Sari Mariana
Pengkhianatan terhadap Muslim Palestina
Agama | 2026-02-11 05:11:04
Pengkhianatan Terhadap Muslim Palestina
Langkah pemerintah Indonesia dalam rangka ikut serta aktif pada perdamaian Palestina cukup mencengangkan dengan mendatangani keikutsertaan indonesia dalam keanggotaan Board Of Peace Charter (BOP) pada kamis 22 Januari 2026, di Davos Swiss.
Penandatanganan tersebut menjadikan Indonesia adalah salah satu negara member dalam BOP yang tidaklah dengan gratifikasi member, akan tetapi menjadi member dengan syarat biaya 1juta Dollar atau setara 17 Trilyun Rupiah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Alasan Keikutsertaan menjadi bagian dari Bridge Of Peace memang didasari dengan sejalannya amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Namun apakah BOP yang notabene adalah bentukan negara-negara yang justru bersekutu melancarkan genosida selama ini ke palestina dan menunduduki palestina dengan invasinya hingga hari ini, dapatkah dikatakan sebuah wadah untuk membawa indonesia untuk ikut berperan aktif dalam perdamaian untuk warga dan negara palestina?
Sebagaimana kita ketahui bahwa BOP merupakan badan internasional yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trumph untuk mengawasi adminstrasi, stabilisasi dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pasca konflik. Serta merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20 point roadmap). Yang tentunya sebagai pengagas AS yakni Donald Trumh mempunyai hak Veto dalam penentuan arah BOP.
Dapat dilihat justru dalam keanggotan BOP tidak melibatkan Palestina sebagai salah satu anggota ataupun sebagai anggota dalam dewan BOP yang seharusnya sebagai subjek penentu arah dan revitalisasi Palestina sebagai sebuah negara yang utuh berdaulat. Nampak justru BOP dibentuk dalam rangka keinginan dan kepentingan geopolitik, ekonomi AS dan urgensitas AS untuk menguasai Gaza, mengusir penduduk dari rumah-rumah mereka dan kemudian membangun Gaza baru dengan gaya kapitalisme. Tentunya untuk memperoleh keuntungan dengan membangun Gaza dengan menara kantor pencakar langit, menjadikan pendapatan dalam sektor pariwisata pantai, pelabuhan, bandara dan gedung-gedung apartemen serta properti-properti lainnya.
BOP dibentuk tidak lain hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan tersebut dan untuk melegitimasinya bersama negara-negara muslim lainnya sebagai alat untuk meralisasikan 20 point Road Map. Dimana resolusi 20 point Road Map telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025) dan pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).
Oleh karena itu keikutsertaan negara-negara muslim khususnya indonesia dalam BOP adalah pengkhianatan terhadap warga muslim Gaza Palestina yang merupakan restu terhadap BOP dan PBB dalam memuluskan langkah-langkah legitimasi tujuan-tujuan tersebut.
Palestina adalah negara pertama yang memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia kala itu. Dan sekarang Palestina dalam kurung waktu genosida yang terus menerus dan invasi hingga hari ini masih tetap bertahan menjaga tanah-tanah mereka dari Zionis. Palestina tidak membutuhkan BOP maupun rencana-rencana AS yang juga direstui oleh PBB. Kebutuhan Palestina adalah pembebasan tanah-tanah penduduk Gaza dari Invasi Zionis yang masih terus berlangsung.
Mewujudkan kebutuhan Palestina memperoleh perdamaian hakiki hanya akan terwujud jika Zionis angkat kaki dari bumi Palestina. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan Jihad. Kekuatan, kekuasaan dan seruan pemerintahan islam dalam sebuah institusi Khilafah adalah satu-satunya yang akan memberikan komando Jihad Akbar untuk mampu membebaskan Palestina.
Berhenti dan tanggalkan persekutuan dengan negara kafir harbi fi’lan (AS dan Zionis) yang telah memerangi dan menginvasi Palestina. Negeri-negeri muslim justru harus bersatu dan bersegera mewujudkan Khilafah. Umat islam seluruh dunia harusnya menjadikan Khilafah sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) untuk segera direalisasikan terwujudnya sehingga bisa melaksanakan perdamaian dunia yang hakiki.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
