Durohim Amnan
Dari Wantimpres dan Penjinakan Nalar Kritis
Politik | 2026-10-20 12:51:02
Setahun yang lalu, dalam tulisan saya di Omong-Omong Media berjudul "Mencari Suaka Istana: Senyapnya Suara Kritis Kaum Intelektual" (September 2025), saya melontarkan kekhawatiran atas gejala meredupnya daya kritis kelompok terdidik yang mulai tergiur oleh pesona kekuasaan. Saat itu, analisis tersebut mungkin masih dianggap sebagai peringatan dini atau sekadar wacana teoritis di atas kertas. Hari ini, kekhawatiran tersebut berubah menjadi kenyataan politik yang menggemparkan.
Ditariknya sejumlah tokoh intelektual masyarakat dan tokoh yang sebelumnya memosisikan diri sebagai oposisi moral -termasuk dihimpunnya mereka ke dalam lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)- menjadi penanda penting dalam sejarah demokrasi kita yaitu sebuah fase penjinakan nalar kritis melalui karpet merah kekuasaan.Peristiwa ini menarik untuk dibedah secara jernih.
Langkah para penganjur akal sehat melangkah masuk ke balik benteng Istana kerap dibungkus dengan alasan yang terdengar mulia, seperti "memperbaiki sistem dari dalam" atau "memberikan masukan langsung kepada Presiden". Namun, sosiologi politik dan hukum tata negara mengajarkan kita bahwa ada garis batas yang sangat tegas antara peran sebagai penasihat kekuasaan dan peran sebagai intelektual masyarakat. Perbedaan itu bukan sekedar lokasi tempat duduk, melainkan perbedaan fungsi dasar dalam menjaga kehidupan berbangsa.
Bahasa Publik versus Bahasa IstanaUntuk memahami permasalahan ini secara mendalam, kita bisa melihat gagasan filosofi Antonio Gramsci tentang dua peran kelompok terdidik. Pertama adalah intelektual organik, yaitu kelompok pemikir yang terikat pada kepentingan kelompok atau struktur kekuasaan tertentu untuk memperkuat kedudukan kelompok tersebut. Kedua adalah intelektual tradisional, yaitu pemikir yang idealnya menjaga jarak kritis demi memperjuangkan nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebebasan publik.
Ketika seorang pemikir berdiri di panggung publik atau mimbar akademik, ia menjalankan fungsi bahasa terbuka (public Reasoning). Ia berbicara untuk mengungkap kerancuan kebijakan, mendidik warga negara, serta membangun kesadaran kritis bersama. Tanggung jawabnya menyampaikan langsung kepada publik dan kebenaran ilmiah.
Namun, begitu ia melangkah masuk ke dalam lembaga penasihat resmi seperti Wantimpres, sifat komunikasinya mengalami perubahan mendasar. Bahasa yang digunakan bukan lagi bahasa publik yang bebas, melainkan bahasa birokrasi yang tertutup dan jaminan kerahasiaan lembaga. Masukan yang diberikan tidak lagi menjadi alat pencerah bagi warga, melainkan dokumen internal yang keinginannya sepenuhnya bergantung pada selera dan kehendak politik (politik will) penguasa.
Di titik inilah, independensi nalar kritis mulai teruji dan sering kali tergerus oleh tata krama kekuasaan.Taktik Kooptasi dan Banalitas KekuasaanDari kacamata pemegang kekuasaan, merangkul para pengkritik paling tajam ke dalam struktur internal adalah strategi yang sangat efisien. Sosiolog politik menyebut mekanisme ini sebagai kooptasi (kooptasi). Dalam sejarah pemerintahan di berbagai negara, pemberian jabatan resmi kepada kelompok disiden jauh lebih efektif untuk menenangkan keadaan dibandingkan dengan menggunakan cara-cara represif atau kekerasan.
Dengan memberikan panggung resmi, Istana tidak hanya berhasil meredam nada kritis tokoh-tokoh tersebut di media massa, tetapi juga merampas rujukan moral yang selama ini dipegang oleh masyarakat sipil. Ketika tokoh yang tadinya vokal tiba-tiba diam atau ikut membenarkan kebijakan pemerintah, masyarakat mengalami disorientasi yakni kepada siapa lagi aspirasi dan rasa keadilan harus dititipkan?
