Serangan AS dan Israel ke Iran: Ujian Diplomasi Global dan Pertaruhan Perdamaian Dunia
Politik | 2026-03-01 11:23:22
OPINI - Aamiin, Allah Maha Melihat dan Allah Maha Mendengar, Allah Tahu dan Orang Beriman harus yakin bahwa Tindakan Dzolim Manusia, tentu balasannya yaitu Kedzolimannya.
Eskalasi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak hanya mengguncang Timur Tengah, tetapi juga memicu reaksi keras komunitas internasional. Dunia kini menunggu: apakah jalur diplomasi masih mungkin ditempuh, atau spiral konflik akan terus membesar?
Ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, berdasarkan berita berbagai Media Intenasional maupun Media Nasional bahwa akhirnya Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Jum’at, 28 Pebruari 2026 bertepatan 11 Ramadhan 1447 Hijriah.
Media dunia tidak hanya menyaksikan eskalasi konflik regional di Timur Tengah. Dunia sedang berdiri di tepi jurang ketidakstabilan global. Setiap percikan api di kawasan ini bukan sekadar peristiwa militer, melainkan detonator bagi krisis energi, ketegangan geopolitik, dan potensi perang yang lebih luas.
Iran bukan aktor kecil dalam percaturan global. Ia memiliki posisi strategis di kawasan Teluk, dekat Selat Hormuz—jalur vital distribusi minyak dunia. Setiap konflik bersenjata yang melibatkan Iran hampir pasti mengguncang harga energi global. Dampaknya terasa hingga ke Asia, Eropa, bahkan Afrika. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, berpotensi menanggung beban inflasi, lonjakan harga BBM, dan tekanan fiskal.
Namun persoalan ini bukan hanya soal minyak. Ini menyangkut kredibilitas hukum internasional dan efektivitas sistem multilateral yang dibangun pasca-Perang Dunia II. Piagam PBB secara tegas mengatur larangan penggunaan kekuatan kecuali untuk membela diri atau berdasarkan mandat Dewan Keamanan. Jika kekuatan militer kembali menjadi instrumen utama politik luar negeri, maka dunia sedang mundur ke era “siapa kuat dia menang”.
Respons global menjadi krusial. Negara-negara besar seperti Rusia dan Tiongkok hampir pasti tidak tinggal diam. Uni Eropa berada dalam posisi dilematis antara solidaritas trans-Atlantik dan kepentingan stabilitas kawasan. Jika eskalasi berlanjut, bukan mustahil konflik ini berubah menjadi perang proksi berskala luas.
Sikap Sekjen PBB
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, António Guterres, dalam berbagai krisis global sebelumnya selalu menekankan prinsip yang konsisten: maksimalisasi diplomasi dan pencegahan eskalasi. Dalam konteks konflik Iran, seruan yang kemungkinan kembali ditegaskan adalah penghentian segera aksi militer, perlindungan warga sipil, serta penghormatan terhadap Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.
Bagi PBB, konflik terbuka antara negara-negara besar atau yang didukung kekuatan besar berisiko memperlemah legitimasi sistem multilateral. Jika Dewan Keamanan terpecah karena hak veto, maka kredibilitas tata dunia berbasis aturan kembali dipertanyakan.
Posisi Rusia dan Blok Timur: Rusia hampir pasti memandang serangan terhadap Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan keseimbangan geopolitik. Moskow selama ini memiliki hubungan strategis dengan Teheran, baik dalam isu Suriah maupun kerja sama pertahanan.
Dari sudut pandang Rusia, tindakan militer tanpa mandat Dewan Keamanan dapat disebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Sikap ini sekaligus menjadi kritik terhadap dominasi unilateralisme Barat. Jika ketegangan meningkat, Rusia bisa mendorong resolusi darurat di Dewan Keamanan atau memperkuat dukungan diplomatik terhadap Iran.
