BALQIS MILAD AR-RIZQY

    FOLLOW  

Kemiskinan, Kesenjangan Ekonomi Sosial dan Pembangunan SDM Indonesia

Ekonomi Syariah | Saturday, 20 Jan 2024, 19:57 WIB

Di Indonesia, kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan sosial serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi permasalahan kompleks yang perlu ditangani secara holistik. Kemiskinan masih menjadi tantangan serius di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan yang padat penduduk. Faktor-faktor seperti akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang tidak layak, dan ketidaksetaraan distribusi ekonomi menjadi penyebab utama kemiskinan.

Selain kemiskinan, ada juga kesenjangan ekonomi dan sosial yang juga menjadi isu krusial di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, namun distribusi kekayaan yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Ini dapat terlihat dalam perbedaan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi antar berbagai lapisan masyarakat.

Permasalahan pembangunan SDM, meskipun telah mengalami kemajuan, masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Seperti akses terhadap pendidikan berkualitas masih tidak merata di berbagai wilayah, sementara kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah juga menjadi isu penting. Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pangan juga perlu diperhatikan lebih serius untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi Islam dikemukakan sebagai pendekatan yang menarik untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kesenjangan dan juga memajukan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian permasalahan ini.

Pertama-tama, permasalahan kemiskinan di Indonesia masih merupakan tantangan serius meskipun laju pertumbuhan ekonomi sering terjadi. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen, Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 408.522,- (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan yang Bukan Makanan sebesar Rp 141.936,- (25,79 persen). Keberadaan kemiskinan ini tidak hanya terbatas pada wilayah pedesaan saja, tetapi juga merasuki perkotaan yang padat penduduk. Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan bisa disebabkan oleh ketidakadilan distribusi kekayaan. Dan salah satu solusi berbasis ekonomi Islam untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan mengimplementasikan zakat dengan cara membuat program orang tua asuh dan program ketahanan pangan untuk keluarga pra sejahtera. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim, Zakat juga dapat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif. Selain itu, pemerintah juga dapat memainkan peran sentral dalam mengelola dana zakat dengan cara memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang sedang membutuhkan.

Yang kedua, permasalahan kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia juga menjadi isu lain yang perlu mendapatkan perhatian serius. Praktik-praktik monopoli dan spekulasi ekonomi konvensional seringkali menjadi penyebab utama kesenjangan ini. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan distributif muncul sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan. Ekonomi Islam melarang praktik monopoli dan memberikan pedoman tentang pentingnya menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan juga seimbang. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah proaktif dengan menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang mendukung persaingan yang sehat dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial.

Dan yang terakhir pembangunan SDM yang menjadi pilar utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan di sini biasanya terkait dengan ketersediaan pendidikan dan juga pelatihan keterampilan yang merata. Ekonomi Islam menempatkan pendidikan sebagai nilai yang tinggi dan juga menekankan pentingnya akses yang adil ke pendidikan untuk semua. Solusi berbasis ekonomi Islam melibatkan implementasi kebijakan pendidikan yang inklusif dan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan untuk sektor ini dapat diperoleh melalui instrumen keuangan syariah seperti sukuk pendidikan dan lainnya.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Indonesia bisa memiliki potensi untuk memandu pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat sangat diperlukan untuk merumuskan solusi konkret yang sesuai dengan konteks ekonomi Islam. Dengan demikian, Indonesia dapat melangkah maju menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil, yang nantinya kemiskinan dapat diatasi, kesenjangan dapat diminimalkan, dan pembangunan SDM dapat terwujud secara berkelanjutan.