Jeje Zaenudin
Pilkada oleh DPRD, Arah Demokrasi Indonesia Sedang ke Mana?
Politik | 2026-01-07 15:10:44
Oleh: Jeje Zaenudin Mahasiswa Hukum UBP Karawang | Komisaris Dpk GMNI UBP Karawang
Wacana mengenai Pilkada 2029 yang dipilih oleh DPRD kembali menyita perhatian publik. Beberapa partai politik dinilai mendukung gagasan agar kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Bagi sebagian pihak, ide ini dianggap solusi untuk menekan biaya politik. Namun bagi banyak kalangan, wacana tersebut justru dinilai sebagai kemunduran demokrasi.
Perdebatan ini tidak hanya menyangkut teknis pemilihan. Lebih dari itu, ia berkaitan dengan fondasi dasar kehidupan berbangsa, yaitu kedaulatan rakyat. Sejak reformasi, Indonesia berusaha membuka ruang partisipasi publik seluas mungkin. Rakyat diberi kesempatan menentukan langsung siapa pemimpin yang dianggap mampu mengemban amanah.
Mekanisme ini memang tidak bebas dari kekurangan. Ada praktik politik uang, ada kontestasi yang memecah belah, dan ada pula lemahnya literasi politik di sebagian masyarakat. Namun, setiap kelemahan demokrasi seharusnya diperbaiki melalui penguatan sistem, bukan dengan mengurangi hak rakyat untuk memilih.
Demokrasi yang Perlahan Menjauh dari Rakyat
Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka proses politik tidak lagi berada di ruang terbuka yang dapat diawasi masyarakat. Proses tersebut berpotensi bergeser ke ruang tertutup. Rakyat menjadi hanya penonton. Dalam kondisi seperti itu, muncul kekhawatiran bahwa loyalitas pemimpin daerah tidak lagi berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, tetapi pada kepentingan elite politik yang mengusungnya.
Di titik inilah demokrasi berisiko mengalami penyempitan. Demokrasi yang ideal seharusnya mendekatkan rakyat dengan kekuasaan. Sebaliknya, kebijakan ini justru membuat jarak semakin lebar.
Perspektif Marhaenisme
Dalam marhaenisme, rakyat kecil ditempatkan sebagai pusat perhatian. Mereka bukan sekadar objek kebijakan, tetapi subjek utama pembangunan. Negara dan pemerintah seharusnya berdiri di atas kepentingan rakyat banyak, bukan semata kepentingan politik segelintir orang.
Nilai nasionalisme menegaskan cinta pada tanah air, sedangkan nilai sosialisme mengingatkan agar keadilan sosial menjadi tujuan utama. Ketika kedua nilai ini dipadukan, terbentuk kesadaran bahwa setiap kebijakan politik harus selalu kembali kepada rakyat.
Karena itu, wacana Pilkada melalui DPRD patut dikritisi secara jernih. Bukan karena soal siapa yang setuju dan siapa yang menolak, tetapi karena prinsipnya. Hak rakyat memilih langsung adalah bagian dari perjuangan panjang demokrasi Indonesia.
Pentingnya Suara Kritis Mahasiswa
Dalam situasi seperti ini, kehadiran suara kritis dari kalangan mahasiswa memiliki arti penting. Mahasiswa menjadi penyeimbang antara kepentingan rakyat dengan kebijakan politik yang sedang dibahas. Sikap kritis bukan berarti selalu menentang pemerintah. Sikap kritis justru merupakan wujud kecintaan pada bangsa dan tanggung jawab moral untuk mengingatkan jika ada kebijakan yang berpotensi menjauh dari kepentingan rakyat.
Kritik yang disampaikan secara akademis, santun, dan argumentatif akan memperkaya ruang diskusi publik. Dengan demikian, keputusan politik yang lahir tidak hanya berdasarkan pertimbangan elite, tetapi juga didorong oleh kesadaran masyarakat.
Karawang dan Tantangan Demokrasi Lokal
Karawang, seperti daerah lain di Indonesia, menghadapi persoalan nyata. Mulai dari ekonomi rakyat, akses pendidikan, perlindungan lingkungan, hingga pengawasan kebijakan publik. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan pemimpin yang mengetahui aspirasi warganya secara langsung menjadi sangat penting.
Jika kepala daerah tidak lagi lahir dari proses pemilihan umum secara langsung, dikhawatirkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin lemah. Padahal, pembangunan daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara rakyat dan pemimpinnya.
Menjaga Arah Demokrasi ke Depan
Masa depan demokrasi Indonesia harus dijaga bersama. Pemerintah, partai politik, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan. Jangan sampai langkah yang diambil hari ini justru menghapus capaian demokrasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang. Karena itu, setiap wacana yang berpotensi mengurangi hak tersebut harus dikaji secara kritis, terbuka, dan penuh kehati-hatian.
Demokrasi bukan hanya soal prosedur. Demokrasi adalah soal kepercayaan, keberpihakan, dan komitmen untuk menghadirkan keadilan sosial. Prinsip ini yang perlu terus dipegang.
Pada akhirnya, perjuangan yang harus kembali ditegaskan adalah perjuangan untuk rakyat dan perjuangan bersama rakyat. Di situlah esensi demokrasi yang sebenarnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
