Indah Kartika Sari
Setahun Program MBG, Ancaman Stunting tak Kunjung Hilang
Agama | 2026-01-02 17:41:24Genap satu tahun sudah program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan sebagai senjata utama pemerintah dalam memerangi stunting. Namun, alih-alih memberikan titik terang bagi perbaikan gizi nasional, realita di lapangan justru menunjukkan pemandangan yang kontras. Ancaman stunting yang menghantui masa depan generasi bangsa tak kunjung mereda, sementara program ini terus berjalan di tengah kepungan berbagai masalah krusial yang mencederai niat baik di baliknya.
Dalam setahun perjalanannya, MBG diwarnai oleh rentetan peristiwa yang memprihatinkan. Kasus keracunan massal yang menimpa para penerima manfaat menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas. Belum lagi isu sensitif mengenai temuan ompreng yang mengandung babi serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar kelayakan. Dari sisi fiskal, penetapan anggaran yang sangat besar bagi MBG—yang mencapai ratusan triliun rupiah—berdampak sistemik pada pengurangan pos anggaran vital lainnya, termasuk anggaran bencana dan pendidikan. Ironisnya, meski anggaran diklaim tersedia, akuntabilitas penggunaannya terus dipertanyakan oleh masyarakat luas.
Sekedar Program Populis?
Jika ditelaah lebih dalam, MBG nampak lebih sebagai program populis-kapitalistik ketimbang solusi substantif bagi masalah gizi. Fokus utamanya seolah hanya pada terlaksananya program secara teknis demi mengejar angka ketercapaian, bukan pada kemaslahatan nyata masyarakat. Program ini dipaksakan terus berjalan, bahkan di masa libur sekolah ketika murid-murid tidak berada di tempat. Hal ini memicu kebingungan publik: apakah ini urgensi gizi atau sekadar formalitas agar anggaran terserap?
Kuat dugaan bahwa pemaksaan keberlanjutan program ini bukan semata untuk rakyat, melainkan demi menjaga agar "dapur SPPG" tetap beroperasi. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyoroti bahwa banyak pihak yang diuntungkan secara finansial dari margin profit pengolahan makanan ini, yang disinyalir dikelola oleh jejaring yang dekat dengan penguasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasa dalam sistem kapitalistik seringkali tidak amanah terhadap anggaran negara. Alih-alih dialokasikan secara strategis dan efisien untuk kebutuhan rakyat yang mendesak, anggaran justru dikelola dengan manajemen yang terkesan sebagai "eksperimen berjalan" yang berisiko tinggi.
Gizi sebagai Amanah dan Tanggung Jawab Negara
Islam memandang kebijakan publik sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat berdasarkan syariat. Pemimpin dalam Islam diposisikan sebagai raa'in (penggembala/pengurus) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Maka, setiap kebijakan haruslah berorientasi pada pelayanan kebutuhan masyarakat, bukan untuk memupuk popularitas penguasa atau memperkaya pengusaha dan kroninya.
Dalam menyelesaikan masalah gizi, Islam menawarkan pendekatan yang integral dan sistemik, bukan sekadar pemberian makan instan yang rentan korupsi.
-
Sistem Pendidikan: Mengedukasi masyarakat secara mendalam tentang pola hidup sehat dan pemenuhan gizi yang sesuai syariat.
-
Sistem Ekonomi: Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang luas bagi kepala keluarga agar mereka mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya secara mandiri dan bermartabat.
- Stabilitas Pangan: Negara menjamin ketersediaan bahan pangan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Melalui pengawasan pasar dan dukungan pada sektor pertanian, makanan bergizi menjadi mudah diakses oleh seluruh lapisan rakyat tanpa bergantung pada program musiman.
Dengan visi raa'in, negara hadir bukan sebagai pemberi sedekah yang dipolitisasi, melainkan sebagai penjamin hak-hak dasar rakyat. Hanya dengan kembali pada paradigma kepemimpinan yang amanah dan sistem yang terintegrasi, ancaman stunting benar-benar bisa dihapuskan dari bumi pertiwi.
Bahan Bacaan:
https://youtu.be/I8Uns1UmxEc?si=qKF-owIwO7S5nEh-
https://www.kompas.tv/nasional/639932/celios-kritik-mbg-tetap-jalan-saat-libur-sekolah-masyarakat-bingung-dan-pertanyakan-akuntabilitas
https://amp.kontan.co.id/news/anggaran-bencana-rp-60-triliun-cukup-menkeu-pastikan-mbg-tak-terganggu
https://www.detik.com/jatim/berita/d-8277326/mbg-tetap-jalan-saat-libur-sekolah-komnas-pa-surabaya-soroti-hal-ini
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
