Nurohtus Suhartini Ilmi
Ketika Konsumen Menjadi Hakim: Opini Publik Mendesak Transparansi Dewan Komisaris
Bisnis | 2025-10-22 12:03:02Di era digital ini, perisai yang dulu melindungi keputusan dan kebijakan internal perusahaan telah runtuh. Ruang rapat eksekutif kini diawasi tidak hanya oleh regulator atau pemegang saham institusional, tetapi juga oleh Opini Publik, yang digerakkan oleh konsumen, karyawan, dan investor ritel. Dalam konteks Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), tuntutan publik terhadap Dewan Komisaris—lembaga pengawas tertinggi—semakin tajam, terutama dalam hal transparansi. Konsumen telah bertransformasi menjadi hakim moral, dan vonis mereka memengaruhi laba dan reputasi lebih cepat daripada putusan pengadilan.
Menggugat Akuntabilitas di Balik Tirai Dewan
Tata kelola perusahaan yang baik selalu bertumpu pada tiga pilar: Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab. Namun, di mata publik, pilar-pilar ini sering kali terasa sekadar formalitas di atas kertas.
1. Transparansi: Keterbukaan Bukan Sekadar Kewajiban Hukum
Publik tidak lagi puas dengan keterbukaan finansial semata. Tuntutan saat ini berfokus pada transparansi keputusan dan etika. Siapa yang duduk di Dewan Komisaris? Bagaimana mereka direkrut? Berapa gaji mereka? Dan yang paling penting, bagaimana keputusan mereka memengaruhi lingkungan, karyawan, dan masyarakat?
Terkait hal ini, sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Corporate Finance menunjukkan korelasi positif antara pengungkapan informasi non-finansial yang lebih luas (termasuk komposisi dewan) dengan kepercayaan investor. Kegagalan membuka informasi ini sering dianggap sebagai indikasi adanya konflik kepentingan atau kurangnya independensi.
2. Akuntabilitas: Dewan Sebagai Penjaga Etika, Bukan Pelindung Manajerial
Isu sentral dalam akuntabilitas adalah independensi Dewan Komisaris. Publik bereaksi keras ketika melihat Dewan Komisaris gagal mencegah atau bahkan diduga terlibat dalam skandal, seperti kasus penyelewengan dana atau pelanggaran etika kerja.
Seperti yang disorot oleh banyak media belakangan ini, isu "golden parachute" (kompensasi fantastis bagi eksekutif yang gagal) atau konflik kepentingan dalam transaksi afiliasi menjadi amunisi bagi kritik publik. Publik berpandangan bahwa, jika Dewan Komisaris tidak akuntabel kepada stakeholder yang lebih luas (termasuk masyarakat), maka kredibilitas tata kelola menjadi nol.
3. Tanggung Jawab: Dari CSR ke ESG yang Mengikat
Pergeseran terbesar adalah evolusi Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Responsibility). Dulu, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sumbangan filantropi. Kini, publik mendesak agar perusahaan menganut prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang mengikat pada setiap keputusan strategis. "Publik menuntut agar nilai-nilai etika dan keberlanjutan tidak hanya ada di departemen PR, tetapi harus tertanam dalam DNA perusahaan, yang diawasi langsung oleh Dewan Komisaris," — sebuah pandangan yang sering muncul dalam laporan lembaga think tank keberlanjutan global (misalnya, artikel di Harvard Business Review).
Opini publik modern menghukum keras perusahaan yang hanya berpura-pura peduli (greenwashing atau socialwashing). Dewan Komisaris harus bertanggung jawab atas jejak karbon, kesetaraan gaji, dan kondisi kerja yang adil.
Dampak Opini Publik: Vonis Instan di Era Digital
Opini publik saat ini memiliki kecepatan dan daya rusak yang jauh melampaui mekanisme regulasi formal. Dampak ini terbagi menjadi dua area kunci:
A. Dampak pada Perilaku Perusahaan (Corporate Behavior)
1. Revisi Kebijakan Mendadak: Tekanan publik (seringkali melalui media sosial) dapat memaksa perusahaan mengubah kebijakan yang kontroversial secara tiba-tiba. Misalnya, tuntutan untuk memecat direksi yang terlibat kasus kekerasan atau segera merevisi kebijakan lingkungan yang merusak.
2. Kerusakan Reputasi dan Kehilangan Pasar: Opini negatif, yang kini menyebar viral dalam hitungan jam, langsung merusak reputasi. Kepercayaan (trust), yang menurut banyak pakar adalah mata uang terpenting di era digital, hilang dengan cepat. Hal ini berdampak langsung pada penjualan, loyalitas pelanggan, dan kemampuan merekrut talenta terbaik.
3. Tekanan Investor Ritel: Media sosial memberdayakan investor ritel untuk bersatu dan menuntut perubahan tata kelola melalui proxy voting atau kampanye divestment (penarikan investasi).
B. Dampak pada Kebijakan (Policy)
Skandal yang viral di mata publik seringkali menjadi katalisator bagi regulator untuk bertindak. Ketika masyarakat bersuara keras menuntut akuntabilitas, pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cenderung merespons dengan memperketat aturan, khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan informasi dan independensi anggota dewan. Kasus-kasus besar di Indonesia maupun global yang menjadi headline media selalu diikuti oleh dorongan untuk merevisi pedoman tata kelola.
Kesimpulan: Demi Tata Kelola yang Sehat
Ketika Opini Publik memainkan peran sebagai hakim, perusahaan harus menyadari bahwa kepatuhan hukum saja tidak cukup. Tata kelola yang sehat di masa kini berarti melebihi standar minimum dan secara proaktif berkomunikasi serta bersikap transparan.
Dewan Komisaris harus melihat Opini Publik bukan sebagai ancaman yang harus dikelola, tetapi sebagai mitra pengawasan yang sah. Dengan merangkul transparansi yang jujur dan akuntabilitas yang menyeluruh—melampaui laporan formal—perusahaan tidak hanya melindungi nilai pemegang saham, tetapi juga membangun legitimasi di mata masyarakat. Inilah satu-satunya cara untuk memastikan bisnis dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan di bawah pengawasan ketat konsumen yang telah mengambil alih palu hakim.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
