Tita Rahayu Sulaeman

    FOLLOW  

Inflasi Bukan Tradisi, Masyarakat Butuh Solusi

Ekonomi Syariah | Wednesday, 10 Jan 2024, 15:40 WIB

Penulis : Ariefdhianty Vibie

Pada saat pergantian tahun, Indonesia memang selalu diwarnai inflasi pada harga kebutuhan pokok di semua wilayah. Namun, data inflasi di Kota Bandung diklaim rendah pada tahun ini (2023).

Data inflasi month to month Kota Bandung terhadap November 2023 sebesar 0,32 persen. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi Jawa Barat sebesar 0,37 persen dan nasional sebesar 0,41 persen. Pada inflasi month to month, lima komoditas pasar yang andil terhadap inflasi di antaranya cabai merah, bawang merah, beras, rokok kretek filter, dan cabai rawit.

Sedangkan inflasi year on year (YoY) terhadap Desember 2022 sebesar 0,63 persen. Angka ini berada di bawah inflasi YoY Jawa Barat sebesar 2,48 persen dan nasional sebesar 2,61 persen. Komoditas yang ikut andil dalam inflasi YoY antara lain beras, rokok kretek filter, cabai merah, sewa rumah, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang menjadi penahan inflasi antara lain tarif air minum PDAM, bahan bakar rumah tangga, dan minyak goreng.

Jika dibandingkan dengan angka inflasi 7 kota di Jawa Barat, posisi inflasi Kota Bandung berada tertinggi kedua setelah Kota Bekasi secara month to month. Sedangkan pada YoY, inflasi Kota Bandung menjadi yang terendah, bahkan secara nasional (bandung.go.id, 03/01/2024).

Rendahnya angka inflasi sebenarnya bukan prestasi luar biasa, mengingat inflasi senantiasa terjadi di hari-hari besar, bahkan kadang tidak diprediksi. Masyarakat Kota Bandung tidak perlu berbangga hati karena kenyataannya di luar sana harga barang pokok masih tinggi. Data memang bisa dilihat, tapi mirisnya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Data inflasi bisa saja rendah, tetapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya agar harga barang pokok kebutuhan masyarakat tidak mengalami inflasi. Tentu ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menstabilkan harga barang pokok agar masyarakat tidak kesulitan.

Inflasi bukanlah tradisi, yang menjelang pergantian tahun atau hari-hari raya besar senantiasa terjadi. Pada faktanya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan merasa kesulitan dengan adanya dampak dari inflasi. Tingginya biaya produksi dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan inflasi, begitu juga dengan tingginya permintaan terhadap suatu barang. Perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini juga menjadi alasan untuk menjelaskan sebab naiknya harga bawang merah, bawang putih, hingga cabai merah. Kebanyakan masyarakat Indonesia adalah golongan menengah ke bawah. Kondisi perekonomiannya sulit. Ketika harga barang naik, maka akan semakin mencekik perekonomian.

Kondisi pedagangnya pun tidak jauh berbeda. Barang dagangan menjadi tidak laku ketika harga barang naik karena pembelinya sedikit, artinya daya beli masyarakat menurun. Walhasil, barang pokok semacam daging, buah, sayur menjadi busuk, dan pedagang akhirnya merugi.

Pemerintah seharusnya menemukan solusi tepat untuk mengatasi kenaikan dari harga barang-barang kebutuhan. Anehnya, pemerintah selalu mengimpor barang sebagai ‘jalan ninja’ untuk menstabilkan harga dan mengamankan stok kebutuhan. Kebijakan impor inilah yang justru menyudutkan petani lokal. Karena biasanya masyarakat cenderung memilih barang impor yang memiliki harga jauh lebih murah daripada barang lokal. Walhasil, petani yang kemudian merugi.

Menyikapi inflasi ini pemerintah seolah menganggap hal yang biasa dan mengabaikan penderitaan masyarakat. Hal ini tentu saja menambah beban masyarakat menjadi semakin berat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Kenaikan harga barang kebutuhan tidak diimbangi dengan bertambahnya pendapatan. Sempitnya lapangan pekerjaan, PHK massal, serta persaingan ketat pelaku bisnis melawan pebisnis besar menjadi penyebabnya.

Inilah yang terjadi di dalam sistem kapitalisme. Salah tata kelola dalam sistem ekonomi kapitalisme membuat masyarakat sengsara terus-menerus. Kesengsaraan ini bahkan diabaikan karena pemerintah justru hanya memedulikan kepentingan masing-masing dan korporasi. Apalagi memasuki tahun politik, para pejabat dan penguasa fokus bagaimana memenangkan kursi pemerintahan demi melanggengkan kekuasaan.

Sudah seharusnya negara ini menanggalkan sistem kapitalisme yang jelas-jelas menyengsarakan masyarakat, kemudian menggantinya dengan sistem Islam. Dalam masalah ini, Islam memiliki solusi tuntas yang bukan sekedar tambal sulam.

Konsep kapitalisme sangat berbeda dengan Islam yang konsep pengaturannya sepenuhnya menggunakan syariat Islam. Secara prinsip, kunci kestabilan harga dan keterjangkauan oleh masyarakat terletak pada berjalannya fungsi negara yang sahih, yaitu sebagai raa’in (penanggung jawab) dan junnah (pelindung masyarakat).

Rasulullah saw. menegaskan dalam sabdanya, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus masyarakat) dan ia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya.” (HR Ahmad, Bukhari)

Juga hadis lainnya, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim)

Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, baik kuantitas maupun kualitas. Artinya, sebagai pelindung masyarakat, negara harus hadir untuk menyediakan segala kebutuhan masyarakat dengan mudah, termasuk bagaimana menjaga stabilitas harga di pasar agar tidak mengalami inflasi.

Wallahu’alam bishowab