kang ahmad

Persatean Politik: Ketika Semua Menjadi Bagian dari Kekuasaan

Pada 1932, Mohammad Hatta menulis sebuah kritik terhadap gagasan persatuan yang berkembang dalam pergerakan nasional. Melalui tulisan berjudul Persatuan Ditjari, Per-sate-an Jang Ada di harian Daulat Ra'jat, Hatta menyindir kecenderungan menyatukan berbagai golongan tanpa mempertimbangkan perbedaan asas dan kepentingan di antara mereka. Baginya, persatuan semacam itu tidak lebih dari sate: daging kerbau, sapi, dan kambing dapat ditusuk dalam satu lidi, tetapi keberadaannya dalam satu tusukan tidak membuat ketiganya menjadi satu jenis daging. Persatuan yang demikian justru berisiko mengorbankan prinsip masing-masing golongan.

Hampir satu abad kemudian, kritik Hatta tersebut menemukan relevansi baru dalam lanskap politik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita menyaksikan konsolidasi kekuasaan melalui koalisi yang luas, struktur kabinet yang besar, serta perangkulan berbagai kekuatan politik yang sebelumnya memiliki posisi dan kepentingan berbeda. Pertanyaannya, apakah keadaan ini semata-mata merupakan strategi membangun pemerintahan yang stabil, atau justru memperlihatkan gejala persatean yang pernah dipersoalkan Hatta?

Pertanyaan ini penting bukan karena setiap persatuan politik patut dicurigai, melainkan karena persatuan yang tidak menyisakan ruang bagi perbedaan dapat menjadi persoalan bagi demokrasi itu sendiri.

Dari persatuan menuju akomodasi kekuasaan

Sejak awal pemerintahannya, Prabowo menunjukkan kecenderungan membangun dukungan politik yang luas. Kabinet Merah Putih yang diumumkan pada Oktober 2024 memiliki 48 kementerian dalam susunan awalnya, kemudian tercatat 49 kementerian dalam profil pemerintahan yang diperbarui. Struktur ini menjadi salah satu penanda besarnya organisasi pemerintahan Prabowo dibandingkan kabinet sebelumnya yang memiliki 34 kementerian.

Besarnya kabinet tentu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik pembagian kekuasaan demi kepentingan elite. Negara dengan wilayah luas dan persoalan pembangunan yang kompleks memang membutuhkan organisasi pemerintahan yang mampu bekerja secara efektif. Demikian pula, dalam sistem presidensial multipartai, membangun koalisi merupakan salah satu cara untuk memperoleh dukungan politik bagi pelaksanaan program pemerintah.

Namun, persoalannya tidak berhenti pada kebutuhan administratif ataupun legitimasi politik. Kita juga perlu mempertanyakan bagaimana koalisi tersebut dibentuk, kepentingan apa yang dipertemukan, dan apa konsekuensinya terhadap independensi partai-partai politik.

Koalisi yang sehat seharusnya mempertemukan berbagai kekuatan politik melalui kesepakatan program, pembagian tanggung jawab, dan komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebaliknya, koalisi berisiko menjadi sekadar akomodasi elite ketika kedekatan dengan kekuasaan lebih menentukan daripada konsistensi program dan prinsip.

Di sinilah kritik Hatta menemukan relevansinya. Ia tidak sekadar mempersoalkan banyaknya golongan yang disatukan, tetapi mempertanyakan apa yang terjadi pada asas masing-masing golongan ketika persatuan dibentuk. Dalam konteks sekarang, pertanyaannya dapat dirumuskan ulang: apakah partai-partai yang masuk ke dalam pemerintahan masih mempertahankan kemandirian sikapnya, ataukah perbedaan di antara mereka semakin kehilangan arti karena kepentingan bersama dalam kekuasaan?

Persoalan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan menghitung jumlah partai pendukung pemerintah. Akan tetapi, semakin luas konsolidasi kekuasaan, semakin penting pula memastikan bahwa fungsi pengawasan dan koreksi tetap berjalan.

