Dimas Muhammad Erlangga

    FOLLOW  

(Masih) Belum Ada Figur Capres Alternatif

Politik | Saturday, 22 Jul 2023, 04:31 WIB

Pemilu Presiden (Pilpres) yang bersamaan dengan Pemilu Legislatif masih 208 hari lagi. Namun, sejumlah nama capres 2024 sudah berseliweran di media massa. Sebagian besar diusung oleh partai politik. Namun, secara umum, hampir semuanya masih figur lama atau berkonfigurasi dan berkolaborasi dengan kekuatan lama. Ya, masih itu-itu juga.

Figur-figur yang diusung partai politik, antara lain Ganjar Pranowo, yang memang Kader PDIP, Anies Baswedan Tokoh diluar Partai Politik, Prabowo Subianto Ketua Umum Partai , dan Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai.

Dari semua figur yang sudah muncul, kita patut waswas karena belum ada satupun figur alternatif. Pertama, hampir semua figur yang muncul masih terlihat sebagai upaya melanjutkan sebuah dinasti, dalam artian dinasti disini bukan dinasti yang mewariskan kekuasaan pada keluarga alias Nepotisme, melainkan dinasti yang merawat, menjaga, dan melindungi Sistem Politik dan Ekonomi Ala Orde Baru yang diubah dengan pola apapun. Kedua, figur-figur yang muncul tidak lahir dari proses perjuangan. Ketiga, sebagian besar figur yang ada diduga memiliki tipe plutokrat atau setidaknya melindungi kaum kaum plutokrat-borjuis garis keras : pemilik bisnis besar, raja media, dan lain-lain. Keempat, hampir semua figur tidak punya rekam jejak (track-record) yang memadai.

Padahal, realitas kebangsaan yang hendak dihadapi cukup berat, seperti keterjajahan secara ekonomi-politik, merebaknya korupsi-kolusi-nepotisme, kesenjangan ekonomi yang kian melebar, dan ancaman konflik horizontal alias konflik komunal. Dengan demikian, capres-capres 2024 patut dipertanyakan sikap politiknya terhadap isu-isu di atas.

Pertama, perlu memahami cara-pandang setiap figur terhadap politik. Bagaimana ia menerjemahkan sebuah politik? Apakah ia menerjemahkan politik sebagai pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ataukah melihat politik sebagai seni menggunakan kekuasaan untuk melayani rakyat banyak, terutama Kaum Marhaen.

Anda bisa menganggap parameter ini sangat abstrak. Namun, bagi saya pribadi, ukuran parameter ini bisa diturunkan pada bentuk konkret, seperti memeriksa program, visi-misinya, dan jenis strategi-taktik yang dipergunakan untuk meraih kekuasaan.

Kalau program-nya tak berjarak dengan sistem ekonomi-politik sekarang, maka tidak ada gunanya berharap pada kandidat tersebut. Program figur alternatif haruslah antitesa terhadap sistem neoliberalisme yang GANAS saat ini. Selain itu, penggunaan strategi-taktik untuk mencapai kekuasaan juga patut dinilai. Mereka yang mengandalkan cara-cara kotor, politik uang, pencitraan, dan cari muka sekalipun tak pantas untuk diharapkan.

Kedua, perlu untuk memeriksa rekam jejak alias track-record dari masing-masing kandidat. Dengan demikian, kandidat yang punya track-record buruk tak pantas untuk diusung. Pemeriksaan track-record ini juga penting untuk menilai antara janji-janji si kandidat dengan kemungkinan realitas yang terjadi.

Ketiga, perlu melihat sikap atau keberpihakan kandidat terhadap Pancasila dan UUD 1945. Kita sangat berharap, kandidat capres mendatang benar-benar berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. Mereka juga harus memastikan proses penyelenggaraan negara berpijak di atas Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, figur alternatif harus berani berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang berusaha melemahkan bangsa, seperti fundamentalisme-ekstremisme, provinsialisme, etno-sentrisme, dan penyakit fasisme-reaksioner lainnya. Figur alternatif harus memperjuangkan sebuah negara yang bisa menjadi rumah bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan adat-istiadat yang beragam.

Keempat, figur alternatif harus menempatkan rakyat Marhaen sebagai protagonis dalam kekuasaan. Dengan demikian, pemerintahan kedepan adalah pemerintahan kerakyatan, yaitu pemerintahan yang benar-benar dijalankan oleh rakyat Marhaen. Dengan demikian, figur alternatif harus punya visi mengenai model penganggaran partisipatif, pembangunan partisipatif, dan mekanisme demokrasi langsung.