angelina galuh
Di Balik Layar Algoritma: Ketika Informasi Kesehatan yang Viral Belum Tentu Benar
Info Sehat | 2026-11-10 14:51:32Pernahkah kita membuka media sosial hanya untuk mencari hiburan, tetapi justru menemukan berbagai informasi tentang kesehatan? Mulai dari video yang membahas gejala suatu penyakit, tips menjaga daya tahan tubuh, klaim manfaat bahan alami, hingga rekomendasi pengobatan tertentu. Menariknya, setelah kita menonton satu konten kesehatan, konten serupa seolah terus bermunculan di halaman beranda.
Fenomena tersebut mungkin terasa biasa. Namun, pernahkah kita bertanya apakah semua informasi yang muncul berulang kali itu benar-benar dapat dipercaya?
Di era digital, media sosial telah menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi kesehatan. Informasi yang dahulu lebih banyak diperoleh melalui tenaga kesehatan, buku, atau media konvensional, kini dapat ditemukan hanya melalui beberapa kali sentuhan layar. Kemudahan ini tentu memberikan manfaat. Masyarakat dapat mengenal berbagai penyakit, memahami upaya pencegahan, dan memperoleh edukasi kesehatan dengan lebih cepat.
Sayangnya, kemudahan akses tidak selalu berjalan beriringan dengan ketepatan informasi. Di tengah derasnya arus konten digital, masyarakat juga dihadapkan pada informasi yang tidak akurat, klaim tanpa bukti ilmiah, bahkan hoaks yang berpotensi memengaruhi keputusan kesehatan.
Ketika algoritma membentuk ruang informasi kita
Salah satu hal yang sering luput dari perhatian pengguna media sosial adalah peran algoritma dalam menentukan konten yang muncul di halaman beranda. Secara sederhana, algoritma rekomendasi merupakan sistem yang membantu platform memilih dan menyajikan konten berdasarkan berbagai sinyal, seperti riwayat tontonan, interaksi, preferensi, dan karakteristik konten.
Artinya, setiap pengguna dapat memiliki pengalaman digital yang berbeda. Seseorang yang sering menonton konten tentang pola makan tertentu, misalnya, mungkin akan lebih sering menemukan video dengan pembahasan serupa.
Di satu sisi, personalisasi ini memudahkan pengguna menemukan informasi yang sesuai dengan minatnya. Namun, di sisi lain, paparan informasi yang berulang dapat membuat seseorang semakin sering berhadapan dengan sudut pandang yang sama, sementara informasi pembanding belum tentu muncul dengan intensitas serupa.
Persoalannya bukan berarti algoritma selalu menyebarkan informasi keliru. Namun, ketika konten kesehatan yang sensasional, menjanjikan hasil instan, atau membangkitkan rasa takut memperoleh perhatian besar, masyarakat berisiko lebih sering terpapar klaim yang belum tentu didukung bukti ilmiah.
Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika popularitas dijadikan tolok ukur kebenaran. Jumlah penonton, tanda suka, dan komentar yang tinggi dapat membuat suatu informasi terlihat meyakinkan, padahal popularitas tidak pernah menjadi pengganti validitas ilmiah.
Misinformasi kesehatan bukan persoalan sepele
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membedakan misinformasi dan disinformasi berdasarkan unsur kesengajaan. Misinformasi merupakan informasi keliru yang disebarkan tanpa niat untuk menyesatkan, sedangkan disinformasi merupakan informasi keliru yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menipu. Keduanya dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama ketika informasi tersebut memengaruhi cara seseorang memahami risiko, memilih pengobatan, atau mengambil keputusan terkait pencegahan penyakit.
Besarnya persoalan ini juga terlihat di Indonesia. Berdasarkan publikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 17 September 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebanyak 2.622 hoaks kesehatan terdeteksi selama periode Agustus 2018 hingga September 2026 di berbagai platform digital. Isu imunisasi menjadi salah satu topik dengan jumlah hoaks tertinggi.
Dalam publikasi yang sama, Kemenkes melaporkan bahwa cakupan imunisasi nasional menurun dari 95 persen pada 2023 menjadi 87 persen pada 2024, kemudian 80 persen pada 2025. Pemerintah menyoroti maraknya hoaks kesehatan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi situasi tersebut. Meski demikian, penurunan cakupan imunisasi tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja karena terdapat berbagai tantangan lain dalam pelaksanaan program imunisasi.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan informasi kesehatan digital tidak berhenti pada perdebatan di kolom komentar. Ketika informasi yang keliru memengaruhi keputusan masyarakat, upaya pencegahan penyakit juga dapat menghadapi tantangan yang lebih besar.
