Stigma Dominasi dalam Kepemimpinan Perempuan, Kritik atau Bias?
Culture | 2026-02-11 20:57:21
Di banyak ruang publik, ketika seorang perempuan tampil tegas, lugas, dan berani mengambil keputusan, tidak jarang ia segera diberi label dominan, galak, terlalu ambisius, bahkan otoriter. Sementara itu, sikap yang sama pada laki-laki sering dipuji sebagai wibawa dan ketegasan. Di titik ini, pertanyaannya menjadi sederhana namun penting. Apakah anggapan tentang dominasi itu benar-benar kritik yang objektif, atau sebenarnya bias yang sudah lama tertanam dalam cara pandang kita?
Sejak kecil, masyarakat membentuk gambaran tentang bagaimana seharusnya perempuan bersikap. Perempuan diharapkan lembut, sabar, penuh empati, dan tidak terlalu menonjol. Ketika seorang perempuan memasuki ruang kepemimpinan dan menunjukkan ketegasan, sebagian orang merasa ada yang tidak sesuai dengan bayangan tersebut. Reaksi yang muncul sering kali bukan murni pada kualitas kepemimpinannya, melainkan pada ketidaknyamanan melihat perempuan berada di posisi otoritas.
Pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Idealnya, tanggung jawab dan penilaian sosial dibagi secara adil. Namun dalam praktiknya, standar yang digunakan sering berbeda. Jika seorang laki-laki meninggikan suara saat rapat, ia dianggap tegas. Jika perempuan melakukan hal yang sama, ia dinilai emosional. Ketika laki-laki mengambil keputusan cepat, ia disebut visioner. Ketika perempuan melakukannya, ia bisa dicap tergesa-gesa atau haus kuasa. Tindakan yang serupa dinilai dengan ukuran yang tidak sama.
Dalam pemikiran filsafat, Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir dalam jabatan atau struktur resmi, tetapi juga dalam wacana, dalam cara masyarakat berbicara dan memberi makna. Selama berabad-abad, kepemimpinan lebih sering diasosiasikan dengan laki-laki. Maka ketika perempuan memimpin, ia dianggap keluar dari pola yang sudah mapan. Label terlalu dominan bisa menjadi cara halus untuk mengingatkan bahwa ia sedang berada di wilayah yang dulu bukan miliknya.
Simone de Beauvoir pernah menyebut bahwa perempuan kerap diposisikan sebagai pihak kedua, bukan sebagai subjek utama. Dalam konteks kepemimpinan, perempuan tidak hanya dituntut kompeten, tetapi juga harus menjaga citra agar tetap dianggap cukup feminin. Jika ia terlalu lembut, ia dinilai lemah. Jika ia terlalu tegas, ia disebut dominan. Situasi serba salah ini jarang dialami laki-laki. Ketegasan laki-laki hampir selalu dipandang sebagai kualitas positif.
Tentu saja, bukan berarti semua kritik terhadap pemimpin perempuan adalah bias. Kritik tetap penting dalam sistem yang sehat. Jika seorang pemimpin bersikap sewenang-wenang, menutup ruang dialog, dan menyalahgunakan kewenangan, maka ia pantas dikritik tanpa memandang jenis kelamin. Namun kritik yang adil seharusnya berfokus pada kebijakan dan dampaknya, bukan pada stereotip tentang bagaimana perempuan seharusnya bersikap.
Contoh nyata dapat dilihat dalam dunia politik dan organisasi. Sejumlah pemimpin perempuan sering mendapat sorotan berlebih pada gaya bicara, ekspresi wajah, bahkan pilihan pakaian. Hal-hal seperti ini jarang dijadikan ukuran utama ketika menilai pemimpin laki-laki. Di lingkungan kerja, seorang manajer perempuan yang menegakkan disiplin bisa dianggap kurang empatik, sementara manajer laki-laki dengan kebijakan yang sama dinilai profesional. Di sekolah atau kampus, kepala lembaga perempuan yang menerapkan standar tinggi kadang dicap terlalu keras, padahal kebijakan tersebut sama saja dengan yang pernah diterapkan oleh pendahulunya yang laki-laki.
Pepatah lain mengingatkan, tak kenal maka tak sayang. Ketidakterbiasaan melihat perempuan dalam posisi otoritas dapat menimbulkan resistensi yang tidak selalu disadari. Resistensi itu lalu muncul dalam bentuk komentar dan kritik yang tampak rasional, tetapi sebenarnya berakar pada prasangka lama. Apa yang disebut dominasi bisa jadi hanyalah ketegasan yang belum terbiasa kita terima dari seorang perempuan.
Pada akhirnya, persoalan ini mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar menilai kepemimpinan berdasarkan kapasitas dan hasil kerja, atau masih terikat pada gambaran lama tentang siapa yang pantas memimpin. Jika laki-laki dan perempuan sama-sama memikul tanggung jawab, maka seharusnya keduanya dinilai dengan ukuran yang sama.
Mungkin sebelum kita terburu-buru menyebut seorang pemimpin perempuan terlalu dominan, ada baiknya kita bertanya kembali. Apakah yang kita lihat benar-benar masalah dalam kepemimpinannya, atau hanya ketidaknyamanan kita menghadapi perubahan. Bisa jadi, yang kita anggap kritik, sebenarnya adalah bias yang belum selesai kita akui.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
