Ahmad Suhaimi
Nestapa Rasio Gini dan Diamnya Mimbar Agama
Agama | 2026-02-26 23:35:20Di negeri ini yang kita cinta ini, doa-doa senantiasa mengalun tanpa jeda, bersahutan dari menara-menara rumah ibadah yang berdiri megah menantang langit.
Kita selalu bangga merengkuh identitas sebagai bangsa yang bertuhan. Namun, tepat di bawah bayang-bayang kemegahan tempat suci itu, terselip pemandangan yang mengoyak batin, dimana gerobak-gerobak rongsokan yang ditarik tubuh-tubuh ringkih, dan anak-anak yang menatap kosong di perempatan jalan.
Kesalehan komunal kita seakan terhenti di batas gapura tempat ibadah, menyisakan ironi yang melukai nurani, Apa mungkinkah keadilan Tuhan hanya riuh di ruang-ruang sakral, tetapi dibiarkan bisu di atas meja makan kaum miskin?
Setiap kali Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka Rasio Gini yang bergeming di kisaran 0,38, banyak dari kita yang membacanya sekadar sebagai deret angka statistik yang beku. Sering kali ia dimaklumkan sebagai stagnasi yang terkendali. Padahal, di balik metrik pengeluaran yang tak pernah utuh memotret jurang kekayaan sejati itu, tersembunyi nestapa jutaan manusia.
Merujuk pada berbagai laporan ketimpangan global, realitas ekonomi kita sesungguhnya jauh lebih brutal. Ada segelintir kelompok elite yang pundi-pundinya terus menggemuk melampaui separuh total kekayaan penduduk terbawah negeri ini. Angka makroekonomi boleh saja bersolek, tetapi ia tak mampu menutupi wajah bopeng keadilan sosial kita.
Lebih menyedihkan lagi, narasi yang kerap tumbuh subur di tengah masyarakat dan tak jarang diamini tanpa sadar lewat mimbar-mimbar agama adalah stigma yang menghakimi. Kemiskinan dipandang sebelah mata sebagai buah dari kemalasan atau sekadar suratan takdir yang harus ditelan mentah-mentah. Teologi yang fatalistik ini amat berbahaya, sebab ia menjadi tameng yang membebaskan negara dari dosa strukturalnya.
Mari kita tatap wajah mereka lekat-lekat, para petani gurem yang tanahnya kian menyempit, nelayan yang terpinggirkan reklamasi, atau buruh harian yang upahnya habis sebelum akhir bulan. Mereka tidak malas. Mereka berpeluh dan bertarung nyawa setiap hari.
Mereka menderita bukan karena enggan bekerja, melainkan karena mereka adalah mustadhafin, kaum yang sistematis dilemahkan dan dimiskinkan oleh sebuah tatanan ekonomi yang tak pernah didesain untuk memeluk yang di bawah.
Ketimpangan struktural ini telanjang di hadapan kita, terukir jelas dalam arsitektur kebijakan negara. Di satu sisi, rakyat kecil terus dipaksa mengencangkan ikat pinggang, memikul beban pajak konsumsi dari setiap suap nasi yang mereka beli. Di sisi lain, karpet merah terhampar lembut bagi korporasi raksasa dan kelompok super kaya lewat pelbagai insentif pajak hingga pengampunan masa lalu (tax amnesty).
Di sektor perbankan pun, jutaan pelaku usaha kecil (UMKM) harus berdarah-darah menembus tembok birokrasi demi modal jutaan rupiah, sementara konglomerasi dengan riang gembira meraup fasilitas kredit bernilai triliunan. Saat instrumen negara melunak pada akumulasi modal kaum elite namun berwajah garang pada jelata, di sanalah letak kezaliman yang seharusnya diteriaki oleh suara-suara kenabian.
Di tengah darurat ketimpangan yang menyesakkan dada ini, ke mana perginya suara profetik agama? Institusi keagamaan sering kali tereduksi, menyusut sekadar menjadi urusan ritual peribadatan dan rutinitas kesalehan personal. Kita terjebak pada kedermawanan karitatif merasa cukup dengan menyebar sedekah, zakat, atau kolekte. Tentu, berbagi karitatif itu amat mulia, ibarat plester luka yang meredakan perih sesaat. Akan tetapi, plester tak akan pernah menyembuhkan penyakit kanker bernama ketidakadilan sistemik. Filantropi agama belum sungguh-sungguh menjelma menjadi kekuatan transformatif yang berani mendobrak struktur ekonomi yang zalim.
Untuk memutus rantai ketimpangan ini, kita harus berani memanggil kembali ruh teologi pembebasan. Mengembalikan agama pada denyut nadi perjuangan kemanusiaan. Sejarah risalah kenabian mulai dari Nabi Muhammad SAW yang secara frontal menggugat monopoli harta elite Quraisy, hingga tokoh-tokoh suci lainnya selalu menjadikan keadilan sosial sebagai jantung ajarannya. Agama hadir bukan untuk memberi stempel pembenaran bagi status quo, melainkan untuk membela mereka yang diremukkan oleh keserakahan.
Teks-teks suci harus turun dari mimbar, mewujud menjadi kompas moral yang tajam di ruang-ruang perumusan kebijakan publik. Suara kenabian ini harus menjelma menjadi desakan politik yang nyata: menuntut pajak yang sungguh berkeadilan, memaksa APBN agar berpihak pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan membongkar inklusi keuangan semu yang selama ini hanya menguntungkan pemodal besar.
Waba’dhu, menekan ketimpangan bukan sekadar urusan utak-atik angka di tangan para teknokrat. Ia adalah panggilan iman paling esensial. Sebuah sistem yang membiarkan triliunan rupiah berputar di segelintir tangan, sementara jutaan perut di luar sana menahan lapar, adalah pengkhianatan paling nyata terhadap nilai ketuhanan.
Sebab, kesalehan suatu bangsa sejatinya tidak pernah diukur dari seberapa keras doa dilantunkan, melainkan dari seberapa mampu kita merobohkan tembok pembatas antara meja makan si kaya dan si miskin. Sudah waktunya suara kenabian itu kembali menggema, memastikan keadilan ekonomi sungguh-sungguh membumi, dan memeluk mereka yang selama ini ditinggalkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
