Sabit Wiramadi
Ketika Moral Menjadi Penjaga Bangsa
Agama | 2026-02-01 10:43:32
Dalam perjalanan sejarah peradaban, kemajuan suatu bangsa tidak pernah semata-mata ditentukan oleh kecanggihan ilmu pengetahuan, tingginya jabatan struktural, atau pesatnya pertumbuhan ekonomi. Semua itu, betapapun dahsyatnya, akan kehilangan makna ketika tidak ditopang oleh fondasi moral yang kokoh. Ilmu tanpa moral berpotensi melahirkan kecerdasan yang dingin dan manipulatif; kekuasaan tanpa moral membuka jalan bagi tirani; dan kecerdasan tanpa etika justru dapat menjadi alat penghancur kemanusiaan.
Indonesia hari ini sejatinya tidak kekurangan orang-orang cerdas. Institusi pendidikan terus melahirkan lulusan berprestasi, gelar akademik kian menjamur, dan akses informasi terbuka luas. Namun, di tengah-tengah intelektualitas tersebut, bangsa ini justru menghadapi krisis yang lebih mendasar: krisis moral. Inilah paradoks zaman modern, yakni ketika kemajuan tidak selalu sejalan dengan kebijaksanaan.
Moral sebagai Fondasi Peradaban
Secara kontekstual, moral dapat dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai yang membimbing manusia dalam membedakan benar dan salah, adil dan zalim, patut dan tidak patut. Moral bukan sekedar norma sosial, melainkan kompas batin yang bekerja bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal. Ia menuntut konsistensi antara pengetahuan, sikap, dan tindakan.
Dalam perspektif Islam, moral atau akhlak menempati posisi sentral. Rasulullah SAW menegaskan bahwa misi utama kenabiannya adalah penyempurnaan akhlak manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR.Ahmad)
Hadits ini menegaskan bahwa kemuliaan akhlak bukanlah pelengkap, melainkan inti dari peradaban Islam. Tanpa akhlak, ilmu dan kekuasaan kehilangan etikanya.
Krisis Moral di Tengah Kemajuan
Realitas sosial hari ini menunjukkan gejala yang mengerikan. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sering dianggap sebagai kelaziman. Keadilan kerap tunduk pada kekuatan uang dan jabatan. Kebenaran dikaburkan oleh kepentingan, sementara kekuasaan sering dikorbankan demi keuntungan sesaat.
Ironisnya, degradasi moral ini tidak hanya terjadi di kalangan awam, tetapi juga merambah kelompok terdidik. Gelar akademik dan status sosial tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan keluhuran budi. Fenomena ini memperkuat satu kesimpulan penting: pendidikan yang tidak diperlukan pada moral hanya akan melahirkan kecerdasan teknis tanpa hati nurani.
Al-Qur'an telah memberikan peringatan keras terhadap kecerdasan yang tercerabut dari nilai moral. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi:
أَفَلَا يَعْقِلُونَ
“Tidakkah mereka berpikir?” (QS. Al-Baqarah : 44)
Ayat ini tidak sekedar menyebutkan penggunaan akal, tetapi menjelaskan manusia yang mengetahui kebenaran namun enggan mengamalkannya. Inilah bentuk kegagalan moral yang paling berbahaya: mengetahui yang benar, tetapi memilih yang salah.
Kepemimpinan dan Moral Publik
Krisis moral menjadi semakin serius ketika ia menjangkiti kepemimpinan. Bangsa ini bukan kekurangan pejabat, tetapi kekurangan pemimpin. Pejabat berorientasi pada jabatan dan kekuasaan; pemimpin berorientasi pada amanah dan tanggung jawab moral.
Al-Qur'an menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Nya yang berbunyi:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang menerimanya.” (QS. An-Nisa': 58)
Ayat ini menegaskan bahwa jabatan bukan hak istimewa, melainkan beban moral. Ketika amanah dikhianati, maka kehancuran sosial menjadi keniscayaan.
Generasi Muda dan Tanggung Jawab Etis
Di tengah situasi tersebut, generasi muda memegang peranan strategis. Mereka adalah pewaris masa depan bangsa sekaligus agen perubahan. Namun kecerdasan generasi muda akan sia-sia jika tidak disertai keberanian moral. Keberanian untuk jujur ketika menggambarkan lebih agresif, keberanian untuk adil ketika ketidakadilan dinormalisasi, dan keberanian untuk berbeda ketika mayoritas memilih jalan pintas.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadits nya:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR.Abu Dawud)
Hadits ini menempatkan keberanian moral sebagai puncak perjuangan. Ia menegaskan bahwa membela kebenaran—meski sendirian—adalah bentuk pengabdian tertinggi.
Moral di Ruang Publik dan Media Sosial
Di era digital, moralitas diuji tidak hanya di ruang nyata, tetapi juga di ruang virtual. Media sosial telah menjadi arena pembentukan opini publik, namun juga ladang subur bagi kebencian, fitnah, dan normalisasi ringkasan. Oleh karena itu, menjaga moral di media sosial merupakan bagian integral dari tanggung jawab kebangsaan.
Al-Qur'an telah mengingatkan ini. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:
مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
“Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada pengawas yang selalu siap mencatat.” (QS.Qaf : 18)
Ayat ini relevan dalam konteks digital: setiap kata, termasuk yang ditulis di layar gawai, memiliki konsekuensi moral.
Kesimpulan: Moral sebagai Penjaga Bangsa
Bangsa besar tidak diukur dari tingginya gedung pencakar langit atau derasnya arus investasi, melainkan dari kualitas moral warganya. Ketika moral ditegakkan, keadilan akan hidup; ketika keadilan hidup, kepercayaan sosial tumbuh; dan ketika kepercayaan tumbuh, bangsa akan berdiri kokoh.
Perubahan besar tidak selalu dimulai dari revolusi spektakuler, namun dari langkah kecil yang benar: menjaga lisan, menolak anggapan sekecil apa pun, bercita-cita adil dalam lingkaran terdekat, dan berani berkata benar meski tidak populer.
Jangan menjadi takut berbeda jika itu berarti berdiri di jalan yang benar. Sebab ketika moral menjadi penjaga bangsa, Indonesia tidak hanya akan maju secara material, tetapi juga tumbuh menjadi bangsa yang menguntungkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
