Desa Wisata dan Perguruan Tinggi: Antara Euforia dan Ketahanan
Sastra | 2026-02-28 13:50:32Ditulis Oleh : Heryanti Utami
Dalam sepuluh tahun terakhir, desa wisata telah menjadi salah satu prioritas pembangunan pariwisata Indonesia. Pemerintah mendorong transformasi ribuan desa menjadi destinasi berbasis komunitas. Di seluruh Indonesia, ada ribuan desa wisata, menurut data resmi. Setiap tahun, Program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) diadakan. Jadesta adalah contoh platform digital yang dirancang untuk pendataan dan promosi.
Di atas kertas, ini adalah kisah yang berhasil. Berbagai perayaan dan pesta anugrah diadakan untuk mendorong semangat desa dalam memajukan desanya masing-masing. Belum lagi hadiah berupa uang dan fasilitas lainnya yang membuat acara ini sangat diminati warga desa di Indonesia.
Apakah Desa Wisata hanya terbatas pada papan nama yang sudah ada, gapura yang diperindah, media sosial yang mulai muncul, berbarengan dengan hadirnya para influencer. Apalagi apabila sudah ada perguruan tinggi yang tertarik mendampingi desa tersebut. Lebih mudah lagi apabila sudah ada bantuan CSR dari BUMN atau pihak industri dan swasta yang mendanai desa tersebut. Namun, pertanyaan paling mendasar: apakah desa tersebut benar-benar siap untuk kedatangan pengunjung? Apakah layanan sudah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan pelayanan dasar? Yang paling penting, apakah pariwisata menguntungkan masyarakatnya?
Desa wisata biasanya berkembang melalui beberapa tahapan dalam kebijakan nasional. Tahap pertama adalah desa wisata Rintisan, di mana desa baru menemukan potensi dan mulai menerima pengunjung terbatas. SDM masih belajar, infrastruktur masih sederhana, dan lembaga belum sepenuhnya kuat.
Tahap kedua adalah Berkembang. Pada titik ini, kunjungan mulai meningkat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sudah menjadi lebih kuat, paket wisata mulai dibuat, dan promosi mulai dilakukan secara lebih sistematis. Meskipun standar pelayanan belum merata, infrastruktur dasar dan homestay mulai dibenahi.
Masalahnya adalah banyak desa yang telah diberi status desa wisata, tetapi masih sangat baru. Bahkan ketika fondasi kelembagaannya belum siap, beberapa individu melompat secara simbolik ke level Maju karena penghargaan atau publisitas media.
Pada tahap tertinggi, desa wisata Mandiri memiliki tata kelola yang profesional, sistem pembagian keuntungan ekonomi yang jelas, standar kebersihan dan pelayanan yang konsisten, dan inovasi produk wisata yang berkelanjutan. Karena kelembagaan dan kemampuan lokal yang kuat, desa tidak lagi bergantung pada intervensi eksternal yang signifikan.
Lebih jauh lagi, dalam kerangka sustainable tourism, keberlanjutan tidak hanya soal pelestarian alam, tetapi juga distribusi manfaat ekonomi yang adil. Desa wisata yang berhasil bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu meningkatkan pendapatan warga secara merata tanpa merusak lingkungan dan kohesi sosial.
Namun, pertanyaannya sederhana: apakah sistem pendukungnya sudah memenuhi harapan? Kebijakan desa wisata terintegrasi dengan Undang-Undang Kepariwisataan, RPJMN, dan Dana Desa, yang mendorong pembangunan desa. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua desa memiliki kemampuan manajemen, sumber daya manusia, atau rencana yang matang untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan.
Peran perguruan tinggi menjadi sangat strategis dalam hal ini. Perguruan tinggi berpartisipasi dalam berbagai program pendampingan dan kebijakan, termasuk skema pengabdian kepada masyarakat, penelitian terapan, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Secara konseptual, langkah ini adalah yang paling tepat. Universitas memiliki sumber daya akademik, metodologi penelitian, dan keahlian perencanaan berbasis data yang dapat membantu meningkatkan tata kelola desa wisata.
Banyak dosen dan mahasiswa telah bekerja keras untuk membantu desa, seperti memberikan pelatihan pemandu, membuat paket wisata, dan mendigitalkan promosi. Namun, pendampingan tersebut mungkin terhenti di tengah jalan jika tidak ada dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Desa-desa kembali berjalan sendiri, seringkali tanpa sistem yang kuat untuk memantau dan menilai mereka.
Universitas adalah "penanggung dalam sunyi" kebijakan desa wisata. Meskipun mereka tidak memiliki banyak sumber daya, mereka diminta untuk hadir sebagai pembina. Padahal, kolaborasi antara pemerintah dan kampus harus diformalkan dalam skema pendanaan yang lebih terstruktur jika desa wisata ingin menjadi yang terbaik.
Sinkronisasi kebijakan merupakan masalah tambahan selain masalah anggaran. Desa seringkali menerima program dari berbagai Lembaga seperti kementerian desa, dinas pariwisata, BUMN, dan perguruan tinggi tanpa bekerja sama satu sama lain. Oleh karena itu, program tumpang tindih, tidak berfungsi, atau berhenti setelah laporan dibuat.
Kita harus mempertanyakan apakah kebijakan desa wisata melihat perguruan tinggi sebagai kolaborator strategis jangka panjang atau hanya sebagai bagian dari program. Desa wisata berisiko menjadi proyek euforia yang cepat naik dan cepat surut jika tidak memiliki dukungan struktural yang kuat, termasuk kepastian anggaran dan penguatan peran perguruan tinggi.
Pendampingan berbasis pengetahuan harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin mengubah paradigma dari kuantitas ke kualitas. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus membentuk program kerja sama berjangka panjang. Sistem evaluasi desa wisata harus mencakup pemantauan berbasis riset. Jumlah kepuasan wisatawan, distribusi keuntungan ekonomi, dan daya dukung lingkungan semuanya harus diukur secara ilmiah, bukan dengan asumsi.
Di tengah dorongan yang kuat untuk perguruan tinggi berpartisipasi dalam pembangunan desa wisata, muncul pertanyaan yang jarang didiskusikan: bagaimana jika kebijakan pendidikan tinggi berubah?
Program pengabdian kepada masyarakat, penelitian terapan, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah meningkatkan keterlibatan kampus dalam membangun desa wisata. Metode ini sangat progresif secara konseptual karena menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat nyata. Namun, kebijakan pendidikan tinggi sangat bergantung pada kepemimpinan kementerian. Pendampingan desa wisata mungkin tidak lagi menjadi prioritas utama jika prioritas berubah, seperti fokus pada teknologi digital, hilirisasi industri, atau internasionalisasi kampus.
Pertanyaannya sederhana: apakah desa wisata dapat bertahan tanpa bantuan universitas? Karena tidak semua Desa Wisata mendapatkan perhatian pihak swasta dan industri. Kondisi idealnya, kampus membina dan mendidik, pihak swasta mendanai dan memfasilitasi. Lalu pendampingan dilakukan beriringan diantara kampus, pihak industri/swasta dan pihak desa.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
