lain, transparansi yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Pembukaan data anggaran kepada publik merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Realisasi anggaran yang berada di bawah pagu juga dapat diartikan sebagai upaya efisiensi. Namun demikian, transparansi saja tidak cukup. Informasi perlu disampaikan dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.
Masyarakat, sebagai penerima informasi, juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Sikap kritis diperlukan agar tidak mudah terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Kritis di sini bukan berarti menolak mentah-mentah atau menerima begitu saja, melainkan menguji kebenaran informasi dengan melihat sumber, konteks, dan data pendukung.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa komunikasi publik merupakan bagian integral dari kebijakan. Kebijakan yang baik dapat kehilangan maknanya jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Sebaliknya, komunikasi yang tidak akurat dapat memperbesar kesalahpahaman, bahkan memicu ketidakpercayaan.
Lebih jauh, isu ini menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan tidak dibangun dalam waktu singkat, tetapi dapat runtuh hanya karena miskomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam menyampaikan informasi, serta keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi.
Pada akhirnya, polemik pengadaan ini tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga tentang bagaimana kita, sebagai masyarakat, memaknai informasi. Di era digital, kemampuan literasi informasi menjadi kunci utama. Tanpa itu, publik akan terus berada dalam pusaran narasi yang bising, sementara data yang sebenarnya justru terabaikan.
Dengan membaca secara jernih dan memahami konteks secara utuh, diharapkan ruang publik tidak lagi dipenuhi oleh kesalahpahaman, melainkan oleh diskursus yang sehat, rasional, dan berbasis fakta.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
