Refaliza Ailiyah
Jabatan Publik Bukan Ruang untuk Menghindari Pertanggungjawaban
Politik | 2026-11-09 11:19:58
Kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin tidak hanya dibangun melalui janji politik dan keberhasilan menjalankan pemerintahan, tetapi juga melalui integritas serta keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan setiap persoalan. Belakangan ini, publik kembali menyoroti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah muncul perkembangan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi objek perkara tidak sah. Persoalan ini kemudian berkembang menjadi perbincangan politik yang melibatkan berbagai pihak.
Dalam negara demokrasi, setiap pejabat publik seharusnya memahami bahwa jabatan yang diemban membawa tanggung jawab besar kepada masyarakat. Persoalan administrasi maupun hukum yang berkaitan dengan persyaratan jabatan tidak sepatutnya dipandang sebagai serangan politik semata. Sebaliknya, hal tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Kritik masyarakat bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan salah satu bentuk partisipasi dalam memastikan kekuasaan berjalan sesuai aturan.
Di sisi lain, proses penyelesaian persoalan ini harus tetap mengedepankan kepastian hukum dan tidak boleh berubah menjadi ajang penghakiman politik. Putusan pengadilan harus dipahami berdasarkan ruang lingkup dan pertimbangan hukumnya. Setiap langkah lanjutan, termasuk pembahasan di DPR, perlu dilakukan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kepentingan politik justru mengaburkan substansi persoalan hukum.
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Apabila persoalan ini ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen, prosesnya harus dilakukan secara terbuka dan tidak didasarkan pada kepentingan partai maupun kelompok tertentu. Lembaga negara seharusnya menjadi tempat memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar arena mempertahankan atau menjatuhkan kekuasaan.
Pada akhirnya, persoalan ini memberikan pelajaran bahwa demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pemilihan umum. Demokrasi juga menuntut transparansi, integritas, dan kesediaan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan kedudukannya. Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang bebas dari kritik, melainkan pemimpin yang mampu menghadapi kritik secara terbuka dan menghormati proses hukum. Sebab, dalam negara hukum, tidak ada jabatan yang seharusnya menempatkan seseorang di atas aturan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
