Glead Depari
Kemana Etika Pejabat Kita?
Politik | 2026-11-04 16:38:59
Etika Pejabat dan Utang Kepercayaan Publik
Dalam beberapa tahun terakhir, membahas tentang pejabat publik di Indonesia semakin jarang terjadi pada apa yang boleh dan tidak boleh secara hukum. Yang sering menyulut kemarahan masyarakat adalah hal yang lebih halus: pantas atau tidaknya sebuah ucapan, sikap, atau keputusan. Garis antara "tidak melanggar hukum" dan "tidak melanggar kepatutan" semakin sering diuji.
Di ruang publik, pertanyaan ini muncul dalam dua bentuk. Pertama, sensitif komunikasi. Erosi etika komunikasi pejabat perlahan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi mereka. Satu pernyataan yang abai terhadap kesulitan warga bisa menghapus kerja berbulan-bulan. Kedua, soal pengelolaan konflik kepentingan dan otoritas, yang daftar kasusnya terus bertambah setiap pekan. (jpnn)
Hukum adalah batas minimal
Hukum bekerja setelah pelanggaran terjadi dan menuntut pembuktian yang ketat. Etika bekerja lebih awal: ia membimbing pejabat bertanya sebelum bertindak, "Pantaskah ini bagi orang yang dititipi amanah publik?" Pejabat yang hanya bertanya "bisakah saya dijerat?" sedang memakai standar paling rendah bagi jabatan yang paling menentukan kehidupan orang banyak.
Oleh karena itu, jabatan publik membawa beban moral yang tidak dimiliki warga negara biasa. Pejabat dipilih atau diangkat untuk melayani, dan kewenangannya dibiayai oleh pajak rakyat. Menurut logika itu, kepatutan menjadi bagian dari tugas, bukan hiasan.
Kekosongan lembaga etik
Secara pribadi, mekanisme etik kita masih terpecah. Tiap lembaga memiliki kode etik sendiri, penegakannya tertutup, dan sanksinya sering tidak dirasakan oleh publik. Tidak ada kekhawatiran bila gagasan penguatan kelembagaan terus bermunculan. Sebuah partai politik menganjurkan pembentukan etika untuk mencegah korupsi, sementara BPIP mendorong pembentukan mahkamah etik untuk menjaga moralitas penyelenggara negara. Di ruang opini, pertanyaan lama juga kembali muncul: kapan Indonesia memiliki undang-undang etika penyelenggara negara? (Partai Gelora usul pembentukan etika untuk mencegah korupsi +2)
Usulan semacam itu patut dibahas secara serius, tetapi juga dengan hati-hati. Pendukungnya berargumen bahwa lembaga etik yang independen dan terbuka dapat menutup celah antara pelanggaran hukum dan pelanggaran kepatutan. Pihak yang skeptis mengingatkan bahwa lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan masalah. Tanpa independensi, transparansi, dan kemauan politik, ia bisa menjadi satu lagi institusi yang hanya ada di atas kertas, atau bahkan alat untuk menekan lawan politik. Perdebatan ini sehat, selama jangka waktunya tetap pada perlindungan kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok.
Etika dimulai dari pembangunan
Aturan terbaik apa pun tidak akan berjalan jika para pemimpin tidak memberi contoh. Budaya etik di birokrasi terbentuk dari apa yang dilihat bawahan setiap hari: apakah pemimpin mengakui kesalahan, menolak fasilitas yang tidak seharusnya, dan berani mundur ketika kepercayaan hilang. Di banyak negara, mundur dari jabatannya karena persoalan moral dipandang sebagai tindakan yang terhormat. Di sini, ia masih sering dianggap kekalahan.
Ada beberapa langkah konkret yang bisa ditempuh. Pertama, standarisasi kode etik lintas lembaga dengan sanksi yang jelas dan dipublikasikan. Kedua, keterbukaan proses pemeriksaan etik, termasuk alasan balik putusannya. Ketiga, kewajiban melaporkan dan mengelola konflik kepentingan secara proaktif. Keempat, pelatihan komunikasi publik yang menekankan empati, bukan sekadar pencitraan.
Utang yang harus dibayar
Setiap pejabat sesungguhnya memikul utang kepercayaan kepada publik. Hal itu tidak dicapai dengan konferensi pers atau permintaan maaf yang buru-buru, melainkan dengan konsistensi perilaku dari waktu ke waktu. Ketika utang itu menumpuk, ongkosnya mahal: apatisme warga, menurunnya partisipasi, dan melemahnya legitimasi kebijakan yang sebenarnya baik.
Etika pejabat pada akhirnya bukan urusan moral pribadi semata, melainkan fondasi demokrasi. Bangsa yang menuntut etika dari pejabatnya sedang menjaga haknya untuk dilayani dengan layak.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
