Eulis Wida
Board Of Peace Sebuah Diplomasi Semu
Politik | 2026-02-11 13:59:50Narasi perdamaian kembali digaungkan melalui pembentukan Board Of Peace (BoP) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pemerintah Indonesia telah resmi menandatangani keikutsertaan dalam lembaga ini dengan dalih diplomasi untuk masa depan Palestina. Namun, dengan angka fantastis sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 17 triliun rupiah yang harus disetorkan sebagai syarat keanggotaan tetap. Angka yang sangat fantastis ini menjadi ironi di tengah kondisi perekonomian dalam negeri yang sedang terpuruk. Pertanyaannya, apakah dana sebesar itu disetorkan ke sebuah lembaga yang arah kebijakannya dikendalikan penuh oleh Amerika Serikat (AS)?
Seperti diketahui, BoP dirancang dengan struktur kekuasaan yang timpang, di mana AS memegang kekuasaan hak veto. Hal ini secara otomatis menempatkan kepentingan AS di atas segala-galanya. Memberikan dana sebesar itu kepada lembaga yang dikendalikan oleh pendukung utama entitas Zionis bukanlah sebuah langkah diplomasi yang cerdas, melainkan bentuk penyetoran aset umat untuk memperkuat agenda lawan yang secara nyata memusuhi Islam.
Allah SWT telah mengingatkan dalam Al-Qur'an mengenai karakter kaum yang memusuhi Islam dalam membangun aliansi:
“Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mau mengikuti agama mereka ” (QS. Al-Baqarah: 120).
Jika kita menganalisis di balik pembentukan BoP, institusi ini sama sekali tidak dibentuk untuk kemaslahatan rakyat Palestina. Bukti paling nyata adalah tidak dilibatkannya otoritas maupun rakyat Palestina dalam proses pembentukannya. BoP sejatinya adalah alat untuk merealisasikan rencana 20 poin Trump atas Gaza.
Visi Trump bukan tentang kemerdekaan Palestina, melainkan tentang penguasaan lahan. Rencana pembangunan "Gaza Baru" yang digadang-gadang berisi gedung bertingkat langit, kawasan wisata pantai, pelabuhan internasional, hingga apartemen mewah, sebenarnya adalah proyek pengusiran penduduk asli. Rakyat Gaza akan dipaksa keluar dari tanah mereka demi memuluskan proyek properti dan geopolitik AS. Dalam skema ini, keberadaan negara-negara Muslim seperti Indonesia hanya dijadikan pelengkap dan pemberi legitimasi agar proyek kemanusiaan Palestina ini terlihat "disetujui" oleh dunia Islam.
Keikutsertaan negeri-negeri Muslim dalam BoP, merupakan sebuah pengabdian nyata terhadap Muslim di Gaza. Alih-alih membela, keikutsertaan ini justru membantu AS membiayai dan melegitimasi penghapusan jejak sejarah serta eksistensi rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri.
Allah SWT melarang keras bagi orang beriman untuk menjadikan musuh Allah sebagai pelindung atau kawan setia dalam aliansi politik:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuh-Ku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia kalian, lalu karena rasa kasih sayang kalian kepada mereka, kalian sampaikan kepada mereka berita-berita Rasul ” (QS. Al-Mumtahanah: 1).
Dalam sudut pandang syariat, persoalan Palestina adalah persoalan tanah kharajiyah yang dirampas oleh penjajah. Maka, solusi yang ditawarkan Islam sangatlah tegas dan tidak bertele-tele. Palestina sama sekali tidak membutuhkan investasi properti, hibah yang mengikat, ataupun rencana pembangunan ekonomi ala Barat. Yang dibutuhkan oleh Palestina adalah pembebasan total dari pendudukan entitas Zionis.
Hakiki perdamaian bagi Palestina hanya akan terwujud jika penjajah Zionis hengkang dari seluruh wilayah Palestina tanpa sisa. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini bukanlah melalui meja perundingan yang dipimpin oleh negara kafir, melainkan melalui bahasa perlawanan secara fisik. Sejarah telah membuktikan bahwa entitas penjajah tidak akan pernah tunduk pada kata-kata diplomasi, melainkan hanya tunduk pada kekuatan fisik yang nyata.
Namun perlawanan fisik ini membutuhkan komando untuk bersatu. Di sinilah letak urgensi keberadaan kepemimpinan Islam. Kepemimpinan Islam adalah satu-satunya institusi politik yang akan menyatukan kekuatan militer umat Islam sedunia untuk memerdekakan tanah-tanah yang terjajah. Kepemimpinan Islam adalah satu-satunya institusi politik yang akan menjadi perisai bagi umat. serupa sabda Rasulullah SAW:
“Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana orang-orang akan berada di belakangnya dan melindungi (dari musuh) di bawahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Tanpa Kepemimpinan Islam, kekuatan umat Islam akan terus terpecah belah dan mudah dipermainkan oleh agenda negara-negara kafir.
Negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia, seharusnya sadar bahwa haram hukumnya bersekutu dengan negara yang secara nyata memerangi kaum Muslim, seperti AS yang secara terang-terangan menyokong kebiadaban Zionis. Bergabung dengan BoP bukan hanya kesalahan politik, tapi juga pelanggaran terhadap prinsip akidah yang menuntut keberpihakan total kepada sesama Muslim.
Sudah saatnya umat Islam membuang jauh-jauh harapan palsu pada lembaga-lembaga bentukan Barat. Umat harus menjadikan tegaknya kembali Kepemimpinan Islam sebagai qadhiyah masiriyah atau agenda utama yang menyangkut hidup dan mati. Hanya dengan Kepemimpinan Islam-lah, kemuliaan Islam akan kembali dan tanah Palestina akan kembali ke pelukan umat, bersih dari penjajahan dan tipu daya politik internasional.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
