Gili Argenti

    FOLLOW  

Pemilih Pilkada 2024

Politik | Friday, 21 Jun 2024, 10:22 WIB

Di tahun 2024 ini bangsa Indonesia dua kali merayakan pesta demokrasi, sebelumnya bulan Februari kita telah melaksanakan pemilu serentak nasional, memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu serentak nasional itu lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai pemilu lima kotak suara.

Pada bulan November 2024 kita kembali akan merayakan pesta demokrasi ditingkat lokal, yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kontestasi politik di tingkat lokal nanti, berbeda dengan pilkada sebelumnya, untuk pertama kalinya pilkada dilaksanakan secara serentak nasional, pada waktu bersamaan masyarakat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebelumnya pilkada dilaksanakan tidak serentak, masing-masing daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jadwal yang berbeda-beda.

Di dalam sejarah politik Indonesia pemilihan kepala daerah secara langsung di mulai pada tahun 2005, sebelumnya di masa Orde Baru melalui mekanisme pengajuan beberapa nama dari DPRD ke pemerintah pusat, nanti Presiden memutuskan siapa Gubernur terpilih, kemudian Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) menunjuk siapa yang menjadi Bupati. Di awal reformasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepenuhnya dilakukan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tanpa ada campur tangan atau intervensi dari pemerintahan pusat. Kedua sistem pemilihan kepada daerah itu dinilai bermasalah, karena mengabaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah dalam memilih pemimpinnya, demokrasi mengalami pembajakan oleh elit politik.

Mengapa Pilkada Langsung?

Terdapat beberapa alasan kenapa kemudian Indonesia akhirnya mengadopsi sistem pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pertama, adanya pemilihan presiden dan wakil presiden langsung di Pemilu 2004, maka menjadi keniscayaan dalam sistem presidensil terjadi linieritas sistem pemilihan eksekutif baik pada pemerintahan pusat (presiden-wakil presiden) dan pemerintahan daerah (kepala daerah-wakil kepada daerah), tujuannya melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpinnya, suara mereka betul-betul dihargai dan dihormati dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, tentunya tidak saja ditingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah. Kedua, pendidikan politik bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya kontestasi politik ditingkat lokal, masyarakat semakin cardas di dalam memilih para pemimpin, terdapat tahapan di dalam pilkada berupa debat antar kandidat yang memaparkan visi, misi, dan program politik, hal ini mampu membangun rasionalitas para pemilih ketika menentukan pilihan politik dibilik suara nanti.

Ketiga, pengembangan karir politik, pelaksanaan pilkada diharapkan menjadi salah satu proses regenerasi kepemimpinan di masa depan, akan muncul sosok-sosok baru yang berasal dari berbagai daerah, akan berkompetisi menjadi pemimpin nasional lima atau sepuluh tahun mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) salah satu contoh pemimpin lahir dari proses pilkada, masyarakat bisa mengenal sosoknya, karena Jokowi pernah menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, begitu juga keikutsertaan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dilatarbelakangi keberhasilan keduanya menjadikan jabatan kepala daerah sebagai bagian dari proses kandidasi politik menjelang Pilpres. Keempat, menumbuhkan kepekaan elit politik pada isu-isu bersifat lokal, ketika kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah ikut berkontestasi, mereka biasanya menjadikan berbagai permasalahan di daerah sebagai isu utama untuk dicarikan jalan keluar, yang dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan program politik ditawarkan sebagai alternatif kebijakan.

Menjadi pertanyaan kita kemudian bagaimana peran kita dalam menghadapi kontestasi politik di daerah nanti, sebagai warga negara kita sesungguhnya bisa memainkan banyak peran, salah satu terpenting dari berbagai peran yang bisa kita lakukan adalah peran sebagai pemilih, pihak akan memberikan suara yang menentukan siapa menjadi pemimpin di daerah kelak.

Pemilih Pilkada

Menurut Firmanzah dalam buku Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas (2008), terdapat persamaan serta perbedaan antara dunia politik dengan pasar ekonomi di kenal dengan marketing bisnis. Persamaan keduanya sama-sama melibatkan dua pihak antara produsen dengan konsumen.

Produsen dunia politik di dalam pilkada adalah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, mereka memproduksi produk politik bersifat abstrak berupa ide, gagasan, wacana atau pemikiran. Sedangkan dalam dunia marketing bisnis pihak produsen merupakan perusahaan atau pabrik, menghasilkan produk berupa barang atau jasa, biasanya produk dihasilkan bisa langsung diukur panca indra manusia, sehingga konsumen dapat memberikan penilaian dari produk dibuat perusahaan atau pabrik itu.

