Pusat Inovasi Perempuan
Kritik Atas Keterlibatan TNI dan Polri dalam Program MBG
Politik | 2026-02-23 17:45:06
Hj. Mimi Lutmila, S.Si
Ketua Yayasan Lembaga Inovasi Perempuan Indonesia
Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu wacana kebijakan publik yang paling kontroversial dalam dua tahun terakhir. Program ini, diluncurkan sebagai upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara nasional, ternyata tidak hanya memicu diskursus tentang efektivitas implementasi, tetapi juga menimbulkan kritik tajam atas implikasi tata kelola dan keberpihakan sipil-militer dalam layanan sosial. Kritik tersebut muncul dari lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan ormas besar di Indonesia, yang secara kolektif menyoroti potensi konflik kepentingan dan risiko dominasi militer dalam urusan sipil.
1. Ancaman Dominasi Militer terhadap Urusan Sipil
Sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti KontraS menganggap keterlibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan MBG tidak berlandaskan pada kewenangan hukum yang jelas dan dengan demikian berpotensi mengaburkan batas antara tugas pertahanan/keamanan dengan layanan publik sipil. Kritik ini berakar pada pengalaman historis Indonesia terhadap praktik dwifungsi yang pernah memberi ruang bagi aparat keamanan untuk berperan dalam urusan non-militer. Kekhawatiran ini kembali mencuat dalam konteks MBG, di mana skala operasi dan sumber daya yang dikerahkan memperlihatkan dominasi institusional yang signifikan di luar ranah tugas konstitusional mereka.
2. Kurangnya Kompetensi Teknis Gizi
Dalam kerangka evaluasi kebijakan, keahlian teknis menjadi aspek penting dalam program pemberian makanan. Kritik yang berkembang, termasuk dari pengamat media internasional, menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak memiliki kompetensi profesional di bidang nutrisi dan keamanan pangan. Dalam berbagai laporan, keterlibatan pensiunan perwira dalam struktur Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap berkontribusi pada manajemen yang lemah dan kontrol mutu yang kurang memadai. Faktor ini disoroti setelah terjadi sejumlah kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan MBG di berbagai daerah, yang memperkuat kesan bahwa pendekatan keamanan sering mendominasi standar kesehatan dan sanitasi pangan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
3. Dampak pada Kualitas Program
Kritik akademis terhadap paradigma implementasi MBG menekankan bahwa orientasi aparat keamanan pada mobilisasi dan kontrol bisa mengesampingkan prinsip pemberdayaan komunitas dan standar teknis yang diperlukan untuk keberlanjutan program sosial. Studi kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu militeristik, termasuk dalam manajemen dapur layanan MBG, berpotensi mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan dinamis masyarakat, sehingga mengurangi efektivitas program dalam jangka panjang. Hal ini mencerminkan risiko bahwa orientasi administratif dan struktur komando dapat menggantikan proses partisipatif dan adaptif yang diperlukan untuk program pelayanan publik.
4. Potensi Malapraktik Tata Kelola
Kritik mengenai tata kelola juga menyoroti fenomena yang disebut sebagai militerisasi gizi, yakni kondisi di mana aparat keamanan mengambil peran dominan dalam operasi yang idealnya berada di bawah ranah manajemen sipil dan teknokrat kesehatan masyarakat. Keterlibatan TNI di dapur MBG dan struktur pengawasan yang intensif sering dipandang sebagai bentuk perluasan fungsi yang berpotensi merusak akuntabilitas anggaran publik. Sejumlah pengamat menilai bahwa ukuran kontrol administratif oleh institusi bersenjata dalam kegiatan bernilai sosial tinggi dapat mengaburkan standar transparansi, serta membuka ruang bagi inefisiensi penggunaan sumber daya negara.
5. Risiko Hubungan Sosial
Selain aspek struktural dan teknis, kehadiran personel militer dalam layanan distribusi makanan bagi masyarakat sipil juga dikritik oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU. Ormas-ormas tersebut menyatakan bahwa integrasi aparat militer dalam kegiatan keseharian masyarakat berpotensi merusak hubungan sosial sipil–militer yang selama ini dibangun pascareformasi. Kehadiran fisik personel berseragam dalam ruang sosial yang sangat dekat dengan warga, seperti ruang makan dan dapur sekolah, dinilai dapat menciptakan persepsi salah tentang fungsi institusi keamanan dalam kehidupan warganegara.
Kesimpulan
Keterlibatan TNI dan Polri dalam Program MBG, meskipun mendapatkan dukungan dari sebagian pihak pemerintah sebagai langkah percepatan implementasi layanan publik, menghadirkan sejumlah tantangan substantif terkait tata kelola, kompetensi teknis, dan supremasi sipil atas militer/Polri dalam ranah sosial. Kritik yang berkembang menuntut agar negara menegaskan batasan peran masing-masing institusi serta memperkuat kelembagaan teknokrat dan akuntabilitas sipil untuk memastikan bahwa tujuan program — yakni peningkatan kualitas gizi nasional — tidak terdistorsi oleh konflik kepentingan struktural dan pendekatan yang tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Dalam konteks negara demokratis, perlunya evaluasi menyeluruh atas peran TNI dan Polri dalam layanan sosial menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas program dan supremasi sipil dalam sistem pemerintahan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
