Ummu Firly
Kesehatan Mental Anak di Tengah Tekanan Zaman
Kolom | 2026-03-11 13:06:37
Kesehatan jiwa anak kini menjadi isu serius di Indonesia. Pemerintah bahkan mengambil langkah khusus dengan menerbitkan kebijakan lintas kementerian. Namun di balik kebijakan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah krisis kesehatan jiwa anak sekadar persoalan teknis kesehatan, atau cerminan dari masalah sistemik yang lebih dalam?
Pemerintah Indonesia melalui sembilan kementerian dan lembaga resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penguatan penanganan kesehatan jiwa anak. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wihaji, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Penandatanganan ini menegaskan bahwa kesehatan jiwa anak telah dipandang sebagai isu nasional yang mendesak (Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 7 Maret 2026).
Data yang dirilis pemerintah juga cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data healing119.id dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terdapat empat faktor utama yang memicu keinginan anak mengakhiri hidup, yakni konflik keluarga (24–46 persen), masalah psikologis (8–26 persen), perundungan atau bullying (14–18 persen), serta tekanan akademik (7–16 persen). Data ini dipaparkan oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dilaporkan Antara pada 7 Maret 2026.
Krisis Kesehatan Jiwa Anak dalam Sistem Kehidupan Modern
Meningkatnya kasus gangguan mental pada anak tidak dapat dilepaskan dari perubahan besar dalam sistem kehidupan modern. Anak-anak hari ini tumbuh dalam lingkungan sosial yang sarat tekanan: kompetisi akademik, tuntutan sosial, serta paparan media digital yang sangat intens.
Namun, persoalan kesehatan jiwa anak tidak semata terkait tekanan psikologis individu. Ia juga berkaitan dengan paradigma hidup yang berkembang di masyarakat. Sistem kehidupan modern yang berlandaskan nilai sekuler-liberal sering menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama, sementara nilai moral dan spiritual semakin terpinggirkan.
Akibatnya, banyak anak tumbuh dalam lingkungan yang miskin orientasi nilai. Kesuksesan sering diukur dari capaian materi, prestasi akademik, atau popularitas sosial. Ketika standar tersebut tidak tercapai, sebagian anak mengalami tekanan psikologis yang berat.
Di sisi lain, media digital dan industri hiburan global turut memperkuat nilai hedonisme, individualisme, serta kebebasan tanpa batas. Hegemoni budaya ini perlahan mengikis nilai-nilai moral yang selama ini menjadi fondasi ketahanan keluarga dan masyarakat.
Pendidikan yang Kehilangan Arah Nilai
Krisis kesehatan jiwa anak juga menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pendidikan. Sekolah sering kali lebih fokus pada pencapaian akademik dan kompetisi prestasi, sementara pembentukan karakter dan kepribadian belum menjadi prioritas utama.
Padahal, pendidikan sejatinya tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.
Ketika pendidikan tidak berpijak pada nilai yang kokoh, anak mudah mengalami disorientasi. Mereka tumbuh dengan kemampuan akademik, tetapi tidak memiliki landasan nilai yang kuat untuk menghadapi tekanan kehidupan.
Perspektif Islam tentang Kesehatan Jiwa Anak
Dalam pandangan Islam, kesehatan jiwa sangat erat kaitannya dengan ketenangan spiritual dan kejelasan tujuan hidup. Al-Qur’an menegaskan, “Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra’d: 28).
Islam menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam pembentukan kepribadian anak. Orang tua memiliki tanggung jawab mendidik anak dengan nilai akidah, akhlak, dan ketakwaan sejak dini.
Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kebaikan. Dalam Islam, budaya saling menasihati dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran menjadi mekanisme sosial yang menjaga kesehatan moral masyarakat.
Membangun Sistem Perlindungan Anak Berbasis Nilai
Upaya pemerintah melalui SKB kesehatan jiwa anak merupakan langkah penting. Namun penanganan krisis kesehatan mental tidak cukup hanya melalui pendekatan layanan psikologis atau program teknis.
Yang lebih mendasar adalah membangun sistem kehidupan yang mendukung tumbuhnya generasi yang sehat secara mental dan spiritual.
Pertama, pendidikan harus diarahkan pada pembentukan kepribadian yang utuh, bukan sekadar kompetensi akademik. Kedua, keluarga perlu diperkuat sebagai pusat pendidikan nilai bagi anak. Ketiga, masyarakat harus menciptakan lingkungan sosial yang sehat, jauh dari budaya perundungan, kekerasan, maupun hedonisme.
Dalam perspektif Islam, negara juga memiliki tanggung jawab besar sebagai pelindung masyarakat. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi sebagai pengurus (ra’in) yang memastikan sistem pendidikan, kesehatan, dan sosial berjalan selaras dengan nilai moral yang menjaga kemaslahatan generasi.
Penutup
Krisis kesehatan jiwa anak merupakan sinyal penting bagi masyarakat dan negara. Ia menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak cukup hanya dengan pendekatan ekonomi dan akademik.
Generasi yang sehat membutuhkan fondasi nilai yang kuat, lingkungan sosial yang sehat, serta sistem pendidikan yang menumbuhkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
Tanpa fondasi tersebut, kebijakan apa pun berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek. Sementara tantangan generasi masa depan membutuhkan solusi yang lebih mendasar dan menyeluruh.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
