humas unismuh
Hadir di Unismuh Makassar, Din Syamsuddin Dorong Muhammadiyah Terlibat Selesaikan Persoalan Bangsa
Info Terkini | 2023-01-14 12:55:44
REPUBLIKA, MAKASSAR – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2005-2015 Prof Din Syamsuddin bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah Sulsel. Silaturahmi dihelat di Gedung Iqra Lantai 17, Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Jl Sultan Alauddin, Jumat, 13 Januari 2023.
Silaturahmi digelar dalam bentuk dialog kebangsaan, yang dipandu Pelaksana Harian (Plh) Rektor Unismuh Prof Andi Sukri Syamsuri. Acara diawali dengan Pengantar oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel Dr KH Mustari Bosra MA.
Andi Sukri Syamsuri menyebut, kehadiran Din Syamsuddin bisa memberi motivasi Keluarga Besar Muhammadiyah pada umumnya, maupun civitas akademika Unismuh pada khususnya dalam mengembangkan persyarikatan.
“Selamat datang di Unismuh Makassar. Salam dari Pak Rektor yang juga Ketua PWM Prof Ambo Asse, beliau saat ini sedang berada di Dubai, memenuhi undangan Syekh Khoory. Beliau juga didampingi Wakil Rektor I dan IV. Jadi saya yang diminta menjaga kampus,” ungkap Andis, sapaan akrab Wakil Rektor II Unismuh Makassar ini.
Sementara itu, Wakil Ketua PWM Sulsel Mustari Bosra menyebut, bahwa Din Syamsuddin memiliki kedekatan khusus dengan Sulsel. “Prof Din Syamsuddin merupakan orang Sumbawa yang nenek moyangnya berasal dari Gowa. Kakek ketujuh beliau, Dea Malela berasal dari Gowa,” ungkapnya
Mustari juga menyampaikan perkembangan Muhammadiyah Sulsel di bidang Pendidikan. “Alhamdulillah saat ini kita memiliki 13 perguruan tinggi, yang terdiri dari 8 universitas, 3 institut, 1 sekolah tinggi, dan 1 politeknik,” lanjut Sejarawan Universitas Negeri Makassar ini.
Perkembangan pesantren, kata Mustari, juga cukup menggembirakan. Periode sebelumnya, Muhammadiyah Sulsel hanya memiliki 11 pesantren, saat ini sudah ada 31 pesantren.
Dalam silaturahmi itu, Mustari berharap, Din Syamsuddin dapat menyampaikan gambaran situasi sosial kebangsaan dan bagaimana Muhammadiyah dapat berperan serta.
Mengawali pemaparannya, Din Syamsuddin menceritakan bahwa Muhammadiyah sejak berdiri memang telah konsen mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muhammadiyah memiliki konsep yang disebut “Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahdah” yang diputuskan dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015.
Konsep itu, kata Din Syamsuddin, diadopsi dari Tausyiyah Kebangsaan Ketua Umum PP Muhammadiyah, pada 18 Agustus 2011. Saat itu, Din Syamsuddin masih menjabat sebagai nakhoda Muhammadiyah.
Menurutnya, penegasan Darul Ahdi, merupakan upaya mengawal kesepakatan beberapa tokoh Muhammadiyah seperti Kahar Muzakkkir dan Ki Bagus Hadikusumo yang terlibat merumuskan dasar-dasar negara.
Keterlibatan Muhammadiyah dalam menjawab persoalan bangsa terus berlangsung hingga saat ini. Pada masa kepemimpinan Din Syamsuddin, Muhammadiyah dikenal dengan upayanya meluruskan kiblat bangsa dengan Jihad Konstitusi.
Wujud jihad tersebut, kata Din Syamsuddin, dilakukan dengan melakukan judicial review terhadap berbagai UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Salah satunya UU Sumber Daya Air.
Sepanjang sejarah, ada berbagai upaya yang dilakukan berbagai Gerakan sosial untuk melakukan perubahan sosial. “Ada yang menggunakan pendekatan politik, dengan masuk ke dalam sistem. Ada yang memilih jalan people power atau revolusi sosial. Tapi Muhammadiyah lebih memilih pendekatan transformasi sosial,” kata Mantan Ketua Umum MUI Pusat itu.
Jalan transformasi sosial, kata Din Syamsuddin, dilakukan dengan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, agar menyadari berbagai deviasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Acara silaturahmi ini dihadiri pengurus Majelis/ Lembaga PWM Sulsel, Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Prof Jamaluddin Ahmad.organisasi otonom Muhammadiyah tingkat wilayah, serta civitas akademika Unismuh Makassar.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