Respons Indonesia: Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton. Konstitusi menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Artinya, Indonesia perlu mendorong de-eskalasi, mendukung diplomasi, dan memperkuat posisi di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan diplomatik—menggalang dukungan negara-negara Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam, dan ASEAN untuk mendesak penghentian kekerasan. Diplomasi kemanusiaan harus dikedepankan. Dunia tidak membutuhkan perang baru; dunia membutuhkan kepemimpinan moral.
Kita juga perlu jujur: konflik Timur Tengah sering kali dipenuhi kepentingan strategis yang kompleks—dari keamanan regional, program nuklir, hingga persaingan hegemoni. Tetapi apa pun alasannya, korban pertama selalu rakyat sipil.
Serangan terhadap Iran bukan sekadar isu Timur Tengah. Ini adalah ujian bagi sistem internasional: apakah dunia masih percaya pada dialog, atau kembali pada logika kekuatan.
Indonesia dan komunitas global harus memilih dengan bijak—berdiri pada prinsip perdamaian, mendorong perundingan, dan memastikan bahwa api konflik tidak menjelma menjadi kobaran perang global yang tak terkendali.
Sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia kemungkinan mengambil posisi tegas namun terukur: mengecam eskalasi, menyerukan de-eskalasi, dan mendorong penyelesaian damai.
Kementerian Luar Negeri RI dalam berbagai konflik global selalu menegaskan tiga prinsip:
- Penghormatan terhadap kedaulatan negara.
- Penyelesaian sengketa melalui dialog.
- Perlindungan warga sipil.
Indonesia juga berpotensi mendorong sidang darurat di Majelis Umum PBB jika Dewan Keamanan mengalami kebuntuan. Di level regional, Indonesia dapat menggalang suara negara-negara ASEAN dan Organisasi Kerja Sama Islam untuk menghindari perang terbuka.
Perspektif Pengamat Internasional
Dari Amerika Serikat, sejumlah analis hubungan internasional seperti yang sering disuarakan kalangan akademisi di Harvard atau think tank Washington cenderung melihat serangan terhadap Iran dalam kerangka deterrence strategy—strategi pencegahan terhadap ancaman nuklir dan proksi regional Iran. Namun mereka juga mengingatkan risiko “mission creep”: operasi terbatas yang berkembang menjadi konflik panjang dan mahal.
Sementara pengamat Eropa, khususnya dari Jerman dan Prancis, cenderung menekankan stabilitas energi dan keamanan kawasan. Uni Eropa memiliki kepentingan besar menjaga jalur perdagangan dan mencegah gelombang pengungsi baru. Banyak analis Eropa mengingatkan bahwa runtuhnya kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) di masa lalu menjadi salah satu akar ketegangan hari ini.
Di Indonesia, pengamat hubungan internasional dari universitas-universitas besar menilai konflik ini sebagai ujian bagi tatanan global multipolar. Dunia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan satu kekuatan, tetapi juga belum memiliki mekanisme kolektif yang efektif untuk mencegah eskalasi cepat.
Refleksi Akhir: Konflik ini bukan sekadar pertarungan militer, melainkan pertaruhan moral dan politik dunia. Jika diplomasi gagal, harga minyak melonjak, pasar goyah, dan ketegangan blok kekuatan meningkat, maka yang paling menderita tetaplah masyarakat sipil.
Dunia kini menghadapi pilihan klasik: membiarkan logika kekuatan mendominasi, atau menghidupkan kembali diplomasi sebagai jalan utama penyelesaian sengketa.
Indonesia, bersama komunitas global, perlu berdiri di garis depan seruan perdamaian—karena dalam konflik sebesar ini, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah dunia yang semakin rapuh atau dunia yang memilih berdamai.
Penulis: Tonny Rivani, aktif sebagai Wartawan Warta Perwira, anggota dan alumni program Thomson Foundation (Inggris) serta anggota Hostwriter, jaringan jurnalis lintas negara.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