WHO bahkan menggunakan istilah infodemic untuk menggambarkan situasi ketika masyarakat dihadapkan pada informasi yang berlebihan, termasuk informasi akurat maupun keliru, sehingga kesulitan menemukan sumber yang dapat dipercaya. Dampaknya dapat berupa kebingungan, menurunnya kepercayaan terhadap institusi kesehatan, hingga keputusan kesehatan yang tidak tepat.
Bukan hanya soal akses, tetapi juga literasi kesehatan digital
Salah satu tantangan utama dalam menghadapi misinformasi adalah kesenjangan literasi kesehatan digital. Kemampuan menggunakan internet dan media sosial tidak otomatis membuat seseorang mampu menilai kualitas informasi kesehatan yang ditemukan.
Seseorang mungkin dapat dengan mudah mencari gejala penyakit atau membaca informasi mengenai suatu pengobatan. Namun, belum tentu ia mampu membedakan pengalaman pribadi seseorang dengan hasil penelitian ilmiah, mengenali konflik kepentingan dalam promosi produk kesehatan, atau memahami bahwa suatu klaim mungkin hanya berlaku pada kondisi tertentu.
Persoalan ini juga disoroti oleh pakar farmasi Universitas Gadjah Mada, Prof. Zullies Ikawati, dalam publikasi UGM pada Januari 2026. Ia mengingatkan bahwa informasi kesehatan di media sosial tidak selalu sesuai dengan pedoman klinis. Masyarakat perlu memperhatikan kredibilitas sumber, kompetensi pembuat konten, serta keseimbangan informasi mengenai manfaat dan risiko suatu produk atau tindakan kesehatan.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, literasi kesehatan digital seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menemukan informasi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi tersebut secara tepat.
Dengan demikian, masyarakat tidak cukup hanya diajak untuk lebih aktif menggunakan teknologi. Mereka juga perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Membangun ruang digital yang lebih sehat adalah tanggung jawab bersama
Menghadapi persoalan ini, tanggung jawab tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada pengguna media sosial. Masyarakat memang perlu lebih selektif, tetapi lingkungan informasi digital juga perlu dibangun agar lebih mendukung penyebaran informasi yang kredibel.
Pada tingkat individu, masyarakat dapat memulai kebiasaan sederhana dengan memeriksa sumber informasi, melihat tanggal publikasi, membandingkan klaim dengan sumber resmi, dan tidak langsung membagikan konten yang belum jelas kebenarannya. Informasi kesehatan sebaiknya diperiksa melalui sumber yang kompeten, seperti Kementerian Kesehatan, WHO, lembaga kesehatan resmi, atau tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Tenaga kesehatan dan institusi pendidikan juga memiliki peran strategis. Edukasi kesehatan perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan melalui platform yang memang digunakan masyarakat sehari-hari. Kehadiran tenaga kesehatan di media sosial dapat membantu mengisi ruang digital dengan informasi berbasis bukti, sekaligus meluruskan kesalahpahaman yang beredar.
Di sisi lain, platform digital perlu memperkuat transparansi sistem rekomendasi, menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif, serta meningkatkan upaya penanganan konten kesehatan yang menyesatkan. Pemerintah pun perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor agar penanganan misinformasi tidak hanya dilakukan setelah suatu informasi terlanjur viral.
Upaya tersebut sejalan dengan langkah Kemenkes yang pada September 2026 meluncurkan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa penanganan hoaks kesehatan membutuhkan mekanisme yang terstruktur, koordinasi lintas sektor, serta respons yang lebih cepat.
Pada akhirnya, media sosial bukanlah musuh bagi kesehatan masyarakat. Teknologi justru dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperluas edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat apabila dimanfaatkan secara tepat. Namun, kemudahan memperoleh informasi harus diimbangi dengan kemampuan untuk mempertanyakan dan memverifikasi informasi tersebut.
Kita perlu mengingat bahwa sesuatu yang sering muncul di beranda belum tentu benar, sesuatu yang viral belum tentu valid, dan sesuatu yang disampaikan dengan meyakinkan belum tentu memiliki dasar ilmiah.
Sebab, dalam urusan kesehatan, keputusan yang kita ambil tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa sering sebuah konten muncul di layar, melainkan oleh seberapa kuat bukti yang mendukungnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
