Ridwan Kamil dan Citra Kekuasaan: Membedah Potret Politisi Modern Indonesia
Politik | 2025-12-27 01:01:47
Ismail Suardi Wekke, Distinguished Professor, Department Political Science, University of North Bangkok, Thailand
Awal Mula: Dari Desain Menuju Kursi Kekuasaan
Tahun dua ribu tiga belas menjadi titik balik fundamental dalam peta politik lokal Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Ridwan Kamil, seorang arsitek lulusan University of California, Berkeley yang lebih akrab dengan maket dan sketsa, muncul sebagai warna lain politik di tengah kelesuan figur politik konvensional. Mengusung jargon Bandung Juara, ia memenangkan Pemilihan Wali Kota Bandung dengan kampanye yang segar, berbasis komunitas, dan sangat visual.
Kesuksesan tersebut bukan sekadar keberuntungan. Ia berhasil mengubah wajah kota melalui sentuhan estetika dengan membangun taman-taman tematik, memperlebar trotoar, dan menginisiasi birokrasi yang mulai berbicara lewat media sosial.
Narasi keberhasilan ini membawanya melenggang mulus ke kursi Gubernur Jawa Barat pada tahun dua ribu delapan belas. Ridwan Kamil menjadi prototipe baru politisi Indonesia yang cerdas, melek teknologi, dan memiliki kemampuan komunikasi visual yang melampaui rata-rata pejabat di masanya.
Personalisasi Politik dan Kekuatan Media Sosial
Secara teoritis, fenomena Ridwan Kamil dapat dianalisis melalui konsep personalisasi politik. Di era digital, pemilih cenderung tidak lagi terikat pada ideologi partai, melainkan pada persona individu.
Ridwan Kamil memahami betul hukum rimba digital ini dengan menggunakan akun media sosialnya tidak hanya untuk melaporkan kinerja, tetapi juga membangun kedekatan emosional melalui humor, interaksi dengan keluarga, hingga respons langsung terhadap keluhan warga. Ini menciptakan apa yang disebut sebagai interaksi parasosial, di mana rakyat merasa memiliki hubungan personal dengan sang pemimpin.
Namun, di balik estetika dan keteraturan visual tersebut, muncul diskusi kritis mengenai substansi. Apakah perbaikan estetika kota berbanding lurus dengan penyelesaian masalah struktural seperti kemacetan, banjir, atau ketimpangan ekonomi? Di sinilah letak dualitas politisi modern yang dituntut untuk terlihat bekerja melalui visualisasi kinerja sekaligus benar-benar mengeksekusi kebijakan secara nyata.
Politisi Indonesia: Antara Citra dan Realita
Dalam konteks yang lebih luas, Ridwan Kamil hanyalah satu kepingan dari potret besar politisi Indonesia saat ini. Kita melihat pergeseran dari politisi pintu belakang yang penuh lobi gelap, menuju politisi layar depan yang sangat memperhatikan penjenamaan atau branding.
Karakteristik yang menonjol dalam potret politisi kita saat ini meliputi penggunaan populisme digital melalui algoritma untuk menjaga popularitas, pendekatan politik teknokratis yang terkadang mengabaikan partisipasi akar rumput, serta keharusan untuk tetap melakukan akomodasi politik di tengah koalisi partai yang seringkali transaksional.
Ridwan Kamil Masa Kini: Goncangan Persona dan Ujian Integritas
Setelah sekian lama berada di puncak popularitas, periode terkini dalam perjalanan hidup Ridwan Kamil menyajikan narasi yang jauh lebih kompleks dan penuh turbulensi. Kekalahan dalam pemilihan Gubernur Jakarta menjadi titik balik yang memberikan cerita sisi lain dari RK, di mana strategi komunikasi visual yang selama ini menjadi senjata andalannya seolah kehilangan taji di hadapan dinamika pemilih ibu kota yang sangat pragmatis dan kritis.
Kekalahan ini tidak hanya bermakna hilangnya kursi kekuasaan, tetapi juga menjadi ujian bagi daya tahan politik seorang tokoh yang selama satu dekade terakhir hampir tidak pernah menyentuh kegagalan dalam kontestasi formal. Justru, media tetap menjadikannya sumber berita, dalam cerita yang tak pernah terbayangkan.
Situasi semakin pelik ketika badai mulai menerpa ranah personalnya. Kabar mengenai proses perceraian serta berbagai keributan pribadi yang mencuat ke ruang publik seolah meretakkan citra keluarga harmonis yang selama ini menjadi pilar utama penjenamaan dirinya di media sosial.
Di sisi lain, munculnya berbagai tuduhan terkait dugaan korupsi dalam beberapa proyek strategis di masa kepemimpinannya di Jawa Barat menambah beban berat pada pundaknya. Rentetan peristiwa ini memaksa publik untuk melihat Ridwan Kamil bukan lagi sebagai arsitek politik yang sempurna, melainkan sebagai manusia biasa yang sedang berjuang di tengah pusaran krisis identitas dan integritas.
Masa-masa sulit ini menjadi ujian waktu sesungguhnya, apakah ia mampu melakukan pembersihan nama dan restorasi karier, ataukah ini merupakan awal dari pudarnya pesona sang arsitek di panggung politik nasional. Pada waktulah kita akan memberikan kesempatan untuk mengujinya.