Kondisi ini mengingatkan kita pada konsep Banality of Evil yang digagas oleh filsuf Hannah Arendt. Arendt menggambarkan bagaimana kejahatan atau penyimpangan sistemik kerap terjadi bukan karena semua orang berniat jahat, melainkan karena kelompok terdidik memilih berhenti berpikir kritis dan membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan. Banalitas terjadi saat orang-orang berilmu menanggalkan prinsip dasar yang pernah mereka gaungkan demi menyelaraskan diri dengan kenyamanan posisi baru mereka di dalam sistem.
Melumpuhnya Check and BalanceMasuknya para intelektual ke dalam lingkaran Istana terasa semakin riskan jika kita melihat peta politik nasional saat ini. Indonesia sedang menghadapi situasi di mana fungsi pengawasan (checks and balances) berada pada titik terendah.Di ranah legislasi, terbentuknya kelemahan yang membuat parlemen nyaris kehilangan fungsi kritisnya. DPR yang seharusnya menjadi penyeimbang eksekutif cenderung berubah menjadi lembaga penyetuju kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, lembaga independensi pun terus mendapat tekanan melalui berbagai revisi undang-undang yang memasukkan daya tawar yudikatif.Dalam kondisi di mana parlemen dan peradilan tidak lagi efektif menjadi penyeimbang, masyarakat sipil bersama kaum intelektual independen adalah benteng terakhir demokrasi. Ketika tokoh-tokoh kunci dari benteng terakhir ini memutuskan untuk ikut mencari suaka di Istana, maka kekuasaan eksekutif secara praktis berjalan tanpa tandingan (kekuasaan yang tidak terbantahkan).
Kekuasaan yang berjalan tanpa tandingan dan tanpa pengawasan ketat selalu memiliki kecenderungan alamiah untuk berbuat sewenang-wenang.Konsistensi di Atas PredikatPelajaran penting dari fenomena ini adalah pentingnya kita memahami orang dewasa dalam memandang figur masyarakat. Kita harus mulai berhenti menggantungkan harapan demokrasi pada individu-individu tertentu, betapa pun cerdas atau vokalnya mereka di masa lalu. Predikat “intelektual” atau “penjaga akal sehat” bukanlah gelar abadi yang melekat selamanya pada diri seseorang, apalagi ketika nama itu sudah tercantum dalam lembaran gaji negara.
Kualitas seorang pemikir tidak diukur dari seberapa garang ia berbicara di panggung wacana saat berada di luar, melainkan dari konsistensi sikapnya dalam membela kepentingan publik di mana pun ia berada. Ketika sikap kritis itu mereda atau hilang begitu tawaran datang, maka publik berhak menilai bahwa kelantangan masa lalu itu barangkali hanyalah bagian dari tawar-menawar politik untuk mendapatkan perhatian kekuasaan.
Kembali ke Akar Masyarakat SipilPada akhirnya, beralihnya para pemikir dari mimbar publik ke karpet merah Istana harus menjadi momentum evaluasi bagi gerakan warga. Kita tidak boleh membiarkan ruang wacana publik menjadi sepi hanya karena beberapa tokoh telah berpindah posisi.
Tugasnya menjaga akal sehat, mengkritisi kebijakan yang tidak adil, serta merawat fondasi Republik ini mau tidak mau harus diambil alih kembali oleh warga negara secara luas. Konsolidasi gerakan masyarakat sipil, akademisi kampus yang tetap memilih independen, jurnalis bebas, serta komunitas warga di tingkat akar rumput harus terus diperkuat.
Demokrasi yang sehat tidak pernah bersandar pada kebaikan hati penguasa atau kecerdasan para penasihat Istana. Demokrasi hanya bisa bertahan jika warga negaranya tetap memiliki keberanian untuk bertanya, mengancam, dan menjaga jarak yang cukup dari kekuasaan. Sebab, ketika nalar kritis telah sepenuhnya dijinakkan di dalam benteng Istana, maka satu-satunya cara agar Republik ini tidak kehilangan arah adalah dengan terus menyalakan obor akal sehat dari luar.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