Konsumen dalam dunia politik adalah masyarakat sudah memiliki hak pilih berdasarkan konstitusi, mereka merupakan pihak menjadi target utama dari produsen politik (calon kepala daerah dan wakilnya) untuk dipengaruhi agar memberikan suara di bilik suara.

Di dalam pilkada pemilih dikelompokan menjadi dua kelompok besar, yaitu (1) pendukung loyal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta (2) masyarakat umum.

Pendukung loyal adalah mereka memiliki kategori loyal, fanatik, dan ideologis. Mereka dipastikan memberikan suara kepada kandidat yang mereka dukung, pilihan politiknya sudah tertancap kuat tidak bisa dirubah dengan berbagai persuasi politik. Relasi antara kandidat dengan pemilih umumnya bersifat ideologis, kekerabatan, dan organisasional.

Pemilih berikutnya merupakan masyarakat umum atau non-konstituen, kelompok di dalam masyarakat tidak memiliki ikatan emosi dan ideologi dengan para kandidat kepala daerah beserta wakilnya, mereka bisa dikatakan bukan pendukung loyal atau masyarakat sangat cair, jumlah mereka relatif lebih banyak. Partai politik dan kandidat kepala daerah hendaknya fokus menggarap masyarakat umum ini, jangan mengerahkan tenaga, pikiran, waktu, dan materi menarik konstituen loyal dari kandidat lain, sudah memiliki ikatan politik kuat secara psikologis dan ideologis, sehingga angka persentasenya sangat kecil bisa ditarik menjadi pendukung politik.

Orientasi Pemilih

Ketika hari H pelaksanaan pilkada masyarakat berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suaranya. Motif masyarakat memberikan suara dalam marketing politik dikenal dengan sebutan orientasi pemilih.

Terdapat tiga motif orientasi pemilih dalam marketing politik, yaitu (1) faktor persamaan, (2) faktor penyelesaian masalah, dan (3) faktor ideologi (Firmanzah, 2008).

Faktor persamaan adalah masyarakat memberikan pilihan politik melihat aspek persamaan antara diri dengan kandidat kepala daerah dan wakilnya, tentu aspek persamaan ini memiliki banyak macam, misalnya persamaan agama, persamaan etnik, persamaan almamater sekolah, persamaan organisasi, atau persamaan suku. Jadi orientasi memilih masyarakat tipe pertama ini tidak melihat visi, misi, atau program politik ditawarkan para kandidat, pilihan mereka sangat dipengaruhi alasan persamaan sebagai parameter ketika memberikan suara.

Berikutnya faktor penyelesaian masalah, pemilih menentukan pilihan dengan melihat program politik ditawarkan para kandidat, mereka menilai sejauh mana program itu menyelesaikan permasalahan terjadi ditengah-tengah masyarakat, tipe pemilih ini menggunakan pertimbangan rasionalitas, mereka sudah meninggalkan politik identitas sebagai faktor dalam menentukan pilihan. Tidak begitu perduli latar belakang dari para kandidat, terpenting mampu menyelesaikan persoalan dengan menawarkan program dinilai rasional serta mudah dieksekusi dilapangan atau melihat rekam para jejak kandidat, melihat perilaku dan sepak terjang sebelum mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah.

Orientasi pemilih terakhir adalah faktor ideologis, mereka mempergunakan pertimbangan kesamaan ideologi sebagai penentu memberikan suara kepada kandidat, tipe pemilih ketiga ini memiliki pijakan ideologis sangat kuat, aspek kesamaan mengenai arah politik masa depan menjadi penentu dalam memberikan pilihan. Pemilih tipe ideologis biasanya sudah menjadi konstituen dari partai politik tertentu, terlebih bagi mereka anggota dari partai politik berjenis partai kader, bisa dipastikan memiliki ikatan kuat dengan ideologi partainya, biasanya sangat kukuh memegang ideologi yang diyakininya, arahan dari partai politik untuk mendukung calon kepada daerah dan wakilnya, akan diikuti sebagai bentuk loyalitas kepada ideologi partai.

Dari penjelasan mengenai kelompok pemilih (loyalis dan masyarakat umum) serta tiga orientasi dalam memilih (persamaan, penyelesaian masalah, dan ideologi), diharapkan para pembaca bisa memahami dinamika politik masyarakat Indonesia menjelang Pilkada 2024, mereka sangat beragam ketika menentukan pilihan politik di bilik suara, terpenting para pembaca setelah membaca artikel ini bisa mengukur diri sendiri masuk ke tipe pemilih mana.

Bagi penulis tipe pemilih atau orietasi pilihan apapun itu dalam politik harus kita hargai serta hormati, karen itu konsekusensi kita hidup di negara menganut paham demokrasi. Harus siap menerima perbedaan dan pluralitas politik. Selamat menyambut Pilkada 2024.

Gili Arganti, Dosen FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).