rolariaskania
Palestina Tanpa Palestina: Paradoks BoP di Forum Perdamaian Global
Politik | 2026-02-15 21:20:17
Apakah perdamaian sejati bisa dibangun di atas meja yang sama sekali tidak menyertakan mereka yang paling menderita? Ketika Donald Trump meluncurkan Board of Peace di Davos Januari 2026, Palestina tidak hadir bahkan tidak diundang. Yang ada AS dengan hak veto mutlak, Israel sebagai mitra utama, dan negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Lalu, untuk siapa sebenarnya forum ini dibentuk?
Di tengah hiruk-pikuk diplomasi global, Indonesia memilih bergabung dengan Board of Peace (BoP) inisiatif kontroversial Presiden AS Donald Trump dengan dalih mendukung perdamaian Palestina. Keputusan ini, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Davos pada 22 Januari 2026, disertai komitmen kontribusi sukarela hingga US$1 miliar atau setara Rp 16,82 triliun untuk memperoleh keanggotaan tetap (Tempo, 26/01/2026).
Pemerintah mengklaim ini langkah strategis untuk menghentikan kekerasan, melindungi sipil, dan membangun masa depan Gaza. Fakta-fakta di lapangan berbicara lebih lantang daripada janji-janji diplomatik. BoP, yang dikendalikan sepenuhnya oleh Trump dengan hak veto absolut, bukanlah forum inklusif. Palestina bahkan tidak dilibatkan dalam perumusan agenda, sementara struktur organisasi ini lebih mirip alat kekuasaan unilateral AS daripada badan perdamaian netral. Penolakan dari negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris yang menilai BoP sebagai ancaman terhadap multilateralisme bahkan PBB menegaskan kecurigaan ini. Di tengah gencatan senjata yang rapuh, serangan Israel terus berlanjut.
Di mana peran BoP? Mengapa sebuah "dewan perdamaian" gagal mencegah kekerasan yang nyata?BoP bukan instrumen damai, melainkan kendaraan geopolitik dan ekonomi AS. Trump secara terbuka mempromosikan "New Gaza" sebagai visi rekonstruksi yang mengubah wilayah itu menjadi surga bisnis dengan gedung pencakar langit, resor pantai, pelabuhan modern, bandara, dan kompleks apartemen. Ini bukan pemulihan, tapi penggusuran dengan mengusir penduduk asli Palestina untuk membuka jalan bagi investor asing, menghapus jejak genosida, dan melegitimasi pendudukan. Rencana 20 poin Trump, yang menjadi fondasi BoP, esensinya adalah mengonsolidasikan pengaruh AS-Israel, bukan membebaskan Palestina.
Keikutsertaan Negeri Muslim
Keikutsertaan negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, hanya berfungsi sebagai pelengkap dengan memberikan cap legitimasi pada agenda yang sebenarnya berpotensi merusak. Bayangkan jika Indonesia membayar komitmen yang diminta sebesar Rp16,82 triliun dari rakyat Indonesia akan berpotensi mengalir ke proyek yang menghancurkan identitas Gaza bukankah ini ironis, bahkan tragisDari perspektif Islam, paradoks ini semakin mencolok. Palestina tidak butuh "perdamaian" ala penjajah yang memperpanjang dominasi namun yang dibutuhkan adalah pembebasan total dari pendudukan Zionis.
Perdamaian hakiki hanya terwujud jika penjajah hengkang Perdamaian hakiki hanya terwujud jika penjajah hengkang dari wilayah suci itu. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu..." (QS. Al-Baqarah: 191). Ayat ini menegaskan kewajiban mengusir penindas, bukan berdamai di atas kezalimanLebih jauh, jihad adalah satu-satunya jalan Islam untuk mewujudkan pembebasan ini.
Dalam buku Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah jihad dijelaskan sebagai kewajiban kolektif (fardh kifayah) untuk membebaskan tanah Muslim dari pendudukan kafir, bukan melalui diplomasi kompromis, tapi melalui perjuangan yang terorganisir. Dalam buku ini menekankan bahwa jihad bukan kekerasan sembarangan, melainkan metode sistematis untuk mengembalikan kehormatan umat, dengan negara akan mengkomando jihad. Tanpa adanya negara dalam perspektif Islam ini upaya pembebasan hanya jadi serpihan, bukan gelombang besar yang menyapu penindasan.
Terfragmentasinya umat muslim hari ini salah satunya menjadi alasan hadirnya permasalahan yang dialami palestina. Penyatuan negeri-negeri muslim adalah jawaban untuk terhasilnya kekuatan, bukan dengan bersatu kepada kekuasaan yang justru bagian dari yang memerangi umat muslim. Allah SWT berfirman: "Dan Allah tidak akan memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman" (QS. An-Nisa’: 141). Bergabung dengan BoP dapat diartikan seolah memberi jalan itu, sebuah potensi pengkhianatan yang bertentangan dengan prinsip Islam.
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya imam (khalifah) adalah perisai: orang-orang berperang di belakangnya..." (HR. Muslim). Hadis ini mengingatkan bahwa hadirnya kepemimpinan Islam bukan mimpi utopis, tapi institusi nyata yang mampu melindungi umat. Negeri-negeri Muslim harus menjadikan hadirnya penerapan Islam sebagai agenda utama dan segera merealisasikannya.
Hanya dengan persatuan ini, kekuatan militer, ekonomi, dan diplomatik umat dapat dikerahkan untuk membebaskan Palestina.Bergabung dengan BoP bukanlah langkah maju, melainkan mundur ke belakang dari solidaritas umat ke kompromi dengan penindas. Umat Islam, termasuk Indonesia, harus bangun dari mimpi palsu ini. Pembebasan Palestina bukan soal donasi miliaran dolar, tapi soal keberanian menegakkan keadilan Ilahi. Hanya dengan persatuan mandiri, Palestina bebas, Gaza mulia kembali, dan perdamaian hakiki tercapai. Wallahua’lam bissawab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
