Refaliza Ailiyah
Ketika Kekuasaan Saling Mencurigai, Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan
Politik | 2026-11-09 11:13:47
Dinamika politik Indonesia belakangan ini kembali menjadi perhatian masyarakat. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian menjadi salah satu isu yang memunculkan banyak pertanyaan. Peristiwa ini bukan hanya menyangkut persoalan keamanan negara, tetapi juga membuka diskusi lebih luas mengenai hubungan antarlembaga, integritas pejabat publik, dan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam sebuah negara demokrasi.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tentu tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran biasa. Penyalahgunaan kewenangan dan instrumen negara untuk kepentingan tertentu merupakan ancaman terhadap prinsip negara hukum. Institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban justru harus mampu memastikan bahwa kewenangannya tidak digunakan untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Namun, masyarakat juga tidak boleh terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diberikan ruang untuk menjalani proses hukum secara adil. Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk membuka fakta secara transparan, bukan membiarkan spekulasi berkembang menjadi opini yang menyesatkan. Kepastian hukum harus berdiri di atas bukti, bukan tekanan politik.
Lebih jauh, peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukanlah alat untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani kepentingan masyarakat. Persaingan, perbedaan kepentingan, maupun konflik antarkelompok politik tidak boleh mengorbankan profesionalitas lembaga negara. Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, independen, dan tunduk pada hukum, bukan institusi yang mudah terseret dalam kepentingan kekuasaan.
Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah siapa yang menang dalam pertarungan politik, melainkan apakah kebenaran dapat diungkap dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan. Negara tidak boleh menjadi panggung bagi perebutan pengaruh antarpemegang kekuasaan. Sebab, ketika institusi negara kehilangan integritasnya, masyarakatlah yang paling berisiko menanggung akibatnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