Merangkul atau menjinakkan?

Dalam ilmu politik, terdapat konsep co-optation atau kooptasi, yakni proses ketika pihak-pihak yang berpotensi menentang kekuasaan dirangkul ke dalam struktur atau mekanisme yang dapat mengurangi tantangan mereka terhadap penguasa. Melalui cara ini, konflik tidak selalu dihadapi secara terbuka; ia dapat diredam dengan memberikan akses, kedudukan, atau kepentingan tertentu kepada pihak yang sebelumnya berada di luar lingkaran kekuasaan.

Konsep ini dapat digunakan untuk menguji strategi politik Prabowo. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa perangkulan tidak otomatis merupakan kooptasi. Tokoh yang masuk ke pemerintahan bisa saja memiliki alasan substantif, kesamaan agenda, atau keinginan untuk memperbaiki kebijakan dari dalam. Sebaliknya, masuknya seseorang ke dalam pemerintahan juga tidak menjamin bahwa ia akan kehilangan independensi.

Karena itu, ukuran yang lebih penting bukan sekadar siapa yang memperoleh jabatan, melainkan bagaimana posisi baru tersebut memengaruhi sikap politiknya.

Apakah partai yang sebelumnya kritis masih berani menolak kebijakan pemerintah ketika kebijakan itu dinilai merugikan masyarakat? Apakah akademisi yang masuk ke dalam struktur kekuasaan tetap memiliki kebebasan untuk mengkritik keputusan yang bertentangan dengan pengetahuannya? Apakah pejabat dapat menyampaikan keberatan secara terbuka tanpa harus mengkhawatirkan konsekuensi politiknya?

Pertanyaan-pertanyaan ini lebih bermakna daripada sekadar menebak motif seorang presiden atau menuduh semua tokoh yang bergabung ke pemerintahan telah kehilangan prinsip.

Jika perangkulan justru membuat kelompok-kelompok tersebut kehilangan kemampuan untuk mengoreksi kekuasaan, kita memiliki alasan untuk membicarakan kooptasi. Sebaliknya, jika mereka tetap mampu mempertahankan sikap kritis dan menjalankan tanggung jawabnya secara independen, perangkulan itu tidak cukup untuk disebut sebagai penjinakan.

Dengan demikian, kooptasi sebaiknya ditempatkan sebagai kemungkinan yang harus diuji melalui perilaku politik dan konsekuensi kelembagaan, bukan sebagai kesimpulan yang otomatis mengikuti besarnya koalisi.

Ketika oposisi kehilangan tempat

Persoalan yang lebih mendasar dari konsolidasi kekuasaan adalah kemungkinan melemahnya oposisi.

Dalam demokrasi, oposisi bukan sekadar kelompok yang menolak seluruh kebijakan pemerintah. Oposisi merupakan bagian dari mekanisme yang memungkinkan kekuasaan diawasi, dikritik, dan dikoreksi. Partai yang berada di luar pemerintahan dapat menjalankan fungsi tersebut, tetapi partai pendukung pemerintah pun semestinya tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan dan menolak kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Masalah muncul ketika hampir semua kekuatan politik memandang kedekatan dengan pemerintah sebagai pilihan yang lebih menguntungkan daripada mempertahankan jarak kritis. Dalam keadaan demikian, perbedaan politik berisiko berubah menjadi perbedaan yang hanya dipelihara secara simbolis. Persaingan tetap berlangsung, tetapi daya untuk mengoreksi keputusan penguasa semakin berkurang.

Tentu saja, keberadaan koalisi besar tidak otomatis menghapus demokrasi. Dukungan parlemen yang luas dapat membantu pemerintah menjalankan programnya. Namun, dukungan tersebut juga perlu diimbangi oleh pengawasan yang efektif, baik dari parlemen, lembaga negara yang berwenang, pers, akademisi, maupun masyarakat sipil.