Di Balik Cangkir Kopi: Simulakra, Ketika Kekuasaan Hanyalah Alat
Suasana warung kopi malam itu riuh, namun ada sebuah jeda canggung yang menangkap esensi dari apa yang disebut Jean Baudrillard sebagai simulakra. Saya baru saja hendak beranjak berdiri, merapikan tas karena urusan telah usai, namun tepat di ambang pintu, seorang "senior" muncul.
Tanpa komando, tubuh saya refleks terduduk kembali, membatalkan niat untuk pulang demi sebuah formalitas penghormatan. Di titik itulah saya menyadari bahwa kursi yang saya duduki bukan lagi sekadar furnitur, dan kehadiran senior tersebut bukan sekadar pertemuan fisik.
Kita sedang bermain dalam simulasi aturan yang tidak tertulis. Sebuah realitas buatan di mana gerak tubuh kita dikendalikan oleh ikatan yang tidak tertulis, meski esensinya semata pada tautan emosional belaka.
Dalam kacamata simulakra, kekuasaan seringkali disalahpahami sebagai puncak pencapaian atau tujuan akhir. Padahal, jika kita membedah mekanismenya, kekuasaan hanyalah instrumen produksi tanda. Kekuasaan bekerja dengan memanipulasi simbol-simbol seperti gelar, seragam, atau protokol agar masyarakat percaya bahwa ada otoritas yang "nyata" di baliknya, padahal seringkali itu hanyalah konstruksi citra.
Lebih jauh lagi, kekuasaan berfungsi melalui efek cermin di mana seseorang seringkali mengejar posisi tinggi hanya untuk mendapatkan validasi dari sistem, bukan untuk melakukan perubahan substansial. Hal ini menciptakan sebuah sirkularitas di mana kekuasaan digunakan hanya untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan itu sendiri.
Akibatnya, terciptalah lingkaran simulasi di mana masyarakat terjebak dalam rutinitas kepatuhan tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya mereka patuhi di luar simbol-simbol tersebut. Baudrillard berargumen bahwa kita hidup di era di mana "peta mendahului wilayah".
Dalam konteks warung kopi tadi, "kehormatan" kepada senior adalah petanya, sementara interaksi manusia yang tulus adalah wilayahnya. Seringkali, kita lebih sibuk menjaga akurasi peta melalui protokol yang kaku daripada mempedulikan wilayah atau kualitas hubungan antarmanusia yang sesungguhnya.
Kekuasaan menjadi alat belaka untuk menjaga agar simulasi ini tetap berjalan dengan lancar. Tanpa adanya alat kekuasaan yang menegakkan aturan main, simulakra akan runtuh dan manusia akan dipaksa berhadapan dengan kenyataan yang mentah, kacau, dan mungkin menakutkan karena hilangnya kepastian.
Oleh karena itu, masyarakat secara kolektif cenderung menciptakan "panggung" kekuasaan agar hidup terasa memiliki struktur yang jelas, meskipun struktur itu bersifat semu dan artifisial. Ketika kekuasaan dipandang sebagai tujuan, ia menjadi tiran yang mengonsumsi kemanusiaan kita.
Namun, ketika kita menyadarinya sebagai alat—sebuah perangkat teatrikal dalam drama sosial—kita bisa mulai mengambil jarak yang sehat. Duduknya saya kembali di warung kopi bukan karena rasa takut yang organik, melainkan karena saya sedang secara sadar memainkan peran dalam simulakra sosial tersebut agar harmoni semu tetap terjaga.
Memahami bahwa kekuasaan hanyalah alat membantu kita untuk tidak terlalu "mabuk" saat memegang kendali, dan tidak merasa hancur saat kehilangan posisi. Sebab, di dalam dunia simulakra, yang sering kita perebutkan dengan susah payah sebenarnya hanyalah bayangan dari kenyataan yang sudah lama hilang.
Refleksi Akhir Tahun: Hindari Terpesona pada Kulit
Menutup lembaran tahun ini, kita perlu melakukan refleksi mendalam sebagai warga negara sekaligus konsumen politik. Kasus Ridwan Kamil dan banyak politisi populer lainnya mengajarkan kita bahwa estetika komunikasi adalah alat, bukan tujuan akhir dari kepemimpinan. Ada kecenderungan masyarakat untuk mudah terpesona oleh narasi yang dikemas dengan indah di layar ponsel. Kita seringkali terbius oleh video sinematik pembangunan infrastruktur atau kutipan-kutipan bijak sehingga lupa menagih janji-janji yang bersifat sistemik.
Sebagai catatan penting untuk kita semua, validasi data menjadi krusial agar kita tidak berhenti pada apa yang terlihat di media sosial saja, melainkan membandingkannya dengan data statistik riil mengenai kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Kita juga harus kritis terhadap narasi dengan menyadari bahwa setiap unggahan politisi adalah bagian dari strategi komunikasi yang terukur.
Terakhir, sangat penting bagi kita untuk memisahkan persona dan kinerja, karena seorang politisi bisa saja sangat menyenangkan sebagai pribadi, namun kita harus tetap objektif dalam menilai efektivitas kebijakannya. Politik bukan sekadar seni menata visual, melainkan seni mengelola keadilan.
Di tahun-tahun mendatang, kita punya kesempatan untuk menjadi pemilih yang tidak hanya mengagumi arsitektur kekuasaan dari luar, tetapi juga berani memeriksa apakah fondasi di dalamnya benar-benar kokoh untuk rakyat atau sekadar dekorasi untuk ambisi pribadi. Sehingga kita dapat memastikan “kendaraan” Indonesia berada di “sopir” yang tepat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
