A. Zainul Muhtarom
Peran Pemerintah Dalam Mencapai SDGs
Eduaksi | Friday, 12 Apr 2024, 10:42 WIB
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menawarkan kerangka kerja lengkap untuk mengatasi tantangan dunia dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan ini secara efektif, karena pemerintah memberikan kepemimpinan, menetapkan kebijakan, dan melaksanakan strategi yang mendukung keberlanjutan.
Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai SDGs mencakup keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, kesenjangan kapasitas kelembagaan, kendala politik dan tata kelola, serta masalah koordinasi dan kolaborasi antar berbagai tingkat pemerintahan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dapat menerapkan berbagai strategi. Strategi-strategi tersebut meliputi:
1. Menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung
Pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan kerangka legislatif yang memandu pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka kerja ini memberikan dasar hukum untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan dan program terkait SDGs. Peraturan pemerintah dapat memastikan akuntabilitas dan mendorong integrasi SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti mempromosikan sumber energi terbarukan, menerapkan mekanisme penetapan harga karbon, dan memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua.
2. Mengalokasikan sumber daya pada proyek SDGs
Pemerintah mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan langkah-langkah ekonomi untuk berkontribusi terhadap pencapaian SDGs. Hal ini dapat mencakup pengarahan sumber daya keuangan dari anggaran negara untuk menentukan prioritas inisiatif dan proyek terkait SDGs, menawarkan keringanan pajak atau subsidi untuk mendorong industri berkelanjutan, mengalihkan pengeluaran publik ke upaya terkait SDGs, dan menyiapkan sistem untuk memantau dan melaporkan kemajuan.
3. Memastikan akuntabilitas dan memantau kemajuan
Pemerintah dapat membentuk mekanisme untuk memantau pelaksanaan SDGs dan menjaga akuntabilitas atas kemajuan yang dicapai. Hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis data relevan secara rutin, pengukuran indikator dan target, serta penilaian efektivitas kebijakan dan intervensi.
4. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan
Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra pembangunan, badan-badan PBB, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi SDGs.
5. kapasitas kelembagaan
Pemerintah dapat berinvestasi dalam membangun kapasitas lembaga-lembaga mereka, termasuk lembaga dan departemen pemerintah, agar dapat secara efektif menerapkan dan memantau kemajuan SDGs.
Daftar Pustaka
Glass, L.M., & Newig, J. (2019). Governance for achieving the Sustainable Development Goals: How important are participation, policy coherence, reflexivity, adaptation and democratic institutions? Earth System Governance.
Caiado, R.G., Filho, W.L., Quelhas, O.L., Nascimento, D., & Ávila, L.V. (2018). A literature-based review on potentials and constraints in the implementation of the sustainable development goals. Journal of Cleaner Production.
A. Zainul Muhtarom-Mahasiswa departemen ilmu ekonomi FEB UB
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