Tanpa mekanisme koreksi yang memadai, stabilitas dapat berubah menjadi kenyamanan bagi penguasa. Pemerintah mungkin lebih mudah mengambil keputusan, tetapi kemudahan tersebut tidak selalu berarti bahwa keputusan yang dihasilkan benar atau berpihak kepada masyarakat.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan kekuatan yang mampu mengatakan bahwa pemerintah mungkin keliru.

Di sinilah kritik Hatta terhadap persatean dapat dibaca kembali. Ketika semua golongan menjadi bagian dari satu kesatuan politik, kita perlu memastikan bahwa kesatuan tersebut tidak menghilangkan perbedaan yang justru diperlukan untuk menjaga arah perjuangan.

Membaca kembali kritik Hatta

Dari sudut pandang ini, persoalan utamanya bukan apakah Prabowo berhasil merangkul banyak kelompok politik. Persoalannya adalah apakah proses perangkulan tersebut menghasilkan kerja sama yang tetap menghormati perbedaan prinsip, atau justru membangun kesatuan yang membuat perbedaan itu kehilangan daya koreksinya.

Jika yang bergabung dengan pemerintah masih dapat mempertahankan independensi, mengkritik kebijakan, dan menjalankan pengawasan, koalisi besar tidak serta-merta dapat disebut sebagai persatean. Namun, jika kepentingan mempertahankan akses terhadap kekuasaan membuat mereka mengorbankan prinsip dan menanggalkan fungsi pengawasannya, kritik Hatta menjadi semakin relevan.

Siapa yang masih bersedia berdiri di luar?

Bung Hatta mengingatkan bahwa persatuan tidak cukup dibangun dengan menempatkan berbagai golongan dalam satu wadah. Kesatuan yang mengabaikan perbedaan asas hanya menghasilkan kebersamaan di permukaan, sementara pertentangan kepentingan tetap ada di bawahnya.

Dalam demokrasi, perbedaan bukan sesuatu yang harus selalu dilebur. Ia justru dapat menjadi sumber pengawasan dan perbaikan. Pemerintah membutuhkan dukungan untuk bekerja, tetapi masyarakat membutuhkan ruang agar pemerintah dapat dikritik. Partai politik boleh berkoalisi, tetapi koalisi tidak seharusnya membuat seluruh perbedaan pandangan kehilangan makna.

Maka, jika kritik Hatta tentang persatean hendak digunakan untuk membaca pemerintahan Prabowo, inti persoalannya bukanlah apakah semua orang dapat duduk bersama. Persoalannya adalah apakah mereka masih memiliki keberanian untuk berbeda ketika kepentingan kekuasaan menuntut keseragaman.

Sebab, pada akhirnya, demokrasi tidak diukur dari seberapa banyak kekuatan politik berhasil dirangkul oleh seorang presiden, melainkan dari seberapa jauh kekuasaan yang dibangunnya tetap dapat diawasi, dikritik, dan dikoreksi. Persatuan yang sehat tidak mengharuskan semua orang kehilangan suaranya. Justru, persatuan semacam itulah yang memberi tempat bagi perbedaan untuk tetap hidup.

Berita Terkait

Ketika Kekuasaan Saling Mencurigai, Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan

Pembungkaman Suara Sains dan Krisis Karhutla: Keselamatan Rakyat Dikalahkan Kepentingan

Dari Wantimpres dan Penjinakan Nalar Kritis

Terpopuler di

Salam Tiga Jari Kembali Menggema, Suara Rakyat Tak Bisa Diabaikan

Jabatan Publik Bukan Ruang untuk Menghindari Pertanggungjawaban

Ketika Kekuasaan Saling Mencurigai, Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan

Persatean Politik: Ketika Semua Menjadi Bagian dari Kekuasaan

Janji 12 Menit dan Ekspetasi Publik: Kredibilitas dalam Komunikasi Politik

Memahami Fenomena Burnout Mahasiswa Saat Tubuh Dipaksa Bergerak Tanpa Energi Mental