Usmayantika
Pembungkaman Suara Sains dan Krisis Karhutla: Keselamatan Rakyat Dikalahkan Kepentingan
Politik | 2026-11-09 09:28:44
Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar musibah ekologis musiman, melainkan cerminan dari tata kelola negara yang gagal melindungi keselamatan rakyat. Berdasarkan data, sebanyak 283.270 warga di tujuh provinsi mengalami gangguan pernapasan akibat asap gambut yang pekat dengan kandungan karbon monoksida (CO) dan PM2.5 yang mematikan bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan penderita penyakit jantung, dll.
Alih-alih mendapatkan mitigasi yang memadai, ruang bagi publik untuk menyuarakan bahaya ini justru dibungkam. Sebuah video investigasi ilmiah dari Nalar Rawat yang membedah investigasi karbon monoksida dan angka ISPU 1.200 di Kalimantan Tengah—berdasarkan rujukan data NASA Worldview, laporan Reuters, dan enam jurnal ilmiah internasional—dihapus sepihak oleh TikTok hanya dalam waktu 16 jam tanpa penjelasan spesifik.
Kegagalan Demokrasi-Kapitalistik dalam Melindungi Ruang Hidup
Fenomena penghapusan konten sains ini membuka mata kita pada kerapuhan mendasar dalam sistem sekuler-demokrasi. Kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi yang selama ini diagung-agungkan ternyata bersifat semu. Ruang digital dikendalikan oleh kepentingan korporasi dan pragmatisme kekuasaan, di mana suara-suara kritis berbasis sains yang membongkar kelalaian negara justru dianggap sebagai ancaman yang harus disensor atau dihapuskan.
Dalam sistem kapitalisme, orientasi pengelolaan alam sering kali tunduk pada kalkulasi untung-rugi ekonomi, ketimbang keselamatan nyawa manusia. Akibatnya, hak rakyat atas udara bersih, lingkungan hidup yang sehat, dan perlindungan kesehatan harus berbenturan dengan tembok struktural kebijakan yang lebih memihak pada penjagaan citra penguasa dan keamanan investasi ketimbang keselamatan rakyat itu sendiri.
Tanggung Jawab Penguasa dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar
Jika dipandang dari sudut pandang Islam, carut-marut penanganan karhutla hingga pembungkaman terhadap suara kritis merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah kepemimpinan. Islam menempatkan penguasa (ra'in) sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penuh atas perlindungan rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa pemimpin adalah penjaga dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan nya.
Kebijakan penguasa wajib berorientasi mutlak pada kemaslahatan rakyat (ri'ayatul syu'un al-ummah), bukan sekadar demi mempertahankan citra keberhasilan atau melindungi kepentingan segelintir elite ekonomi.
Kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Aktivitas menyampaikan fakta, mengoreksi kebijakan yang salah, dan mengingatkan penguasa atas kelalaian dalam melindungi keselamatan rakyat bukanlah tindakan kriminal atau makar, melainkan bagian dari kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dan muhasabah lil hukum (mengoreksi penguasa).
Pemberangusan Kritik sebagai Bentuk Kezaliman: Menutup ruang bagi kebenaran ilmiah yang menyelamatkan nyawa manusia adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.
Sistem yang Shalih: Umat tidak boleh hanya berhenti pada kritik parsial terhadap penghapusan konten atau buruknya penanganan bencana di lapangan. Umat harus melihat akar persoalan secara sistemik—bahwa kerusakan lingkungan dan pembungkaman suara kritis berakar dari penerapan sistem sekulerisme yang memisahkan aturan agama dari pengaturan kehidupan.
Islam menempatkan penegakan hukum Syariah sebagai landasan utama pengaturan kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah kepemimpinan dan melindungi hak-hak rakyat. Di dalam sistem Islam, keselamatan jiwa manusia dan kelestarian lingkungan hidup adalah harga mati yang tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi korporasi maupun syahwat politik penguasa.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
