Indah Kartika Sari
Ironi Pemulihan Bencana Aceh, Butuh Paradigma Bervisi Melayani
Agama | 2026-02-02 09:26:45Sampai detik ini, Provinsi Aceh masih berada dalam dekapan duka yang berkepanjangan. Bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Serambi Mekkah ini bukan lagi sekadar fenomena alam musiman, melainkan telah menjelma menjadi krisis kemanusiaan dan krisis ekonomi yang sistemik. Penetapan status tanggap darurat yang kini memasuki kali keempat menjadi indikator tak terbantahkan bahwa proses pemulihan pascabencana di lapangan masih berjalan di tempat
Dampak bencana kali ini sangat massif menyebabkan lumpuhnya nadi kehidupan. Kelumpuhan ini terjadi di sektor agraris yang menjadi tumpuan hidup mayoritas warga Aceh. Berdasarkan data terkini, seluas 56.652 hektare lahan persawahan yang tersebar di 18 kabupaten dan kota dilaporkan rusak akibat terjangan banjir dan timbunan material longsor. Angka ini bukan sekadar statistic, namun menggambarkan hilangnya harapan bagi ribuan kepala keluarga petani untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi mereka. Tidak hanya mengalami gagal panen, hasil pertanian dan perkebunan warga sulit dipasarkan karena akses transportasi darat yang tak kunjung pulih. Akibatnya, komoditas unggulan Aceh seperti kopi dan palawija membusuk di gudang atau terpaksa dijual dengan harga sangat rendah karena panen sulit dipasarkan ke luar wilayah.
Lambatnya pemulihan ekonomi di Aceh memicu efek domino menyebabkan banyak warga kehilangan mata pencaharian, lapangan kerja di sektor informal menghilang, dan daya beli masyarakat merosot tajam. Pada akhirnya perputaran uang rakyat berhenti karena ketidakmampuan menjual hasil bumi. Sementara itu, konsep pengelolaan dana untuk menangani bencana dibangun berdasarkan paradigma kapitalistik yang berpegang pada prinsip untung-rugi. Akhirnya anggaran negara lebih difokuskan pada proyek-proyek investasi yang menjanjikan imbal hasil cepat, sementara pemulihan hajat hidup rakyat dianggap sebagai beban biaya (cost). Akibatnya, alokasi dana pemulihan menjadi terbatas dan rakyat seolah "dipaksa" mandiri di tengah puing-puing bencana.
Ditambah lagi, sistem pengelolaan menunjukkan kelemahan koordinasi antar lembaga. Penanganan yang bersifat parsial dan reaktif mengakibatkan status tanggap darurat harus diperpanjang berulang kali tanpa solusi permanen pada perbaikan infrastruktur vital. Di sini, negara terlihat gagap menjalankan perannya sebagai raa’in (pengurus rakyat).
Akses Darat Belum Pulih, Hasil Pertanian dan Perkebunan Wilayah Tengah Aceh Terpuruk" />
Oleh karena itu, perlu kiranya melakukan pemulihan bencana dengan menggunakan paradigma Islam yang sangat kontras dengan paradigma kapitalistik dalam menangani krisis dan bencana. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah untuk mengurus urusan rakyat secara totalitas, tanpa syarat, dan tanpa perhitungan bisnis.
Islam memandang bahwa negara pelindung atau raa-in sejati yang berperan sebagai pengurus rakyat yang memastikan pemulihan infrastruktur, lahan pertanian, dan kebutuhan dasar warga dilakukan secara cepat dan adil. Rasulullah SAW bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya" (HR Muslim).
Penanganan bencana dalam sistem Islam akan dikomando oleh pemimpin yang bervisi pelayanan kepada umat sebagai bentuk amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selayaknya Kholifah Umar Bin Khottob, pemimpin bervisi pelayan umat ini akan menyalurkan bantuan secara langsung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Korban bencana yang jatuh sakit, lansia, difabel, atau mereka yang kehilangan alat produksi (seperti sawah yang rusak) harus diprioritaskan. Bantuan ini adalah hak rakyat dan kewajiban pemimpin/negara, bukan alat pencitraan politik.
Mitigasi bencana beserta recovery atau pemulihannya tentu butuh dana yang sangat besar. Dalam sistem kepemimpinan Islam, pendanaan bencana dalam Islam tidak bergantung pada utang atau investasi swasta, melainkan bersumber dari Baitul Maal. Dengan jumlah aset yang besar dari kepemilikan umum dan sumber pendapatan lainnya, Baitul Maal mampu mengalokasikan dana secara masif untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, dan layanan dasar segera setelah bencana terjadi. Kemaslahatan masyarakat menjadi satu-satunya dasar alokasi anggaran.
Dengan dana yang sangat besar dari Baitul Maal, maka negara akan membuat semua program pemulihan bencana berbasis pada prinsip: sederhana dalam aturan (birokrasi tidak berbelit), cepat dalam pelayanan (responsif), dan profesional dalam penanganannya (menggunakan teknologi dan tenaga ahli terbaik). Semuanya dilakukan dengan landasan ketaqwaan yang tinggi sehingga dana yang disalurkan lewat program recovery dengan mudah teraudit rapi demi menghindarkan dari praktek korupsi.
Tragedi di Aceh merupakan ujian bagi nurani dan integritas tata kelola negara. Menunda pemulihan berarti membiarkan penderitaan rakyat terus berlanjut. Saatnya kita beranjak dari paradigma kapitalistik yang kaku menuju paradigma kepemimpinan yang melayani. Hanya dengan menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi, kita dapat melihat Aceh bangkit kembali, di mana pembangunan tidak hanya menciptakan fisik bangunan, tetapi juga membawa rahmat bagi seluruh alam.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
