Dwi Nesa
Mewujudkan Kesehatan Gratis Tanpa PBI BPJS
Agama | 2026-02-15 16:05:33
Malang nian nasib 11 juta Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI BPJS) yang telah dinonaktifkan. Mereka tak bisa lagi mengakses kesehatan gratis. Lebih parahnya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Hal ini sontak membuat mereka kelabakan.
Bermula dari kebijakan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf yang meminta 11 juta PBI untuk dinonaktifkan karena ada pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN). 11 juta masyarakat tersebut dinilai telah naik desil. Nantinya PBI akan dialihkan ke penerima lain dengan kreteria desil 1-5 alias masyarakat miskin. Praktek di lapangan masih banyak masyarakat miskin yang tidak tergolong PBI BPJS.
Sebelas juta masyarakat yang dicabut BPJS PBI bukan jumlah yang sedikit, dan menyangkut nyawa. Banyak pasien yang terpaksa menunda pengobatan lantaran kebijakan tersebut. Akhirnya banyak protes di sana-sini. Pemerintah merespon dengan mengaktifkan kembali BPJS PBI tersebut. Namun hanya berlaku selama tiga bulan. Bagaimana kelanjutan nasib mereka setelah 3 bulan, masih tak menentu. Beberapa pasien rela tidak menerima bantuan apa-apa asal tetap menjadi peserta PBI BPJS.
Kiranya cocok ungkapan bahwa "orang miskin dilarang sakit". Kalau sudah terlanjur sakit, akan sulit untuk berobat. Si miskin harus menahan sakit lantaran tak punya biaya berobat, bahkan sampai kehilangan nyawa. Sedangkan orang kaya mudah mengakses kesehatan. Tidak adil memang. Kesehatan memang mahal di negeri ini. Kesehatan seperti barang dagangan yang bisa diperjualbelikan.
Negara tidak berperan sebagai pemberi layanan kepada rakyatnya. Negara hanya mengatur regulasi terkait kesehatan. Orang yang mampu bayar, akan mendapat layanan kesehatan. Sedangkan yang tidak mampu akan diberi gratis meskipun akan dibedakan pelayanannya. Itupun hanya untuk sebagian saja. Masih banyak orang miskin di negeri ini yang tidak mendapat bantuan. Karena dana untuk kesehatan juga sangat terbatas.
Padahal masalah kesehatan adalah kebutuhan mendasar manusia. Semua orang berhak mendapatkan layanan kesehatan bila sakit. Namun sayang, negara yang berorientasi kapitalis tidak menganggap kesehatan masyarakat masalah serius. Bahkan untuk memperbarui data saja, rakyat dibuat bingung dan kelabakan, yang berimbas pada terhentinya layanan kesehatan untuk mereka. Padahal banyak diantara mereka merupakan pasien penyakit parah seperti pasien cuci darah, sakit paru-paru, dan jantung.
Ini bukan masalah teknis, atau masalah komunikasi yang tidak lancar. Lebih dari itu, paradigma kapitalisme menganggap melayani masyarakat tidaklah menguntungkan. Subsidi untuk masyarakat adalah beban APBN. Jangankan memberi layanan kesehatan gratis untuk seluruh warganya, untuk masyarakat miskin saja masih dipersulit. Seolah nyawa manusia tidak berharga.
Jadi perlu adanya perubahan paradigma dalam kehidupan bernegara. Perubahan sistemis yang membuang jauh paradigma kapitalis. Karena apabila kapitalisme masih dipakai dalam mengatur sebuah negara, maka permasalahan rakyat tidak akan terurus, meskipun ganti penguasa. Kapitalisme akan selalu mempertimbangkan untung rugi, meskipun untuk rakyat sendiri.
Teringat hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus". Ijmak Sahabat juga menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah kebutuhan dasar rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis.
Dari hadits dan ijmak sahabat di atas bisa diketahui bahwa kesehatan adalah termasuk kebutuhan dasar manusia. Negara berfungsi memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan kesehatan secara gratis dan layak. Tanpa membeda-bedakan status sosial dan ekonomi mereka. Tidak hanya rakyat miskin yang berhak akan kesehatan gratis, tapi orang kaya juga, selama dia menjadi warga negara.
Sayangnya kesehatan gratis bagi seluruh warga tidak pernah dipraktekkan di negeri ini. Padahal layanan kesehatan gratis itu perintah Allah Swt dan RasulNya. Paham sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) menjadikan muslim hanya menjalankan agama dalam ranah individu saja, seperti sholat, zakat dan sedekah, puasa, ibadah haji, dan sebagainya. Sedangkan aturan agama yang menyangkut negara tidak diamalkan, seperti sistem ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik pemerintahan, dan sebagainya.
Seandainya sebuah negara menerapkan Islam secara menyeluruh baik level individu, masyarakat, maupun negara, pasti bisa terwujud kesehatan gratis. Bahkan kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, dan keamanan juga bisa gratis.
Biayanya diperoleh dari Baitul Mal (kas negara). Sumbernya bisa diambilkan dari pos kepemilikan umum seperti hasil tambang, hutan, perikanan, dan sebagainya. Juga dari pos fai dan kharaj.
Maka penting untuk menerapkan kebijakan yang sejalan dengan syariat Islam secara menyeluruh. Karena Islam jika diterapkan akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Di samping kewajiban sebagai seorang muslim untuk menjalankan perintah Allah Swt dan menjauhi laranganNya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
